Jakarta, Aktual.co —Wikileaks kembali mengungkap file rahasia soal Trans-Pacific Partnership (TPP).

Yang diungkap kali ini adalah sebuah draf bab dalam kesepakatan investasi antara AS dan 11 negara yang tergabung dalam TPP. Bab yang mengundang kontroversi itu menjelaskan secara gamblang soal beberapa poin penting di Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

Beberapa kalangan melihat bahwa pemerintahan Obama akan memberikan ruang dan “kekuatan besar” bagi sebuah perusahaan untuk menggugat sebuah negara ke pengadilan karena dianggap menggangu kepentingan perusahaan. Terutama jika menyangkut tergangunya kepentingan perusahaan akibat perubahan hukum, kebijakan atau pergantian rezim.    

“Under ISDS, a foreign investor who thinks a law in a given country is hurting its business can enter arbitration against that country before an international arbitration panel chosen by both parties,” seperti ditulis dilaman vox.com (27/3).

Draf negosiasi ISDS setebal 56 halaman tersebut saat ini masih dalam proses alot. Tampaknya, ada “perlawanan” yang cukup kuat dari beberapa negara lain untuk sepakat pada diktum: perjanjian awal antara sebuah investor asing dan dan negara tidak akan bisa diubah atau dinegoisasi meski kebijakan dan hukum di sebuah negara berubah. Negara tidak punya kekuatan apapun untuk mengubah kesepakatan itu.

“As soon as you reveal your position and put it in print, then it’s much more difficult to modify it and be flexible later,” kata senior fellow at the Peterson Institute for International Economics, Gary Hufbauer beberapa waktu lalu.

Tampaknya, AS sangat khawatir karena di beberapa kasus ISDS yang terjadi beberapa negara, terutama di Nikaragua, sempat menjungkirbalikkan beberapa perusahaan besar dan multinasional AS di sana.

Di Indonesia, juga terjadi kasus seperti ini. Contohnya di kasus Churchil Mining yang sempat mencuat beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek mengatakan angka sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (Silpa) DKI Jakarta membengkak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 dan diperkirakan meningkat hingga anggaran tahun ini.
“Silpa DKI Jakarta yang ditemukan tahun 2014 saja mencapai Rp8,9 triliun, belum lagi APBD tahun lalu belum terserap 39 persen. Ditambah lagi Silpa yang ditemukan tahun ini. Jadi bisa dibilang angka Silpa DKI Jakarta akan terus membengkak,” kata Donny di Jakarta, Jumat (27/3).
Anggaran sebesar Rp8,9 triliun tersebut diperoleh dari APBD 2013 yang tidak terserap oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian, dari APBD 2014 hanya 61 persen yang terserap.
“Sisa anggaran 39 persen yang tidak terserap itu baru dapat ditemukan angkanya Maret ini, ketika BPK (Badan Pengawas Keuangan) masuk,” tambahnya.
Selanjutnya, selisih anggaran tahun 2014 dan 2015 ditemukan mencapai angka Rp4 triliun. Angka tersebut ditemukan dari pagu APBD 2014 yang kembali digunakan di 2015 karena tidak dicapai kesepakatan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta.
“Belum lagi anggaran yang tidak terserap dari Januari hingga Maret ini, yang itu berpotensi menjadi Silpa juga, karena Pergub tentang APBD DKI Jakarta 2015 hanya efektif untuk sembilan bulan,” jelasnya.
Donny menambahkan, dari sembilan bulan efektifitas anggaran tahun 2015, belum tentu selama itu anggarannya terserap semua.
“Sudah bisa dibayangkan berapa angka Silpa DKI Jakarta sampai nanti Pergub ini terlaksana. Itu pun nanti ketemunya apakah betul efektif sembilan bulan, kalau ternyata cuma delapan bulan ya nambah lagi anggaran yang tidak terserap, jadi Silpa lagi itu,” ujarnya.
Membengkaknya anggaran yang tidak terserap di DKI Jakarta tersebut semakin diperparah dengan konflik antara Gubernur Basuki dan pimpinan DPRD.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Cianjur, Jabar, terancam mundur dari jadwal yang seharusnya dilakukan pada pertengahan bulan April, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) masih dalam pembahasan.
“PKPU masih harus melalui pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Jakarta. Rencana awal, PKPU tersebut seharusnya sudah dikeluarkan KPU RI pada akhir bulan ini, atau selambat-lambatnya awal April, namun Komisi II DPR RI ngotot ingin membahasnya terlebih dahulu di dalam rapat panja,” kata Divisi Sosialisasi KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, di Cianjur, Jumat (27/3).
Pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari KPU RI di Jakarta sehari sebelumnya.”Itu informasi yang kami terima dari KPU RI, Kamis (26/3) dan diperkirakan PKPU baru akan turun akhir April,” katanya.
Mundurnya rencana awal turunnya PKPU itu, tahapan-tahapan pilkada yang sudah disusun KPU Cianjur, harus disesuaikan kemballi karena undang-undang tentang Pilkada sudah disahkan dan sudah menjadi dokumen negara tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada.
“Kalau undang-undangnya memang benar sudah ditetapkan menjadi dokumen negara dan sudah ditandatangani presiden. Artinya, sudah menjadi dokumen negara dan sudah bisa menjadi dasar hukum. Tapi yang menjadi acuan dasar dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pilkada tetap PKPU,” katanya.
Meskipun waktu yang terhitung singkat hingga pelaksanaan pilkada pada bulan Desember, pihaknya menjamin tidak akan memberikan pengaruh sama sekali pada kinerja KPU Cianjur, untuk melakukan persiapan hingga pelaksanaan.
Sedangkan penyusunan anggaran hingga saat ini, tambah dia, masih terus berjalan dan tetap akan diajukan paling lambat awal bulan depan tanpa harus menunggu turunnya PKPU. 
Hal tersebut dilakukan, selain sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan Pemkab Cianjur, agar pemkab memiliki waktu yang cukup dalam pencairan anggaran Pilkada Cianjur.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Budayawan Romo Benny meminta pemerintah, khususnya Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, agar bisa menjaga kepercayaan publik.
“Kepercayaan publik harus dijaga agar semua elemen bisa mendukung program-program pemerintah,” kata Romo Benny, di Jakarta, Jumat (27/3).
Dirinya berpendapat hingga saat ini kepercayaan publik semakin menurun terhadap pemerintahan. Masyarakat membutuhkan perubahan yang nyata dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
Para menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo masih belum bisa profesional dalam menjalankan tugasnya, khususnya pada beberapa misi yang berurusan dengan hal teknis.
“Belum ada tindakan yang nyata, semuanya masih pencitraan, program tol laut dan swasembada pangan saja masih wacana dan simpang siur,” katanya.
Padahal dua hal tersebut dulunya diangkat Jokowi-JK sebagai kampanye calon presiden dan wakil presiden.
Presiden disarankan segera merombak kabinetnya dan menempatkan orang-orang yang memahami di bidangnya.

Artikel ini ditulis oleh: