Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, setidaknya ada 65 daerah yang belum mengalokasikan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya.
Hal itu diungkapkan Husni saat rapat konsultasi dengan Komisi II DPR dengan agenda pembahasan perkembangan draft peraturan KPU yang sedang disusun oleh KPU, di Ruang Sidang Komisi II, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (31/3).
“Kita menyiapkan 269 provinsi dan kabupaten/kota yang akan gelar pilkada secara serentak, tapi ada 65 daerah belum mengalokasikan anggrannya dalam APBD 2015,” ujar dia.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II Rambe Kamarulzaman, anggota langsung menyoroti masalah biaya pilkada di 65 daerah yang belum menganggarkannya.
“65 daerah ini persoalan serius, bahwa di undang-undang pembiayaan dibebankan ke APBD. Kalau enggak ada, ini masalah serius,” tegasnya.
Dirinya merekomendasikan agar pimpinan rapat segera mengagendakan rapat gabungan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, KPU dan Bawaslu untuk mencri jalan keluar untuk 65 daerah tersebut. “Saya usulkan ke pimpinan agar kita harus rapat dengan mendagri, menkeu, KPU dan Bawaslu untuk mencari jalan keluar agar pilkada nggak gaduh,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintahan Jokowi terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) membuktikan bahwa janji Nawacita dan Trisakti hanya sekedar isapan jempol belaka.
Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan jika Jokowi bukan dari PDIP maka kebijakan tidak pro rakyat menjadi wajar.
“Kami (PDIP) ketika SBY 10 tahun kita melakukan upaya mengkritisi, tapi ini kan katanya kader sendiri tapi kok begini, yang dijual Nawacita dan Trisakti. Apakah lantas ini kita ingin mempermainkan jargon nasionalisme kita yang sangat mulia,” ucap Effendi, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (31/3).
Ia pun berpandangan, masih ada celah bahwa kondisi ini lantaran Jokowi terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya, yakni istana negara. Hal ini lantaran ketidaktahuannya dan jam terbang yang masih kosong, sehingga diisi oleh fedeer-fedeer yang sudah punya misi bagaimana menerapkan pola aliran liberal di Indonesia.
“Kalau tesis itu tidak benar, kemudian apakah Jokowi nya sendiri yang melakukan ini. Kalau ini yang terjadi maka jadi permasalahan serius bagaimana pemangku pemerintahan tertinggi melakukan kebijakan yang tdak sesuai dengan konstitusi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang