Jakarta, Aktual.co — Yudi Widiana Adia Wakil Ketua Komisi V DPR RI mengaku prihatin atas tragedi  longsor di Kampung Cimerak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. “Kita prihatin atas tragedi longsor itu,” kata Yudi dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Senin (30/3).
Yudi juga berharap Basarnas mengerahkan semua potensi SAR yang ada untuk pencarian dan pertolongan atas tragedi tersebut. “Saya dapat laporan Basarnas sudah mengerahkan bantuan SAR,” ujar Yudi yang merupakan legislator PKS dari Dapil Sukabumi.
Selain itu Yudi Widiana juga mengimbau kepada Pemda, BNPB dan BPBD memberikan sosialisasi terhadap daerah yang berpotensi longsor tidak hanya Sukabumi, kawasan selatan Jawa Barat juga perlu perhatian.
“Memang daerah Jabar Selatan memiliki kemiringan tebing hingga 45 derajat dan berakibat longsor,” sergahnya.
Seperti diketahui, longsor yang terjadi di Kecamatan Cireunghas tersebut disebabkan oleh hujan deras yang terjadi dari Sabtu, (28/3).
Diduga, tanah di permukiman warga sudah labil sehingga tidak bisa menahan aliran air yang akhirnya terjadi longsor. Pencarian masih terus dilakukan terhadap 10 korban bencana tanah longsor ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang gugatan praperadilan mantan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hadi Poernomo ditunda sampai 13 April 2015.
“Termohon tidak hadir di persidangan dan mengirimkan surat, meminta penundaan selama dua minggu,” kata hakim Baktar Jubri Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/3). 
Hakim mengatakan, dalam surat yang dikirim KPK kepada PN Jakarta Selatan lembaga antisuap tersebut beralasan baru menerima surat pemanggilan seminggu sebelum sidang dimulai, sehingga tidak cukup waktu untuk mempelajari materi.
Selain itu, KPK meminta penundaan waktu sidang selama dua minggu lantaran menghadapi tiga sidang gugatan praperadilan dalam waktu bersamaan.
Sidang yang dibuka hakim tanpa kehadiran tim hukum KPK tersebut ditutup dan ditunda hingga 13 April pukul 09.00 WIB dengan toleransi keterlambatan satu jam.
Kuasa hukum Hadi, Maqdir Ismail sempat meminta agar penundaan dipercepat. Namun hakim tidak mengabulkan permohonan kuasa hukum.
“Pertimbangannya karena hari Jumat libur, jadi supaya pemanggilan sah dan tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir, ditunda dua minggu. Kalau tidak hadir lagi, kita tinggal,” ujar hakim.
Hakim juga mengatakan pengadilan akan memanggil KPK dengan peringatan. “Sidang ini kita tunda tanggal 13 April, supaya termohon dipanggil dengan peringatan,” kata hakim Jubri.
Maqdir menerima sepenuhnya keputusan hakim untuk menunda sidang. Namun dia menyayangkan sikap KPK yang tidak hadir di dalam persidangan. “Semestinya KPK hadir, walaupun sidang ditunda. Jangan surat-suratan,” ucap dia.
Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999.
 Kuasa hukum menilai KPK tidak berwenang menyidik kewenangan Dirjen Pajak sesuai pasal 25 dan 26 UU No. 99/1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Dia beranggapan putusan menerima keberatan pajak PT BCA tahun 1999 bukan ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasar pasal 14 UU No. 39/1999 mengenai Pemberantasan Tipikor.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Joko Widodo lebih kejam dari Orde Baru. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/3).
Heri menyebutkan, hal itu bisa dilihat dari pengangkatan para komisaris di jajaran BUMN yang dilakukan oleh pemerintah.
“Rasanya kalau Jokowi tidak tahu, tidak mungkin, kecuali menterinya tidak melaporkan kepada presiden. Cara Jokowi ini lebih kejam dari Orba. Kalau Orba tidak diketahui, tapi ini kelihatan sekali,” kata Heri.
Ia menambahkan, pengangkatan para komisaris seperti Refli Harun yang ditempatkan sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga, Sukardi Rinakit sebagai Komut BTN, dan sejumlah tim sukses Jokowi adalah bentuk balas budi.
“Kita tak bisa pungkiri. Pengangkatan mereka di BUMN dan sejumlah instansi adalah bentuk balas budi. Namun kita berpiir positif saja asal yang diangkat bisa memberikan kontribusi. Kalau tidak, kita akan pertanyakan,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Yang pasti, dilihat dari kapasitas dan kemampuan orang-orang yang ditempatkan Jokowi sebagai komisaris tidak sesuai dengan latar belakang dan kemampuan mereka.
“Kami akan pertanyakan dalam waktu dekat kepada Menteri BUMN, Rini Seomarno apakah ada kriteria mengangkat orang. Kalau pengangkatan itu tergantung dari cita rasa. Kalau dia (presiden atau menteri) suka dan yang diangkata bisa mensupport, gak masalah. Tapi kalau polanya begini, agak repot. Sebenarnya kita barharap penempatan komisaris harus the right man and the right place sebab kita ingin profesional,” kata Heri.

Artikel ini ditulis oleh: