Jakarta, Aktual.co — Kenaikan harga BBM hari ini yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.500/liter akan membuat rakyat Indonesia  semakin menderita lagi kedepannya.

“Keputusan dari  pemerintahan  Jokowi dengan menaikan harga BBM adalah bukti kejamnya pemerintah terhadap rakyatnya ” ujar Direktur Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/3)

Kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, semua harga-harga pasti lambat laun akan naik juga efek naiknya harga BBM.

“Harusnya pemerintah bisa mengkaji ulang terhadap kebijakan yang diambil ini, karena kenaikan BBM sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Untuk itulah perlu momentum yang tepat dalam melakukan kebijakan ini, bukan sewenang-wenang seperti ini  ” ujar Gandhi.

“Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi harusnya mengetahui dampak dari menaikan harga BBM. bukan malah lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri ESDM dalam menaikan harga BBM. Jokowi adalah Presiden Pilihan Rakyat harus beliau mengetahui dengan memperbaiki  keadaan rakyat sekarang ini bukan malah membuat rakyat semakin sengsara dengan banyak kenaikan saat beliau menjadi menjadi Presiden Indonesia ” tutupnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintah dalam melakukan Letter of Credit (L/C) untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO), batubara, mineral (termasuk timah), dan migas disambut baik oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES), Marwan Batubara.  Pasalnya, dengan penerapan L/C, pendapatan perusahaan tersebut bisa masuk dan terdata di dalam negeri.

“Kan selama ini mereka biasa jual komoditi ke luar negeri, uangnya ngga masuk ke dalam negeri, tapi nongkrong di luar negeri padahal produksi di sini,” ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (28/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, dengan penerapan L/C nantinya dapat memperkuat cadangan devisa dan penerimaan pajak Indonesia. Namun, menurutnya hal tersebut juga harus dilakukan dengan aturan yang jelas, transparan, dan disosialisasikan dengan baik.

“Tetap harus konsisten setelahnya, ada sanksi yang jelas kalau melanggar,” ucap dia.

Mengenai beberapa perusahaan besar yang meminta pengecualian oleh pemerintah untuk tidak menerapkan L/C, Marwan menganggap hal tersebut wajar dilakukan pengusaha. Pasalnya, hal itu dapat mengurangi pendapatan perusahaan. “Tapi kan kita punya kedaulatan untuk rakyat, tinggal pemerintah harus tegas sekarang, harus ada sanksi, toh mereka tetap usaha di sini, apalagi pengusaha sawit.”

“Untuk pengecualian, jangan seperti itu, nanti perusahaan yang kecil malah minta pengecualian juga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan melalui peraturan 04/M-DAG/PER/1/2015 mewajibkan ekspor CPO, batubara, mineral (termasuk timah), serta minyak dan gas bumi untuk melakukan L/C. Selain untuk kelengkapan catatan ekspor, Menteri Perdagangan Rahmat,Gobel menilai bahwa peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat dinilai akan merugikan beberapa sektor jika tetap dilakukan, yaitu sektor migas, pangan, listrik, lingkungan, bahkan kelautan. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRES), Marwan Batubara mengatakan pemerintah perlu mengkaji ulang rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya.

Menurut Marwan, kajian yang selama ini dilakukan tidak transparan dan melibatkan pihak asing di dalamnya. Hal tersebut menimbulkan keganjilan, pasalnya pihak asing yang melakukan kajian itu disebut-sebut tidak independen dan memiliki kepentingan tersendiri.

“Presiden harusnya menghentikan kajian yang sekarang, dikaji lagi tapi dengan melibatkan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), jangan ada pihak asing lagi,” ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (28/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, Menteri Perhubungan, Ingnatius Jonan seharusnya sadar diri bahwa kepentingan di Pelabuhan Cilamaya bukan hanya pada masalah kelancaran transportasi ekspor impor. Namun juga melibatkan seluruh sektor.

“Jonan harus sadar diri kalau dia hanya Menteri Perhubungan, bukan Menteri Koordinator. Kalau hanya satu kriteria yang dipertimbangkan, kita sekarang seperti tidak punya negara,” tegas dia.

Menurut Marwan, pihaknya bukan berarti tidak mengerti sektor ekonomi, namun kajian Pelabuhan Cilamaya tersebut harus dilihat secara komprehensif. “Ini bukan sektor ekonomi saja, tapi migas kita bisa terganggu, padahal kan sektor itu tidak bisa diperbaharui, listrik Jakarta bisa padam, pangan kita juga terganggu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Media Manager PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito mengatakan bahwa negara akan merugi puluhan triliun per tahun dari pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Hal itu dikarekan di area pembangunan pelabuhan terdapat blok migas yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), yang memproduksi minyak sebesar 40 ribu bph dan gas 200 mmscfd.

“Berkurangnya pendapatan APBN karena kehilangan produksi PHE ONWJ sebesar 40 ribu bph minyak dan 200 mmscfd gas, setara dengan Rp60 miliar per hari atau Rp21 triliun per tahun,” ujar Adiatma.

Selain itu, lanjut dia, pasokan gas ke PLTG Muara Karang dan PLTG Tanjung Priok juga akan terganggu. Sebelumnya disebutkan bahwa 60 persen gas dari blok tersebut dialirkan ke PLTG-PLTG di Jakarta dan 40 persen dialirkan ke industri, salah satunya industri pupuk.

“Jakarta akan terdampak langsung karena sumber gas ini untuk menjalankan pembangkit PLN. Jakarta bisa gelap,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: