Jakarta, Aktual.co — Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat mengatakan, akar masalah daerah rawan konflik di Maluku dan Maluku Utara setidaknya memiliki sumber utama baik eksternal maupun internal. Secara internal tinjauan konflik berasal dari kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari pasca konflik yang sudah terkotak-kotak menurut kelompok, golongan dan kepercayaan masing-masing.
Di samping faktor stabilitas emosional yang mudah disulut akibat pengaruh minuman keras dan narkoba yang diperparah dengan penyakit masyarakat, seperti perjudian, penyelundupan, perkelahian antarkampung bahkan terorisme berbasis agama dengan instrumen teror berupa bom rakitan.
Faktor eksternal yang ikut berpengaruh antara lain adanya pihak yang berkepentingan untuk tetap melanggengkan konflik komunal sehingga sumber daya alam yang ada di Maluku dan Maluku Utara tidak bisa dikelola dengan baik.
Selain itu, kata Mayjen Indra, masuknya pengaruh gerakan Islam radikal yang berafiliasi dengan ISIS dan berbagai organisasi terorisme lainnya yang dengan sengaja menjadikan tanah Maluku sebagai daerah latihan persiapan sebelum mereka melaksanakan operasi sebenarnya baik di Moro, Filipina Selatan maupun bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak.
Selain faktor ancaman yang sangat kompleks, disadari juga kondisi daerah operasi di kawasan kepulauan dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang sangat terbatas juga memainkan peran dominan. Sinyal yang susah, ongkos transportasi laut yang mahal dan harga sembako yang tinggi merupakan salah satu aspek non tempur yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Saya minta seluruh prajurit untuk berpikir kreatif dan mendukung Binter selama operasi sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan tugas pokok selama berada di tengah masyarakat,” ujar Mayjen Indra, Jum’at (27/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat menyatakan, wilayah operasi pengamanan daerah rawan di Maluku dan Maluku Utara memiliki karakteristik sangat rumit.
“Catatan historis separatisme eks pemberontakan RMS dan berbagai efek lanjutan konflik SARA yang terjadi tahun 2000-an serta adanya pengaruh eks Tapol PKI masih mewarnai kompleksitas kerawanan wilayah tugas prajurit TNI di Maluku dan Maluku Utara,” kata Mayjen Indra Hidayat, pada Pengarahan Gelar Pasukan Satgas YONIF-732/Banau Tugas OPS Pamrahwan Maluku dan Maluku Utara, di Ambon, Jumat (27/3).
Menurut dia, penugasan pengamanan daerah rawan merupakan salah satu tugas operasi yang termasuk dalam kategori OMSP dengan fokus untuk meredam berbagai gangguan keamanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, pascapemulihan konflik SARA yang pernah terjadi di dua wilayah itu.
“Saya minta kalian untuk tetap waspada dan bersikap serta bertindak dalam kapasitas sebagai prajurit dalam tugas operasi. Saya perlu sampaikan ini sehingga mindset prajurit tidak meremehkan tugas dan memandang setiap dinamika yang terjadi sebagai rutinitas belaka,” kata Mayjen Indra.
Prajurit Batalyon Organik yang sudah mengenal wilayah operasi, katanya, harus dapat lebih maksimal dengan capain yang lebih terukur dan terencana secara sistematis.
“Saya minta seluruh prajurit Yonif 732/Banau selaku individu maupun sebagai bagian dari Satgas harus peduli dengan kondisi yang kalian hadapi di lapangan dan memahami benar apa yang melatar belakangi terjadinya kondisi tersebut,” ujarnya.
Karena itu, seluruh prajurit mulai dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi di level pimpinan harus tahu tentang sejarah konflik yang pernah terjadi dan paham apa yang harus diwaspadai serta alasannya sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan sedikit pun untuk menjalankan prosedur di lapangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Sri Suparni, ibunda dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninggal dunia di rumah sakit Sardjito Yogyakarta, Sabtu (28/3), sekitar pukul 03.22 WIB.
“Innalillahi wa inna illaihi rojiun. Semoga amal ibunda saya diterima di sisi-Nya,” ucap Ganjar Pranowo dihubungi via blackberry mesengger, Sabtu (28/3).
Ibunda tercinta Ganjar meninggal akibat penyakit komplikasi yang dideritai. Setelah sebelumnya menjalani operasi di RS Sardjito pada bagian lututnya karena mengidap gangguan osteoporosis.
“Komplikasi mas kalau bicara penyakit ibu. Terakhir kemarin sekitar bulan Maret atau Februari beliau menjalani operasi didengkulnya (lutut) karena osteoporosis,” tuturnya.
Ganjar menceritakan, usai menjalani operasi, ibu Sri Suparni kemudian masuk kembali ke RS. Sardjito dengan didahului dengan gejala diare.
“Kemudian dirawat kembali karena komplikasi gangguan ginjal dan lambung. Awalnya masuk kembali rumah sakit dengan gejala diare,” ungkapnya.
Saat ini, jenasah Sri Suparni dalam perjalanan diberangkatkan dari RS. Sardjito, Yogyakarta menuju ke Kutoarjo, Purworejo untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat.
“Secepatnya mas. Mungkin sekitar jam 11.00 siang nanti. Kalau bisa langsung ya begitu sampai di rumah Purworejo langsung kami makamkan,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2015 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp13 miliar.
“Sudah kami sampaikan mengenai penganggaran Pilkada Bantul, karena dengan adanya perubahan regulasi, mau tidak mau anggaran juga bertambah,” kata Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Titik Istiyawatun Khasanah, Sabtu (28/3).
Menurut dia, anggaran Pilkada Bantul yang dialokasikn melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul 2015 sebesar Rp13 miliar, rencana anggaran tersebut disusun sebelum mempertimbangkan perubahan Undang-Undang Pilkada.
Ia mengatakan, beberapa waktu lalu lembaganya juga berdiskusi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat di antaranya terkait dengan penganggaran Pilkada yang dimungkinkan bertambah menyusul adanya perubahan UU Pilkada.
“Untuk Pilkada Bantul dianggarkan secara global dan sementara sebesar Rp13 miliar, akan tetapi begitu kami rinci anggaran, banyak tahapan yang berimplikasi menggunakan anggaran,” katanya.
Namun demikian, sampai saat ini pihaknya masih belum menemukan kepastian dana yang dibutuhkan untuk Pilkada Bantul sesuai UU yang baru tersebut, sebab KPU Bantul masih melakukan penghitungan kebutuhan ajang demokrasi lima tahunan itu.
“Ada beberapa kegiatan yang berimplikasi pada bertambahnya rencana anggaran, yang paling besar adalah fasilitasi kampanye pasangan calon, sebab dalam rancangan Peraturan KPU, peraga kampanye seperti baliho, umbul-umbul dan spanduk menjadi kewenangan KPU,” katanya.
Titik mengatakan, berdasarkan hasil diskusi dengan pimpinan DPRD Bantul beberapa waktu lalu tersebut, bahwa anggaran global dan sementara untuk Pilkada yang Rp13 miliar tersebut, menurut pimpinan DPRD masih bisa berubah asalkan bisa dipertanggungjawabkan.
“Pimpinan DPRD menyampaikan kalau itu (penambahan anggaran) sudah sesuai regulasi bisa kami penuhi, dan nantinya bisa diusulkan untuk menggunakan APBD Perubahan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: