Jakarta, Aktual.co —   ICBC Group menandatangani empat kesepakatan dengan berbagai lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui fasilitas pembiayaan dengan mata uang Renminbi (RMB).

“ICBC Grup termasuk Bank ICBC Indonesia akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, komoditas dan sektor-sektor lain yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian,” kata Direktur Utama PT Bank ICBC Indonesia, Shen Xiaoqi berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3).

Perjanjian pertama antara PT Bank ICBC Indonesia dan Bank Mayapada Internasional, Tbk yaitu “Perjanjian Kerjasama Pembiayaan lintas batas RMB”. Kedua, kesepakatan tripartit antara ICBC Financial Leasing Company Limited, PT. Bank ICBC Indonesia dan Sinarmas, pada “Perjanjian Kerjasama Pembiayaan untuk Pulp & Paper Pembangunan Cross-Border RMB Lease”.

Kesepakatan berikutnya berjudul ” Perjanjian Kerjasama Bisnis lintas batas RMB ” antara ICBC Limited dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank).

Yang terakhir adalah perjanjian kerja sama proyek “Investasi, Pembangunan, dan Operasi Umum Jalan raya dan Fasilitas Pendukung Transportasi Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah”, yang ditandatangani ICBC Limited, PT Perkeretaapian Tambun Bungai, China Railway Group Limited, dan PT Mega Guna Ganda Semesta.

Acara penandatanganan ini diprakarsai Indonesia-China Economic Forum yang diselenggarakan oleh Konsel Tiongkok untuk Promosi Perdagangan Internasional dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Tiongkok dari 25-28 Maret 2015.

Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan Tiongkok juga mengeluarkan deklarasi bersama memperdalam hubungan dan kerja sama antara kedua negara yang saling melengkapi dalam hal pembangunan ekonomi.

ICBC Grup juga berupaya untuk terlibat dalam proyek infrastruktur tol laut yang direncanakan pemerintah Indonesia. Keterlibatan tersebut juga sejalan dengan strategi pemerintah Tiongkok.

Seiring dengan meningkatnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan China, Bank ICBC Indonesia memiliki kesempatan dalam memanfaatkan keunggulan kompetitif produk dan jasa untuk melayani kebutuhan pelanggan RMB.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Pendiri Artha Graha Network Tomy Winata menepis isu yang beredar bahwa setelah Associated Press memberitakan perbudakan nelayan di Benjina. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mau merusak Benjina supaya Tomy Winata bisa mengambil alih proyek perikanan di Aru tersebut.

“Isu itu tidak benar. Saya, Artha Graha Network dan teman-teman Maritim Timur Jaya (MTJ) tidak akan mengambil, membeli atau kerjasama dengan proyek perikanan di Benjina,” katanya melalui siaran pers diterima di Jakarta, Senin (31/3).

Menurut dia, pihaknya tidak akan mengambil alih proyek di Benjina karena saat ini sedang kekurangan sumber daya manusia dan modal. Selain itu, pekerjaan di MTJ masih banyak yang belum ditangani.

AP mengungkap praktek perbudakan anak buah kapal (ABK) oleh PT Pusaka Benjina Resources di Pulau Benjina, perairan Aru, Maluku.

Dalam laporannya berjudul “Was Your Seafood Caught By Slaves?”, pada 25 Maret 2015, AP memaparkan bagaimana perlakuan tidak manusiawi diterima ABK Benjina yang mayoritas berasal dari Myanmar itu.

Terkait pemberitaan itu, Tomy mengaku heran mengapa kemudian dikait-kaitkan dengan dirinya.

“Kami tidak punya niat jahat dengan pengusaha perikanan manapun di Indonesia maupun asing, yang penting tidak illegal fishing,” tuturnya.

Tomy mengatakan industri perikanan nasional justru harus didorong dan dikembangkan. Menurut dia, Indonesia memerlukan lebih dari 30 perusahaan perikanan besar yang mengembangkan “green development” dan “anti-illegal fishing”.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram dituding Pemerintah Thailand membiarkan terjadinya perbudakan terhadap tenaga kerja perikanan di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia tidak menerima dituduh bahwa selama ini membiarkan perbudakan terjadi,” ujarnya.

Menurut Susi, tindakan perbudakan bertentangan dengan semangat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas dan mencegah kegiatan “illegal fishing”.

“Karena kita tahu bahwa praktik-praktik illegal fishing ini membuka ruang untuk tindakan kriminal. Termasuk perbudakan-perbudakan seperti ini,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Klemi Subiyantoro ditetapkan menjadi Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk (Bank BJB) menggantikan Taufikurahman Rukki yang mengemban tugas pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penetapan Klemi Subiyantoro menjadi Komisaris Utama Bank BJB itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BJB tahun buku 2014 di Bandung, Selasa (31/3).

“Hasil RUPST menetapkan jajaran Komisaris Utama dijabat Pak Klemi Subiyantoro. RUPST ini juga menyetujui pembagian dividen per share sebesar Rp71,6 per lembar saham,” kata Direktur Utama Bank BJB Achmad Irfan seusai RUPST Bank BJB itu.

Nama baru muncul dalam jajaran Komisaris Bank BJB yakni Muhadi yang masuk menggantikan Wawan Ridwan (Alm), Sekda Provinsi Jabar yang meninggal dunia beberapa pekan lalu. Sedangkan Klemi Subiantoro sebelumnya adalah komisaris independen.

Selain itu, RUPST juga memberhentikan Zainul Arifin dari jabatan Direksi Kepatuhan dan Manajemen Risiko karena telah habis masa jabatannya. Bank BJB telah mengajukan dua nama ke Otoritas Jasa Keuangan untuk fit and proper test guna mengisi kekosongan jabatan itu.

“Sementara posisi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dijalankan oleh Dirut, sambil menunggu dua nama yang diajukan ke OJK,” kata Achmad Irfan.

Sementara itu, Bank BJB membagikan dividen sebesar 63 persen dari laba yakni senilai Rp694,254 miliar atau per share sebesar Rp71,6. Sedangkan sebesar Rp409,29 miliar (37 persen) masuk menjadi cadangan sehingga CAR bank pembangunan daerah itu Rp15,36 persen.

“Total dividen yang dibagikan senilai Rp694,254 miliar dengan masing-masing dividen Rp71,6 per lembar saham,” katanya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan laporan penggunaan dana bagi hasil penawaran umum saham perseroan tahun 2014, kemudian perubahan dana peraturan dana pensiun dan perubahan pasal anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK.

Menurut Ahmad Irfan, dana hasil penawaran umum saham tahun 2014 digunakan untuk ekspansi usaha senilai Rp1,143 triliun, perluasan jaringan Rp142,94 miliar dan pembangunan IT Rp142,94 miliar.

“Khusus untuk penguatan jaringan IT baru dipergunakan senilai Rp91,25 miliar, sehingga untuk sektor itu masih tersisa Rp51,684 miliar,” katanya.

Ia menyebutkan, per Desember 2014, total aset mencapai Rp75,8 triliun atau meningkat 6,9 persen (yoy). Dana pihak ketiga mencatat total Rp57,7 triliun atau meningkat 15,5 persen.

“Kredit tumbuh 9,5 persen sehingga totalnya mencapai Rp49,6 triliun,” kata Achmad Irfan menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Pemerintah akan membentuk konsorsium untuk membangun proyek light rapid transit (LRT) yang beranggotakan tujuh BUMN.

Direktur Jasa Marga Adityawarman di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (1/4) usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan dapat dilakukan pada 2015.

“Tadi bahas masalah transportasi massal di Jakarta. Karena Pak Jokowi melihat tiap hari macet. Beliau minta segera bentuk tim terintegrasi sehingga tahun ini bisa dilaksanakan. Ini jadi bangun LRT, yang diatas itu (lintasanya-red) untuk dari Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang,” katanya.

Adityawarman mengatakan bahwa proses pengerjaannya juga akan melibatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuh anggota konsorsium tersebut antara lain Jasa Marga, Inka dan juga PT KAI dan BUMN lainnya. Sementara itu terkait pendanaan proyek tersebut meski masih akan dibahas pada dua pekan mendatang namun diperkirakan berasal dari konsorsium dan juga pemerintah.

“Karena ini kan untuk transportasi publik. Kan tidak mungkin tarifnya mahal. Makanya pemerintah mau berikan subsidi berapa. Nanti dihitung,” katanya.

Bila LRT selesai, maka diharapkan kemacetan di Jakarta bisa berkurang 30 persen, ditambah dengan operasional MRT.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka