Jakarta, Aktual.co — Organisasi masyarakat Bali yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tolak Penaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melakukan orasi saat hari bebas berkendaraan di depan Monumen Bajra Sandhi Denpasar, Minggu (29/3).
“Kami secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK,” kata Humas Aliansi Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM, Retno Dewi.
Dia juga menuntut pemerintah agar segera mencabut Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM No.2486/MEM/2015.
Dalam aksi tersebut pihaknya juga mengajak masyarakat untuk ikut menolak kebijakan harga BBM dengan berbagai cara penolakan.
“Di era pemerintahan Jokowi-JK ini untuk kebijakan sektor BBM sudah pernah menaikan harga BBM yang berimbas dengan naiknya harga-harga barang lainnya. Meski harga BBM pernah mengalami penurunan, tetapi tidak diikuti oleh penurunan harga barang,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan harga BBM saat ini akan diikuti oleh kenaikan harga gas elpiji sehingga akan semakin mencekik rakyat kecil.
Kenaikan gas elpiji itu nantinya akan berimbas pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah khsususnya para buruh dan tani karena akan berimbas melambungnya harga kebutuhan pokok lainnya. “Dan sisi lain kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin lama semakin terpuruk,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp500 per liter yang resmi diberlakukan pemerintah pada Sabtu (28/3) karena nilai rupiah melemah dibanding dolar Amerika Serikat (AS).
“Kita tahu rupiah sekarang masih Rp13.000 lebih per dolar AS, minyak juga naik lagi,” katanya.
Wapres mengatakan, kenaikan harga BBM tersebut tentu ada pengaruhnya baik pengaruh positif maupun negatif.
Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis bensin premium RON 88 di Wilayah Penugasan Luar Jawa-Madura-Bali dan jenis minyak solar subsidi masing-masing senilai Rp500 per liter, sedangkan harga minyak tanah tetap Rp2.500 per liter.
Untuk wilayah penugasan Jawa-Madura-Bali, BBM premium harganya naik dari Rp6.900 menjadi Rp7.400, sedangkan solar naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Sulsel agar segera melimpahkan BAP kasus yang melibatkan Wakil Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti ke Kejaksaan untuk segera diadili.
“Di Polda Sulsel, La Nyalla terkena dua kasus, pencemaran nama baik terhadap Kadir Halid dan penganiayaan terhadap Ryan Latif,” kata Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Minggu (29/3).
Menurut Neta, proses BAP kasus pencemaran nama baik yang dilakukan La Nyalla pada Maret 2014 sudah tuntas dan Wakil Ketua Umum PSSI itu sudah dijadikan tersangka sejak November 2014 lalu. 
Tapi hingga kini BAP-nya belum juga dilimpahkan Polda Sulsel ke kejaksaan. “Pelimpahan BAP dengan segera itu penting agar ada kepastian hukum dalam kasus ini,” kata Neta.
Sedangkan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan La Nyalla terhadap Ryan Latif, Polda Sulsel sudah memeriksa 20 saksi, termasuk saksi kunci Rusli RN.
Sementara kasus penganiayaan No LPB142III2014SPKT tgl 14 Maret 2014 dengan pelapor Ryan Latif itu hingga saat ini tidak kunjung tuntas.
Meski kasus ini sudah berlangsung setahun, tersangkanya belum juga ditetapkan dan belum ditahan. “Polda Sulsel tampaknya masih mengumpulkan bukti-bukti lain. Pihak Polda Sulsel yang ditemui IPW beberapa waktu lalu berjanji, jika bukti-bukti sudah lengkap BAP kasus penganiayaan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan,” kata dia.
Dia berharap dua kasus yang melibatkan La Nyalla di Polda Sulsel yakni pencemaran nama baik dan penganiayaan bisa segera dituntaskan.
“Polda Sulsel diharapkan bersikap profesional sehingga bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua orang di depan hukum sama. Tidak ada orang kuat yang kebal hukum dan jika seseorang melakukan pelanggaran hukum harus diproses ke pengadilan, termasuk Wakil Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu