Jakarta, Aktual.co — Peneliti senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan kepentingan politik kelompok yang saling memaksakan kehendak lebih dominan dalam demokrasi Indonesia daripada “check and balance”.
“Benar, dalam demokrasi diperlukan ‘check and balance’ agar terjadi keseimbangan dan saling mengontrol. Namun, yang terjadi sejak Orde Lama hingga saat ini, lebih dominan kepentingan politik kelompok,” kata Karyono Wibowo ketika dihubungi di Jakarta, Senin (30/3).
Menurut Karyono, semua kegaduhan politik yang terjadi pada awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan indikator elit politik semakin terjebak di dalam ruang konflik yang sejatinya kontraproduktif.
Karyono mencontohkan sejumlah kegaduhan politik di dalam eksekutif maupun dalam hubungannya dengan legislatif seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan perpanjangan kesepahaman dengan Freeport.
Dalam hubungan dengan DPR muncul masalah calon kepala Polri, konflik KPK-Polri hingga hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly.
“Dan kini muncul gerakan aksi demontrasi yang mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Padahal, usia pemerintahan masih seumur jagung, belum genap satu semester,” tuturnya.
Menurut Karyono, hal tersebut mengisyaratkan belum terbangun sinergitas antarlembaga negara, lembaga pemerintahan dan elit politik dalam membangun bangsa ini. Hal tersebut mengindikasikan belum terbangun komitmen antarlembaga negara dan pemerintahan dalam menegakkan Nawacita.
“Sudah saatnya Presiden Jokowi dan Wapres Kalla menegaskan kembali seluruh aparatur pemerintahan untuk menggunakan Nawacita sebagai pedoman dalam mebuat dan melaksanakan kebijakan,” katanya.
Karyono mengatakan semua lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat perlu mendukung terwujudnya Nawacita.
“Sudah saatnya energi bangsa ini diarahkan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Tanpa ada visi bersama dan komitmen bersama untuk melaksanakannya, Nawacita hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Zainuddin mempertayakan kondisi ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih terjebak dalam peperangan di Yaman, kepada pemerintah Jokowi-JK.
Setidaknya, dari informasi yang diterima ada sebanyak 23 WNI ditangkap petugas keamanan pendukung pemberontak Syiah al-Houthi.
“Saya meminta agar pemerintah RI segera melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap 23 WNI yang ditangkap petugas keamanan dari pemberontak Syiah Al-Houthi,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, di Jakarta, Senin (30/3).
“Saya dengar dari KBRI di sana, ada 23 WNI yang ditangkap pemberontak Al-Houthi. Pemerintah harus pastikan lagi kebenaran kabar ini. Pastikan keselamatan mereka, dan WNI yang masih tertahan di sana harus segera dikeluarkan,” tambahnya.
Menurut dia, situasi di Yaman saat ini sangat tidak stabil dan tidak aman. Kenyamanan sosial dan politik di salah satu negara semenanjung Arab itu telah hilang menyusul serangan militer Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk lainnya hingga hari ini. Masih ada sekitar 2000 WNI di Yaman saat ini. Mereka ada yang bekerja sebagai tenaga kerja, ada juga sebagai pelajar.
“Jangan sampai ada korban dari WNI. Kedutaan kita di sana saya yakin sudah melakukan proses evakuasi. Jangan menunggu WNI melapor. Saya harap petugas di KBRI kita di sana proaktif mendata dan menjemput para WNI untuk ke KBRI seterusnya dipulangkan. Karena pasti keluarga yang di sini banyak yang bertanya-tanya keselamatan anggota keluarganya,” ujar anggota Tim Pengawas TKI dari DPR ini.
Tidak hanya itu, sambung dia, pemerintah juga harus antisipasi serangan negara-negara Arab dibawah kordinasi Arab Saudi terhadap Yaman, lanjut Zainuddin, sebab bisa berdampak luas. Tidak hanya dalam skala kawasan di Timur Tengah.
“Juga harus diantisipasi dampak konfliknya ke Indonesia. Negara Arab menyerang kelompok Al-Houti karena menumbangkan penguasa Sunni yang sah. Sementara isu ISIS belum juga reda,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadapi tiga gugatan praperadilan dari tiga tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/3). 
Gugatan praperadilan pertama diajukan oleh mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo yang menjadi tersangka kasus dugaan pemberian suap proyek bensin tetraethyl lead (TEL) yang terkait dengan PT Pertamina pada 2004-2005 atau yang lazim disebut korupsi Innospec. Praperadilan kedua yaitu bekas Menteri Agama Suryadharma Ali yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013.
Sedangkan gugatan ketiga dari mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo dalam perkara dugaan penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak Badan PT BCA.
Ketiga sidang praperadilan akan dipimpin tiga hakim yang berbeda yaitu sidang Suroso akan dipimpin hakim Suyadi, Suryadharma Ali dipimpin hakim Tati Hardianti, sedangkan Hadi Purnomo dipimpin hakim tunggal Baktar Jubri Nasution.
Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Girsang mengatakan KPK menyiapkan tiga tim hukum untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan.
Dia mengatakan, KPK menambah personil tim hukum untuk menghadapi praperadilan dengan bantuan dari jaksa.
 “Kalau sidang praperadilannya hanya satu perkara tidak perlu penambahan tenaga jaksa, cukup dihadapi biro hukum.”
“Ini kan sidang praperadilannya saja sudah empat dan hampir bersamaan. Jadi jumlah fungsional biro hukum tidak memadai. Itu alasannya mengapa ada tenaga tambahan, bukan masalah kemarin kalah,” kata Chatarina.
 Dia mengatakan, saat ini tim Biro Hukum KPK hanya 11 orang sehingga tidak memadai untuk menghadapi sejumlah gugatan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka korupsi.
Sedianya ketiga sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan digelar pada pukul 09.00 WIB, namun sidang ditunda karena pihak PN Jakarta Selatan mengadakan rapat bersama seluruh karyawan PN.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono mengimbau Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie berjiwa besar untuk menyerahkan ruangan Fraksi Partai Golkar DPR RI kepada pimpinan FPG yang baru.
Agung Laksono mengatakan di Singapura, pihak-pihak yang berupaya menghalang-halangi pimpinan Fraksi Partai Golkar (FPG) untuk berkantor di ruangan FPG DPR RI adalah perbuatan melawan hukum.
“Pimpinan Fraksi FPG di DPR RI yang sah adalah Agus Gumiwang Kartasasmita dan Fayakun Andriyadi,” katanya, Minggu (29/3).
Menurut Agung Laksono, Agus Gumiwang dan Fayakun Andriyadi beserta jajarannya sudah harus bekerja menjalankan tugas-tugasnya di fraksi, tapi masih belum dapat berjalan lantar.
Fraksi, kata dia, adalah perpanjangan tangan partai di DPR RI.
“Berdasarkan legalitas formal, Partai Golkar yang sah dan diakui negara adalah Partai Golkar hasil Munas Jakarta,” katanya.
Agung menjelaskan Pemerintah melalui Menkumham sudah menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta, pada Senin (23/3).
Pimpinan DPR RI pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2014-2015, pada Senin (23/3), kata dia, juga sudah mengumumkan pimpinan FPG DPR RI adalah Ketua Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekretaris Fayakun Andriyadi.
Ia menambahkan KPU juga sudah menyatakan Partai Golkar yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon kepala daerah pada pilkada serentak pada Desember mendatang adalah Partai Golkar hasil Munas Jakarta.
Karena itu Ketua DPR RI periode 2004-2009 ini mengimbau Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie agar berjiwa besar untuk memberikan ruangan FPG DPR RI kepada pimpinan FPG DPR RI yang sudah diumumkan pimpinan DPR RI.
“Kalau ada pihak-pihak yang masih melakukan gugatan, itu hanya upaya untuk menunda-nunda waktu,” katanya.
Menurut Agung, langkah Partai Golkar yang dipimpinnya ke depan akan melakukan konsolidasi kader baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk penguatan organisasi.

Artikel ini ditulis oleh: