Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, bergerak melemah sebesar 54 poin menjadi Rp13.044 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp12.990 per dolar AS.

Analis mengungkapkan bahwa sentimen eksternal mengenai kenaikan suku bunga the Fed masih mendominasi pasar valas di dalam negeri sehingga investor cenderung mengamankan asetnya dengan melepas mata uang rupiah.

“The Fed masih akan terus membayangi mata uang negara berkembang dunia termasuk rupiah hingga ada kepastian waktu kenaikan suku bunga. Faktor itu yang membuat nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi terhadap dolar AS,” ujar Analis PT Platon Niaga Berjangka, Lukman Leong di Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut dia, untuk sementara waktu pelaku pasar uang cenderung menghindari aset-aset berisiko dan dolar AS menjadi sasaran beli, meski ekspektasi data makroekonomi Indonesia seperti inflasi dan neraca perdagangan Indonesia masih positif.

“Badan Pusat Statistik sedianya akan merilis data makro ekonomi Indonesia pada pekan depan, ekspektasinya masih cukup positif namun diperkirakan efeknya tidak terlalu besar terhadap rupiah karena sentimen global cenderung menopang dolar AS,” katanya.

Ia mengharapkan bahwa pemerintah dapat lebih fokus lagi untuk menjaga ekonomi mikro, selama ini pemerintah cenderung mengarahkan kebijakannya untuk makro seperti pembangunan infrastruktur.

“Penjagaan makro dan mikro ekonomi diharapkan seiring, diharapkan harga bahan pangan pokok tidak mengalami kenaikan secara tiba-tiba seperti yang terjadi pada harga beras,” katanya.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat (27/3) ini tercatat mata uang rupiah bergerak melemah menjadi Rp13.064 dibandingkan hari sebelumnya, Kamis (26/3) di posisi Rp13.003 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan Letter of Credit (L/C) untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO), batubara, mineral (termasuk timah), dan migas. Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mendukung pengusaha ekspor untuk melakukan hilirisasi dan nilai tambah bagi komoditasnya.

Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Kadin, Suharyadi mengatakan penerapan LC tersebut dapat memperbaiki pencatatan ekspor Indonesia. Namun menurutnya, penerapan L/C tersebut juga seharusnya didukung pemerintah melalui proses hilirisasi yang lebih baik.

“Sekarang hilirisasi bagi komoditas-komoditas yang masuk dalam aturan L/C itu belum optimal, tidak heran kalau pengusaha yang bergerak di sektor-sektor tersebut menentang kebijakan L/C,” ujar Suharyadi di Menara Kadin Jakarta, Jumat (27/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, jika pemerintah memberikan dukungan hilirisasi pada sektor-sektor tersebt, menurutnya para pengusaha itu tidak akan menolak kebijakan L/C.

“Sejauh ini kan belum sempurna, contohnya saja hilirisasi produk CPO yang sampai sekarang masih sedikit dukungannya,” jelasnya.

Mengenai beberapa perusahaan yang meminta pengecualian untuk tidak melakukan L/C, Suharyadi mengatakan hal tersebut wajar terjadi. Namun, menurutnya pengecualian tersebut jangan sampai selamanya diberikan oleh pemerintah.

“Karena mereka pemain utama, sehingga bergaining power tinggi. Pemerintah boleh saja melakukan pengecualian, tapi harus dikasih batas waktu tertentu, jangan sampai selamanya mendapat pengecualian L/C,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan melalui peraturan 04/M-DAG/PER/1/2015 mewajibkan ekspor CPO, batubara, mineral (termasuk timah), serta minyak dan gas bumi untuk melakukan L/C. Selain untuk kelengkapan catatan ekspor, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menilai bahwa peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka