Jakarta, Aktual.co — Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra Saputra menilai, pemerintah melepas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke mekanisme pasar dengan menaik-turunkan harga. Dia mengatakan kebijakan pemerintah saat ini nyaris tidak memihak rakyat.
“Ini adalah bukti bahwa pemerintah sudah benar-benar 100 persen melepaskan harga BBM ke dalam mekanisme pasar, pasalnya pemerintah bisa kapan saja menaikkan dan menurunkan harga BBM, oleh karena itu logika nya jangankan setiap hari setiap jam pun pemerintah bisa melakukan perubahan tarif harga BBM,” ujar Lamen di Jakarta, Minggu (29/3).
Lamen mengatakan sebenarnya pemerintah dalam APBN 2015 sudah mematok harga asumsi belanja minyak mentah sebesar 60 dolar perbarel, sedangkan harga minyak dunia pada minggu ini dalam level tertinggi pada 59,1 dolar perbarel seharusnya dengan posisi harga minyak dunia masih dibawah harga patokan asumsi belanja pemerintah belum perlu menaikkan harga bbm per 28 Maret 2015 lalu.
“Sebenarnya ada apa dengan tim ekonomi Jokowi-JK, karena dari beberapa media mengabarkan para pedangang minyak di region Asia saja masih belum takut akan terganggunya suplai dan permintaan sebagai dampak dari serangan setelah Arab Saudi dan sekutunya yang menggelar operasi militer di Sanaa, Ibu Kota Yaman,” katanya
Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi-JK sampai hari ini nyaris tidak ada yang berpihak kepada rakyat. Terlebih dia menilai, pendidikan semakin mahal, kesehatan gratis hanya menjadi mimpi orang miskin, petani dan nelayan perlahan dihabisi karena tidak mampu bersaing di pasar. 
“Para sarjana muda banyak menambah daftar pengangguran terdidik, keadilan jadi barang yang mahal. Apakah ini bentuk kehadiran negara seperti yang tertulis dalam nawacita Jokowi-JK?”
Selain itu, dia mengatakan kebijakan pemerintah yang “labil” tersebut sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran konstitusi.
“Jangan menunggu pemerintah setiap hari menaikkan harga bbm baru bisa di kategorikan sebagai pelanggaran konstitusi, karena sekarang pun praktek pelanggaran tersebut sudah dilakukan,” kata dia.
Sebelumnya, BBM jenis premium dan solar kembali dinaikkan, untuk harga premium di Jawa, Madura dan Bali naik jadi Rp 7.400 perliter, solar Rp 6.900. Sedangkan di luar Jawa, Madura dan Bali, harga premium jadi Rp 7.300 perliter, solar Rp 6.900.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti tim ekonomi pemerintahan saat ini. 
Menurutnya, kinerja tim ekonomi Jokowi sangat lemah dalam menjaga stabilitas perekonomian. “Jokowi sebaiknya merombak tim ekonominya agar perekonomian Indonesia lebih stabil, dan terkendali,” kata Viva Yoga di Jakarta, Minggu (29/3)
Viva menilai tim ekonomi Jokowi tidak bisa memberikan ketentraman kepada masyarakat. Apalagi harga BBM sangat mempengaruhi harga barang dan jasa. Sebab, kalau terjadi fluktuasi BBM akan berpengaruh pada fluktuasi harga barang, pangan, dan jasa, memacu inflasi.
“Presiden harus tata kembali tim ekonominya agar berpikir komprehensif makro dibarengi dengan mikro,” katanya
Terkait persoalan Presiden yang seakan ‘lempar batu sembunyi tangan’, Viva Yoga meminta pemerintah bertanggung jawab atas setiap kenaikan dan penurunan harga BBM. 
Dia pun menyayangkan penaikan harga BBM ini diumumkan ketika Presiden berada di luar negeri yang terkesan ingin menghindari reaksi masyarakat atas kebijakan tersebut. 
“Pemerintah harus tanggung jawab dong setiap kenaikan maupun penurunan. Seakan akan ini kan pemerintah tidak mau tahu kenaikan atau penurunan,” kata Viva.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menjelang Pemilu Raya, Partai Keadilan Sejahtera diprediksi tidak akan terpecah-belah ataupun terjadi dualisme. Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai kecil kemungkinan PKS akan mengalamai dualisme kepemimpinan.
“Karena PKS kan partai ideologis dengan kader militan mereka boleh dikatakan sangat loyal terhadap ideologi dan program partai mereka, berbeda dengan partai lain yang sangat pragmatis,” ujar Emrus di Jakarta, Minggu (29/3).
Namun demikian, menurutnya bukan berarti tidak terjadi dualisme kepemimpinan di PKS. Sebab, sifat politik yang dinamis bisa saja memunculkan konflik antar kader.
“Di PKS kan juga sangat menghormati senioritas, katakanlah tokoh yang di hargai, bukan berarti harus ketua umum, jadi kecil kemungkinannya. Tidak juga 100 persen tidak akan terjadi karena politik itu sangat dinamis, tidak ada fenomena politik dan fenomena sosial yang stabil,” kata dia.
Dia mengatakan, meskipun sudah dinyatakan solid namun antisipasi juga mesti dilakukan oleh individual dalam parpol ini.
“Antisipasi perlu, rapatkan barisan tanpa membedakan nafsi-nafsi karena kader juga manusia, antisipasi mensolidkan hubungan antar fraksi karena bagaimanapun tiap partai pasti terdiri dari beberapa fraksi, maka rapatkan barisan antar fraksi adalah hal mutlak dilakukan sehingga PKs tetap solid,” kata Emrus.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menegaskan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan untuk membangun infrastruktur Indonesia.
“Indonesia kan mau bikin jalan lebih panjang, sekolah lebih banyak, rumah sakit lebih banyak. Kalau tidak ada uang negara yang cukup bagaimana bisa membangun jalan, rumah sakit dan sekolah,” kata JK usai meresmikan kegiatan Donor Darah Taruna Merah Putih di Jakarta, Minggu (29/3).
Dia mengatakan, sebagian dana yang sebelumnya diberikan untuk subsidi BBM, dialihkan untuk pembangunan tersebut.
“Oleh karena itu subsidi ditetapkan yang tepat. Kalau harga naik atau rupiah naik ya naik juga (harga BBM). Itu risiko dari suatu kebijakan yang sudah diambil,” ujar Kalla.
Pemerintah telah menetapkan untuk memberikan subsidi tetap bagi BBM sebesar Rp1.000 per liter.
JK juga sebelumnya mengatakan penaikan harga BBM sebesar Rp 500 per liter yang resmi dilakukan pemerintah pada Sabtu (28/3), disebabkan nilai rupiah yang melemah.
“Kita tahu rupiah sekarang masih Rp13.000 lebih per dolar AS, minyak juga naik lagi,” kata Wapres.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, premium tidak lagi menjadi barang subsidi. Penetapannya dibagi menjadi dua, yakni oleh pemerintah untuk premium penugasan di luar Jawa-Bali, dan Pertamina untuk premium umum di Jawa-Bali.
Sementara, solar dan minyak tanah tetap barang subsidi yang harganya ditetapkan pemerintah. Harga solar masih mendapat subsidi tetap Rp 1.000 per liter, sementara minyak tanah diberikan subsidi fluktuatif.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu