Jakarta, Aktual.co — 12 warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan otoritas Turki yang diduga terlibat kelompok radikal Islamic State of Irak and Syiria (ISIS),  telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (26/3) malam.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto mengungkapkan 12 WNI itu langsung dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok setibanya di Jakarta.
“Untuk 12 WNI yang tadi malam baru datang dari Turki mereka langsung ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok,” kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/3).
ke 12 WNI itu, menurut Rikwanto, diperlakukan berbeda karena sebagian besar masih anak-anak. Mereka diberikan tempat layaknya sebuah pondok untuk beristirahat sambil diinterogasi seputar tujuan mereka pergi ke Turki dan keterkaitan mereka dengan kelompok ISIS.
“Karena dari mereka rata-rata anak kecil tata caranya juga berbeda. Lebih soft memperlakukan mereka. Jadi kami berikan pondok untuk istirahat sambil interogasi,” jelasnya.
Setelah dilakukan interogasi, sambung Rikwanto Mabes Polri berencana untuk memindahkan mereka ke Panti Sosial di daerah Cipayung, Jakarta Timur guna mendapat pembinaan dari berbagai pihak seperti Dinas Sosial dan Badan Nasioanal Pemberantasan Terorisme (BNPT).
Setelah itu, lanjut Rikwanton, merekan akan dipulangkan ke rumah mereka di Jawa Timur. Namun Rikwanto belum bisa memastikan waktu pemindahan itu karena masih dilakukan interogasi hingga saat ini.
“Rencananya hari ini akan dilimpahkan ke rumah sosial di Bambu Apus, Cipayung untuk tinggal sementara disitu sambil dikondisikan untuk dikembalikan ke keluarga di Jatim. Rencananya kalau tidak hari ini lusa,” demikian Rikwanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Sebagai negara yang lebih luas wilayah perairannya, jika dibandingkan luas daratan. Potensi ikan di Indonesia sangat berlimpah. Pasalnya, sumber daya perikanan yang besar ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan berpeluang besar dalam memberikan kontribusi guna memenuhi total kebutuhan konsumsi protein di Indonesia, khususnya sumber protein hewani.

Untuk itu, IKAL 49 (Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas RI XLIX) dan keluarga Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum 1988 (KAGAMA FH88) yang bekerjasama dengan GMT Property Manajemen terpanggil ikut serta berpartisipasi mewujudkan generasi sehat dan cerdas melalui konsumsi makan ikan.

Kabarnya, kegiatan bertajuk gerakan ‘Ayo Makan Ikan’ akan diselenggarakan di beberapa tempat dan kota. Diawali dari Kantin Kendal no1 Menteng (26-28/3), , Cijantung Mall (29-31/3) dan Cantya Hotel Yogyakarta (31/3- 2/4/15) dan berakhir di kantin Lemhanas RI, Jl Kebon Sirij kav.28-30 Jakarta Pusat (1/4/2015).

Menurut Jamaslin Purba, selaku ketua KAGAMA FH88 mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya akan menyajikan berbagai macam hidangan ikan resep khas Nusantara yang membangkitkan selera dari banyak pedagang makanan dari olahan ikan yang diikutsertakan di masing-masing tempat berlangsungnya acara.

“Yang jelas, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung nelayan dan petani guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, ” jelasnya, ditemui di Kantin Kendal no. 1 dikawasan Menteng Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Munardo, Danjen Kopassus selain mendukung gerakan positif. Ia menilai acara ini merupakan bentuk kepeduliaan anak bangsa terhadap produk lokal Indonesia berupa makanan berbahan ikan yang diproses dengan resep dan bumbu khas Nusantara.

“Gerakan untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan dan olahan secara terus menurus harus didukung. Karena dengan kita melakukan itu, bukan tidak mungkin generasi cerdas dan sehat merupakan dambaan setiap keluarga Indonesia pastinya, ” pungkas Doni Munardo.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, Jumat (27/3). Istri dari Tubagus Chaery Wardana alias Wawan itu diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangsel tahun 2011-2012.
Jaksa penyidik berkeyakinan, bahwa  Airin selaku kepala daerah dianggap mengetahui dalam proyek tersebut. “Terkait dengan kasus itu, bagaimana pengetahuan beliau selaku kepala daerah. Keterkaitan itu akan digali oleh penyelidik,” kata Kapuspenkum Kejagung Tony T Spontana saat dikonfirmasi, Jumat (27/3).
Sebelumnya, kata Tony, penyidik gedung bundar sudah pernah memanggil Airin untuk menjalani pemeriksaan. Namun, adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, ini mangkir. “Sudah beberapa panggilan. Ada yang pada waktu itu beliau tidak hadir karena ada halangan yang sah menurut Undang-undang,” tandasnya.
Dalam kasus ini Kejagung sudah menjerat tujuh tersangka.  Antara lain, Tubagus Chaery Wardana, mantan Kepala Dinkes Tangsel Dadang M Epid, Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Dinkes Tangsel Mamak Jamaksari dan Sekretaris Dinkes Banten Neng Ulfah. Jaksa telah menahan Dadang dan Neng Ulfah, sementara Mamak dan Wawan ditahan di KPK dengan kasus berbeda.
Kemudian tersangka lain dari pihak swasta yaitu Komisaris PT Trias Jaya Perkasa Suprijatna Tamara, Direktur PT Bangga Usaha Mandiri Desy Yusandi dan Komisaris PT Mitra Karya Rattan Herdian Koosnadi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan tidak akan ikut campur terhadap permasalahan hukum yang menjerat beberapa koleganya, seperti mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM), Denny Indrayana.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan jika pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk menilai langkah penegak hukum lainnya.
“KPK sebagai lembaga tidak dalam kapasitas menilai langkah yang diambil penegak hukum lain,” ujar Priharsa saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (27/3).
Kendati demikian, Taufiequrachman Ruki Cs berharap apa yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Denny, murni untuk menegakkan hukum di tanah air dan bukan bermotif dendam.
“KPK berharap semua proses penegakan hukum yang terjadi, murni dilandasi oleh semangat untuk menegakkan hukum, bukan yang lain,” tegas Priharsa.
Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri resmi menetapkan Denny sebagai tersangka kasus korupsi terkait pelaksanaan Payment Gateway pada 2014 di Kemenkum HAM. Beredar kabar penetapan status Denny merupakan dendam dari polisi.
Tak sedikit masyarakat, khususnya pembela KPK menilai, proses hukum yang dilakukan polisi dilakukan, lantaran Denny sempat mengeluarkan kritikan pedas saat dua pimpinan lembaga antirasuah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain Denny, salah satu loyalis KPK, Profesor Komariah yang mengkritik keputusan Hakim Sarpin Rizaldi memenangkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan, pun ikut terseret menjadi terlapor di Polda Metro Jaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby