2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37230

Durian Merah Banyuwangi Laku Rp200ribu/Kg

Jakarta, Aktual.co — Forum Pemerhati Hortikultura Kabupaten Banyuwangi mengungkapkan durian merah asal Banyuwangi, Jawa Timur, banyak diminati oleh warga negara asing.

“Durian merah Banyuwangi ini banyak diburu. Bahkan, dari luar negeri banyak yang kontak. Kami juga kirim rutin ke Singapura, tapi kewalahan,” ujar kepala bidang riset dan pengembangan Forum Pemerhati Hortikultura, Eko Mulyanto di Banyuwangi, ditulis Senin (30/3).

Bahkan, kata pemilik gerai buah “Agro Banyuwangi” ini, sejumlah peneliti dari berbagai negara telah datang ke Banyuwangi untuk belajar pengembangan komoditas yang tak banyak dijumpai di daerah lain di Indonesia tersebut.

“Untuk pasar Singapura, kami pasang harga sekitar Rp400 ribu per satu durian merah ukuran dua kilogram,” katanya.

Dirinya mengaku sudah memiliki sejumlah pelanggan tetap di luar kota, mulai Surabaya, Jakarta, Denpasar, hingga luar Jawa. Sebelum panen, para pelanggan itu biasanya sudah mengontak Eko untuk memesan hasil panen durian merah.

Eko mengatakan, pihaknya kini mempunyai petani binaan yang mengelola 200 pohon yang menghasilkan sekitar 2.000 buah durian tiap masa panen yang berlangsung Maret, April, dan Mei.

Pohon itu tersebar di lima kecamatan di Banyuwangi. Saat ini, panen baru sekitar 30 persen dan bakal terus bertambah saat memasuki April hingga awal Mei.

“Tahun ini kami dengan dukungan Pemkab Banyuwangi menanam sekitar 15.000 bibit durian merah yang baru bisa dirasakan panennya sekitar tujuh tahun ke depan. Secara kualitas dan kuantitas, durian merah Banyuwangi terus ditingkatkan karena permintaannya luar biasa besar,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pemerintah Terus Kebut Daerah Otonom Baru

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah bersama DPRD Provinsi Maluku saat ini sedang memperjuangkan program pemekaran sembilan daerah otonom baru untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat RI.
“Program pemekaran daerah otonom baru ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus disikapi dan ditindaklanjuti segera, agar rentang kendali birokrasi dan pelayanan masyarakat semakin dipermudah,” kata anggota Komisi A DPRD Maluku, Herman Hattu di Ambon, Senin (30/3).
Karena Maluku merupakan sebuah provinsi yang tertua di Indonesia dengan luas wilayah lautnya lebih besar sehingga masih banyak daerah yang terpencil dan terisolasi, memiliki wilayah terluar dan kurang tersentuh aktivitas pembangunannya.
Menurut Herman, bila perjuangan ini akhirnya direstui pemerintah dan DPD serta DPR-RI maka 11 kabupaten dan kota di Maluku akan bertambah dan alokasi dana pemerintah untuk membangun infrastruktur dasar makin besar.
Apalagi setiap daerah yang akan memekarkan diri dinilai cukup memiliki sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang cukup memadai untuk menunjang program itu.
untuk itu, DPRD Maluku segera memasukannya dalam program legislasi daerah (Prolegda) secepatnya untuk diparipurnakan agar bisa diteruskan ke pemerintah dan DPD serta DPRD-RI sehingga bisa diproses masuk dalam prolegnas.
Sembilan daerah otonom baru yang sementara diperjuangkan saat ini diantaranya Kabupaten Kepulauan Aru Perbatasan, Kabupaten Kei Besar, Kota Bula, Kabupaten Gorom-Wakate, Kota Administratif Kepulauan Banda, Kota Administratif Leihitu, Kabupaten Kepulauan Lease, Tanimbar Utara, dan Selatan Daya.
Anggota komisi A DPRD Maluku lainnya, Amir Rumra menilai rencana pemekaran Kabupaten Kei Besar dinilai sangat wajar karena daerah itu merupakan salah satu kecamatan tertua di Maluku.
“Pemekaran wilayah itu juga sangat mendapat dukungan positif pemerintah dan DPRD Maluku Tenggara selaku kabupaten induk,” katanya.
Buktinya rekomendasi dari Pemkab bersama DPRD setempat sudah diberikan dan tim pemekaran serta masyarakat Kei Besar juga telah mendeklarasikan rencana pemekaran tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR: Penaikkan BBM Wujud KESDM Tidak Pro Rakyat

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, menilai kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak transparan menyusul keputusan menaikkan harga BBM jenis premium penugasan di luar Jawa-Bali, dan solar subsidi masing-masing Rp500 per liter mulai Sabtu lalu.

“Sebelum reses (Februari) kemarin kami rapat dengan Kementerian ESDM mengenai mekanisme penetapan harga, dalam kesimpulan rapat tersebut pemerintah memutuskan akan menurunkan harga solar menjadi Rp6.400 (per liter). Kenapa sekarang malah dinaikkan?,” ujar Kardaya di Jakarta, ditulis Senin (30/3).

Menurut dia, hasil putusan rapat kerja yang ditandatangani oleh Menteri ESDM dan pihak Komisi VII DPR bersifat mengikat dan harus dipatuhi.

“Tapi janji hanya sekedar janji, sampai saat ini buktinya tidak pernah ditinjau atau diturunkan, sekarang malah dinaikkan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM di tengah naiknya harga-harga kebutuhan dan pangan seperti saat ini, cenderung tidak pro rakyat.

Mantan Kepala BP Migas itu juga mempertanyakan tentang selisih harga premium yang direkomendasikan oleh PT Pertamina (Persero) yaitu sekitar Rp8.000 per liter dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp7.400 per liter untuk wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Rp7.300 per liter di luar Jawa-Bali.

“Disampaikan di media bahwa harga keekonomian untuk premium Rp8.000, tapi pemerintah menetapkan Rp7.300. Artinya ada selisih, selisih ini siapa yang tanggung?,” katanya.

Jika selisih harga tersebut ditanggung oleh Pertamina, katanya, itu akan menyalahi aturan perundang-undangan karena sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perseroan terbatas tidak dibolehkan menanggung atau “menalangi” dana subsidi.

Kardaya juga menyayangkan mengapa dalam penetapan harga BBM pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, tidak berdiskusi dengan pihak DPR selaku wakil dari masyarakat Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pengacara: Rakyat Tahu Penetapan Tersangka Hadi Tak Benar

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum mantan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, Yanuar P Wasesa Hadi mengatakan, status tersangka yang disandang oleh kliennya itu tidak benar. Pasalnya pimpinan era Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terlalu memaksakan dalam menegakkan hukum.
“Ada yang lebih penting dari sekedar menang praperadilan. Rakyat jadi tahu penetapan pak HP sebagai tersangka dilakukan secara tidak benar. BW dan AS telah mempermainkan hidup orang dengan menyandera orang sebagai tersangka,” kata Yanuar ketika berbincang dengan wartawan, Jakarta, Senin (30/3).
Bukan hanya status tersangka, Yanuar juga mempertanyakan pemanggilan pemeriksaan terhadap kliennya beberapa waktu lalu. Terlebih, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak itu sudah menyandang status tersangka sejak tahun lalu.
“Selama hampir setahun pak Hadi dibiarkan tanpa diperiksa. Setelah jadi pertanyaan masyarakat baru pak Hadi dipanggil. Model penegakkan hukum apa ini?”
Disamping itu, saat ditanya mengenai persiapan sidang praperadilan, Yanuar tidak banyak berbicara. “Tidak ada persiapan apa-apa. Berdoa saja sidang berjalan lancar.”
Seperti diketahui, hari ini mantan Direktur Jenderal Pajak itu menjalani sidang praperadilan. Salah satu poin gugatan Hadi adalah penetapan tesangka oleh KPK. 
Pria asal Pamekasan itu tersandung kasus dugaan korupsi pengurusan pajak yang diajukan Bank BCA pada 2003. 
Ketika itu dia menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004. Dia ditengarai menyalahgunakan wewenang dengan memerintahkan Direktur Pajak
Penghasilan (PPh) mengubah hasil telaah dan kesimpulan Direktorat PPh terhadap permohonan keberatan wajib pajak BCA. 
Tindakan Hadi diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. Atas perbuatannya, dia dinilai melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Siswa Tersesat di Gunung Ungaran Ditemukan

Semarang, Aktual.co — Setelah pencarian dua jam lebih oleh warga sekitar, puluhan pendaki dari SMA Islam Ibnu Habas Klaten, Jawa Tengah berhasil ditemukan, Minggu (29/3) Malam. Rombongan yang berjumlah total 84 orang tersebut, ditemukan disekitar bukit Gentong di wilayah, sekitar pukul 23.00 WIB.
Rombongan berjumlah enam puluh lima yang hampir sebagian 95 persen wanita itu dievakuasi ke kampung Medini, kelurahan Ngresep Balong, Kecamatan Limbangan, Kendal. Mereka terlihat sangat kelelahan. Bahkan beberapa diantaranya sakit dan harus dipapah warga.
“Alhamdulillah ditemukan sudah komplit, ada beberapa yang sakit sekarang sedang dirawat warga, ” ucap Tony Nugroho, salah satu warga yang ikut mengevakuasi.
Sebelumnya, rombongan pendakian dikabarkan tersesat di jalur pendakian gunung Ungaran, Minggu (29/3) yang berangkat sejak pukul 12.00 WIB.
Rombongan kelas 11 dan 12 lewat jalur pendakian curug Lawe Kalisidi. Namun, rombongan yang semestinya dijadwalkan sampai di komplek Promasan pukul 15.00 WIB belum kunjung sampai.
Diduga, pemandu yang kurang menguasai medan, rombongan tersebut tersesat dan berputar-putar hampir 8 jam.

Artikel ini ditulis oleh:

Awal Pekan, Rupiah Menguat Sembilan Poin

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak menguat tipis sebesar sembilan poin menjadi Rp13.056 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.065 per dolar AS.

“Laju rupiah masih bergerak dalam kisaran sempit menyusul aksi tunggu investor terhadap rilis data ekonomi Indonesia pada awal bulan April nanti,” kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada di Jakarta, Senin (30/3).

Menurut Reza, laju rupiah masih dibatasi oleh harapan perkiraan inflasi mendatang menyusul pemerintah yang kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di sisi lain, lanjut dia, sentimen eksternal terkait kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau the Fed juga masih membayangi menyusul pengumuman klaim pengangguran Amerika Serikat yang menunjukkan penurunan dan manufaktur yang mengalami kenaikan sehingga memunculkan persepsi terhadap kemungkinan percepatan akan kenaikan suku bunga the Fed.

“Tetap cermati dan antisipasi sentimen yang mendorong pelemahan bagi mata uang rupiah, terutama dari eksternal,” katanya.

Analis PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong menambahkan bahwa sentimen eksternal mengenai kenaikan suku bunga the Fed masih mendominasi pasar valas di dalam negeri sehingga pelaku pasar cenderung mengambil posisi tunggu.

“The Fed masih akan terus membayangi mata uang negara berkembang dunia termasuk rupiah hingga adanya kepastian. Faktor itu yang membuat nilai tukar rupiah belum menguat lebih tinggi,” ujar Lukman .

Ia mengharapkan pemerintah dapat lebih fokus lagi untuk menjaga ekonomi domestik terutama mikro, selama ini pemerintah cenderung mengarahkan kebijakannya untuk makro seperti pembangunan infrastruktur.

“Penjagaan makro dan mikro ekonomi diharapkan seiring, diharapkan harga bahan pangan pokok tidak mengalami kenaikan secara tiba-tiba seperti yang terjadi pada harga beras,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain