Jakarta, Aktual.co — Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai kenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kilogram sebesar Rp8.000 per tabung mulai 1 April 2015 tidak menyalahi aturan.

“Elpiji umum atau elpiji 12 kg bukanlah barang bersubsidi sehingga harga jualnya tetap merupakan kewenangan badan usaha niaga elpiji yaitu Pertamina,” kata Sofyano melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (2/4).

Ketentuan itu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, di mana elpiji 12 kg ditetapkan sebagai elpiji umum yang tidak disubsidi pemerintah. Dengan demikian, penetapan harga elpiji nonsubsidi akan sama dengan harga minyak goreng, gula atau beras yang harganya mengacu ke harga pasar.

Lantaran mengacu pada harga pasar, menurut Sofyano, penaikan harganya juga tidak memerlukan sosialisasi dari pelakunya. “Pertamina hanya wajib melaporkan saja ke pemerintah jika akan menetapkan harga jual, tidak perlu meminta izin atau meminta persetujuan pemerintah,” katanya.

Menurut Sofyano, selama ini dalam menjual elpiji 12 kg, publik sudah sangat tahu bahwa Pertamina terpaksa merugi belasan triliun rupiah. “Menurut pendapat hukum saya, kerugian yang diderita Pertamina jika menjual elpiji 12 kg di bawah harga keekonomian, tidak bisa ditutupi atau dikompensasi oleh pemerintah dengan pengurangan dividen pemerintah dari keuntungan Pertamina,” katanya.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, Pertamina yang juga perusahaan perseroan diwajibkan memupuk keuntungan.

Ada pun sebagai perusahaan pelat merah, Pertamina berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga diwajibkan untuk mengejar keuntungan termasuk ketika melakukan tugas PSO (public obligation service) dari pemerintah.

Untuk menjawab respon masyarakat atas kenaikan harga elpiji 12 kg, Sofyano menyarankan pemerintah bisa mendorong bisnis elpiji nonsubsidi tidak hanya dilakukan oleh Pertamina. “Dengan demikian harga elpiji nonsubsidi bisa kompetitif,” katanya.

Opsi lainnya yakni menetapkan elpiji 12 kg sebagai barang subsidi oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat banyak. “Jika Pemerintah ‘prihatin’ dengan harga elpiji 12 kg yang selalu dikoreksi sesuai harga pasar CP Aramco, Pemerintah harus menetapkan bahwa elpiji 12 kg sebagai barang yang disubsidi oleh pemerintah,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Setali tiga uang dengan penetapan harga Pertamax, Perseroan Terbatas Pertamina menyatakan penetapan harga komoditas elpiji tabung 12 kilogram berfluktuasi mengikuti pasar.

“Saat ini, acuan pasar elpiji 12 kg, yakni harga impornya sedang naik dan kurs juga melemah sehingga dengan dua kombinasi itu harganya pun naik,” kata Direktur Pemasaran Ahmad Bambang di Jakarta, Kamis (2/4).

Komoditas elpiji, menurut Bambang, juga terdiri atas dua jenis, seperti pertamax dan premium, yakni kemasan 12 kg yang harganya lebih tinggi dan tabung 3 kg dengan harga lebih murah. “Jadi, pertamax dengan harga yang lebih tinggi tidak masalah karena masyarakat ada premium. Demikian pula, elpiji 12 kg yang sekarang naik, tidak masalah karena masyarakat ada elpiji 3 kg,” ujarnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, Pertamina per 1 April 2015 menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg antara Rp6.300,00 hingga Rp8.000,00 per tabung bergantung pada jarak dengan deponya. Di Jakarta, harga elpiji 12 kg naik dari Rp134.700,00 per 1 Maret 2015 menjadi Rp141 ribu per 1 April 2015.

Menurut Bambang, harga pembelian impor elpiji yang mengacu harga kontrak (contract price/CP) Aramco campuran (mixed) per Maret 2015 sudah meningkat menjadi 477 dolar per ton. “Sementara, CP Aramco ‘mixed’ pada bulan Februari 2015 adalah 467 dolar per ton yang juga naik dibandingkan Januari 451 dolar per ton. Jadi, harga pasar elpiji naik terus,” katanya.

Pertimbangan kenaikan harga elpiji 12 kg lainnya adalah pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. Bambang menyebutkan rata-rata kurs pada bulan Maret 2015 sudah Rp13.084,00 dibandingkan Februari Rp12.750,00 per dolar.

“Dengan dua pertimbangan, yakni harga CP Aramco yang naik dan pelemahan kurs, membuat harga elpiji nonsubsidi kemasan tabung 12 kg juga naik,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri menegaskan bahwa bukanlah hal yang salah jika unit usaha PT Pertamina (Persero) yakni Integrated Supply Chain (ISC) memberikan ruang pada trader dalam proses tender pengadaan minyak.

“Sekarang siapapun boleh, di masa yang lalu yang boleh hanya National Oil Company (NOC), sedangkan NOC belum tentu punya produk. Sekarang NOC boleh, trader boleh, refiner boleh, MOC (Multinasional oil company) boleh. justru yang bener seperti itu, karena dimana-mana yah trader. Kalau kita cari produk yang paling cepet yah trader,” kata Faisal di Jakarta, Rabu (1/4).

Faisal tidak membenarkan jika produk yang dijual trader itu selalu lebih mahal. “Yah enggak benarlah, trader yang betul itu punya storage, dia beli waktu harga murah, dia jual (ketika) harga tinggi, NOC harganya ga ngurusin itu kan. Kalau lebih mahal yah trader ga hidup dong. Gampang aja. Pedagang itu punya fungsi, perdagangan itu bukanlah hal yang jelek, yang jelek itu calo,” ungkap dia.

“Jadi Chevron punya trader, Conoco Philips punya trader, karena dia justru mengefisienkan, karena dia bisa beli minyak dari luar conoco philips. Pokoknya udahlah, hanya orang-orang yang tidak paham proses bisnis minyaklah yang menganggap trader itu tidak perlu, gitu yah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyatakan ketidaksetujuannya jika Pertamina harus membeli minyak dari trader. Pasalnya, hal itu menunjukan tidak adanya upaya efisiensi di tubuh Pertamina dalam pengadaan minyak mentah.

“Sepanjang itu trader saya kurang klop, karena konsep saya sejak awal karena importasi migas itu agar efisien untuk kepentingan negara haruslah pertamina sendiri yang membelinya langsung dari produsennya,” kata Kurtubi saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2).

Ia menegaskan, seyogyanya Pertamina sebagai badan usaha yang memiliki wewenang bertransaksi dimanapun, dapat membeli minyak langsung kepada produsen baik itu National Oil Company (NOC) ataupun International Oil Company (IOC).

“Kan seyogyanya Pertamina langsung ke produsen karena dia sebagai perusahaan. Bukan lembaga pemerintah, jadi bisa bertransaksi dimanapun,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh: