Jakarta, Aktual.co — Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jumat (27/3) siang. 
Denny akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ‘payment gateway’ di Kementrian Hukum dan HAM. “Saya hadir, insya Allah setelah sholat Jumat,” ujar Denny saat dikonfirmasi wartawan.
Terkait perkara yang dimulai penyelidikan sejak Desember 2014 lalu itu ternyata diduga kuat melibatkan dua vendor yaitu PT Nusa Satu Inti Artha sebagai penyedia payment switch dan payment aggregator-dengan nama produk Doku. 
Serta, PT Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya PT Finnet Indonesia selaku payment aggregator-dengan nama produk Delima Kios.
Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan mengatakan, Denny berperan untuk menginstruksikan penunjukan dua vendor dalam pelayanan sistem paspor secara elektronik, sekaligus fasilitator untuk mengoperasikan sistem tersebut.
“Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke bendahara negara. Nah, ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke bendahara negara,” ujar Anton di Mabes Polri beberapa waktu lalu.
Dikatakan Anton, penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam program tersebut. Adapun perkara yang bergulir sejak Juli hingga Oktober 2014 itu kerugian negara mencapai Rp 32.093.692.000 atau 32 miliar, serta dugaan adanya pungutan tidak sah (Pungli) sebesar Rp 605 juta.
Soal apakah ada aliran dana dari rekening itu ke rekening pribadi Denny, Anton mengakui hal itu masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Begitu juga soal apakah ada keterkaitan antara dua vendor tersebut dengan pribadi Denny. 
Anton juga mengatakan bahwa kemungkinan akan ada yang dijadikan tersangka lagi setelah Denny. “Bukan hanya satu tersangka, tapi baru satu. Karen tersangka ini akan merembet ke yang lain,” ujar Anton.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka. Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik.
Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri membenarkan tersangka kasus dugaan korupsi ‘payment gateway’ Denny Indrayana dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim, Jumat (27/3).
Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka memiliki peran sentral dalam program paspor secara elektronik yang bergulir pada tahun 2014 itu.
“Ya benar, rencananya Denny dipanggil hari ini untuk diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Agus Rianto saat dikonfirmasi Aktual.co.
Jendaral bintang satu itu menyarankan agar Denny memenuhi panggilan penyidik Dirpidkor Bareskrim untuk dimintai keterangan terkait perkara yang menjeratnya. Kendati demikian, kata Agus, jika Denny mangkir tanpa keterangan, maka akan dijadwalkan panggilan kedua. 
“Jika tidak hadir tanpa alasan yang sah ada panggilan kedua,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan mengatakan, Denny berperan untuk menginstruksikan penunjukan dua vendor dalam pelayanan sistem paspor secara elektronik, sekaligus fasilitator untuk mengoperasikan sistem tersebut.
“Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke bendahara negara. Nah, ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke bendahara negara,” ujar Anton di Mabes Polri, beberapa waktu lalu.
Dalam kasus ini melibatkan dua vendor yaitu PT Nusa Satu Inti Artha sebagai penyedia payment switch dan payment aggregator-dengan nama produk Doku. Dan PT Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya PT Finnet Indonesia selaku payment aggregator-dengan nama produk Delima Kios.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka. Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik.
Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (27/3).
Dari pantauan di Dermaga Wijayapura, Cilacap, dua bus yang membawa rombongan anggota Komisi III DPR RI beserta sejumlah pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tiba di tempat penyeberangan menuju Pulau Nusakambangan itu sekitar pukul 08.10 WIB.
Kendati demikian, dua bus yang membawa rombongan anggota Komisi III DPR RI itu langsung masuk ke halaman dalam Dermaga Wijayapura.
Dari kejauhan tampak Aziz Syamsudin dan Muhammad Nasir Djamil beserta anggota Komisi III DPR RI lainnya turun dari bus.
Rombongan itu disambut Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Noer Ali beserta sejumlah pejabat Polda Jateng yang telah menunggu di Dermaga Wijayapura.
Selanjutnya, rombongan segera naik ke atas Kapal Pengayoman IV milik Kemenkumham yang akan menyeberangkan mereka menuju Dermaga Sodong di Pulau Nusakambangan.
Informasi yang dihimpun, rombongan Komisi DPR RI itu akan mengunjungi beberapa lapas di Pulau Nusakambangan, antara lain Lapas Batu dan Lapas Narkotika.
Dalam kunjungan di Lapas Batu, rombongan Komisi III DPR RI akan menemui terpidana mati Yusman Telaumbanua yang dikabarkan masih anak-anak saat divonis oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias, Sumatra Utara, pada tanggal 21 Mei 2013.
Yusman Telaumbanua dan Rasulah Hia divonis mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br. Haloho, pada 24 April 2012.
Keduanya kini mendekam di Lapas Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, setelah dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 17 Agustus 2013 bersama 20 narapidana lainnya.
Ketika vonis mati itu dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Yusman dilaporkan masih berusia 16 tahun karena dia diketahui lahir pada tanggal 5 Agustus 1996 sesuai dengan surat baptis dari gereja

Artikel ini ditulis oleh: