27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37310

ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok 7,2 Persen pada 2015

Jakarta, Aktual.co — Asia Development Bank (ADB) mengharapkan perekonomian Tiongkok tumbuh 7,2 persen tahun ini, lebih cepat dari target yang ditetapkan oleh Pejabat Negara. Perkiraan tersebut lebih besar dari target prekonomian Tiongkok yang ditetapkan oleh Beijing sebesar tujuh persen.

Perekonomian Tiongkok tumbuh 7,4 persen tahun lalu, yang menandai perlambatan pertumbuhannya dalam 24 tahun terakhir. Hal tersebut dikatakan ADB Manila karena investasi di Tiongkok lemah, terutama di bidang properti.

“Ini adalah tingkat yang jauh lebih moderat daripada pertumbuhan rata-rata 8,5 persen pada periode sejak krisis keuangan global,” ujar ADB Manilla dalam siaran pers-nya, demikian dilansir BBCBusiness, Kamis (26/3).

Sementara itu, ekonomi Tiongkok melambat, pembangkit ekonomi lainnya, yaitu India diharapkan untuk memacu pertumbuhan di wilayahnya.

Ekonomi terbesar ketiga di Asia itu diperkirakan ADB tumbuh pada tingkat yang lebih cepat dari Tiongkok dengan memperluas keuangannya sebesar 7,8 persen pada 2015, yang berakhir pada bulan Maret 2016,

“Momentum ini diharapkan dapat membangun pertumbuhan keuangan sebesar 8.2 persen pada 2016, dibantu oleh pelonggaran diharapkan dari kebijakan moneter dan belanja modal,” kata ADB.

Upaya pemerintah India untuk menghapus hambatan struktural adalah dengan meningkatkan kepercayaan investor, tambahnya. Dan, perkiraan ADB pada 2015 untuk pertumbuhan ekonomi India adalah di bawah target resmi pemerintah hingga 8,5 persen.

Menjelang rilis prospek ADB untuk wilayah tersebut, Presiden Bank ADB dan Infrastruktur Asia China yang dipimpin Investment Bank (AIIB) bisa saling melengkapi. Pada akhir pekan, Kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde mengatakan IMF akan senang untuk bekerja sama dengan AIIB.

Namun demikian, AS telah mengkritik Inggris dan negara-negara lain untuk mendukung bank tersebut. AS khawatir bahwa AIIB bisa menjadi saingan Bank Dunia, dan digunakan sebagai ‘serangan’ oleh Beijing untuk memperluas wilayahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sisi Negatif Pasca Konser One Direction di GBK

Jakarta, Aktual.co — Meski Jakarta diguyur hujan sejak kemarin. Namun hal itu tak menyurutkan semangat penonton yang kebanyakan remaja putri untuk menyaksikan jalannya konser ‘One Direction di Gelora Bung Karno, Rabu (25/3) malam.

Kabarnya, sepanjang konser berdurasi 1,5 jam itu, konser pun berjalan tertib dan aman. Bahkan, beberapa fans yang mayoritas wanita datang terlihat basah kuyup menyaksikan jalannya konser, tetap sumeringah terlihat, apalagi di saat semua personel memuji Directioners Indonesia (sapaan akrab penggemar One Directions, red) yang sangat antusias menyaksikan idolanya tampil di Indonesia.

“Terimakasih, kalian semua terdengar keras,” kata Louis Tomlinson salah seorang personil One Direction di atas panggung yang digelar di GBK Senayan Jakarta, Rabu (25/3) malam.

Hal senada juga diungkapkan Liam Payne. Puncaknya, Niall Horan yang diminta mengungkapkan tentang konser di Jakarta ini oleh teman-teman bandnya pun mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

“Ini konser terbaik sepanjang tur terutama saat kami menggelarnya di Indonesia,” kata Horan menyambung ucapan rekannya Loius Tomlinson.

Suara gemuruh teriakan dari Directioners yang berjulah puluhan ribu pun baru berhenti dipenghujung yang berakhir pada pukul 23.00 wib.  Pasalnya, salah seorang Directioners mengaku puas kalau idolanya telah menyuguhkan aksi terbaiknya selama perjalanan konser yang berlangsung di kawasan GBK Jakarta, Rabu malam itu.

Menariknya, Boyband yang terbentuk dari ajang pencarian bakat X-Factor tahun 2010 itu pun tanpa menemukan kesulitan membawakan 23 lagu hingga dipenghujung konser mereka kali ini untuk menghibur penggemarnya di Indonesia yang kebanyakan remaja putri.

Dibalik kemeriahan konser One Direction, suara klakson bersahut-sahutan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu (25/3) malam tersebut. Bubaran penonton konser One Direction menyebabkan lalu lintas kendaraan di kawasan itu tidak bergerak.

Tak hanya itu, kemacetan itu berdampak di kawasan Jalan Sudirman, Gatot Subroto, belakang Gedung DPRD hingga jalan di depan Gedung Manggala Wanabhakti.

Tidak terlihat ada polisi yang mengatur lalu lintas di pertigaan Hotel Mulia. Hingga pukul 23.45, kemacetan belum terurai.

Pantauan Aktual.co, di luar stadion GBK, juga berserakan sampah-sampah dan menjadikan stadion kebanggan Indonesia, GBK pada Kamis (26/3) pagi menjadi ‘lautan sampah’.

Artikel ini ditulis oleh:

Dugaan Ada Gerakan Separatis, DPR Kirim Tim Investigasi ke Aceh

Jakarta, Aktual.co — Komisi I dan Komisi III DPR RI berencana akan mengirimkan tim investigasi ke daerah istimewa Aceh sebagai bentuk respon terkait kasus pembunuhan dua anggota TNI yang berfungsi di satuan Intel Kodim 0103 Aceh Utara, kemarin.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfuz Sidik kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (26/3).
“Hari Minggu komisi I dan III akan sepakat mengirimkan tim investigasi ke Aceh khusus merespon kasus dibunuhnya dua aparat TNI,” kata Mahfuz.
Menurut dia, setidaknya ada dua kesimpulan dalam menentukan kasus pembunuhan yang dialami oleh dua anggota TNI tersebut. Yang pertama, ujar Mahfuz, bahwa masih adanya kelompok sipil bersenjata di daerah Aceh.
“Kedua, kelompok itu juga ditakutkan punya kerterkaitan ke kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lalu, kalau misalnya kelompok sipil senjata ini ada kaitannya dengan GAM. Ini artinya bahwa gerakan separatisme di Aceh belum sepenuhnya tuntas,” ucapnya.
“Sehingga ini harus jadi perhatian penting. Harus juga dibedah,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Korupsi Wisma Atlet, KPK Periksa Dosen Fakultas Teknik Unsri

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik dugaan kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games dan gedung serba guna Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) 2010-2011. Pendalaman kasus itu dilakukan dengan memanggil dua saksi pada Kamis (26/3).
Kedua saksi yang dipanggil berlatarbelakang sebagai dosen Fakultas Teknik Sipil di Universitas Sriwijaya (Unsri) yakni Fazadi Afdanie dan Hanafiah. Kedua saksi itu akan ditelisik keterangannya terkait rancang bangunan pada proyek yang telah menyeret Rizal Abdullah ke rumah pesakitan.
“Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RA (Rizal Abdullah),” jelas Kapala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.
Seperti diketahui, pada saat proyek itu berjalan Rizal menjabat sebagai Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet. Anak buah dari Gubernur Sumsel, Alex Noerdin itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
Rizal yang juga tercatat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumsel melakukan korupsi sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 25,8 miliar rupiah.
Atas perbuatannya, Rizal dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.
Bukan hanya itu, lembaga antirasuah juga tengah mendalami keterlibatan Alex Noerdin dalam perkara ini. Politisi Partai Golkar itu diduga juga menerima aliran dana dari PT Duta Graha Indah (PT DGI).
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto sempat mengatakan, jika pihaknya bisa menelusuri keterlibatan Alex dalam kasus ini melalui keterangan dari Rizal.
“Kita belum tahu soal Alex, mudah-mudahan dari Kepala Dinas PU (Rizal Abdullah) ini ada informasi-informasi yang bisa dijadikan dasar untuk menindaklanjuti, tapi itu tergantung proses,” kata Bambang, di Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.
Hal itu menguat setelah Rizal mengaku mendapatkan uang dari Manager Marketing PT DGI, Mohammad El Idris sebesar Rp400 juta. Uang tersebut merupakan komisi pembangunan proyek Wisma Atlet.
Selain itu, Rizal juga mengungkapkan perihal ‘jatah’ sebesar 2,5 persen dari uang muka proyek sebesar Rp33 miliar untuk Alex Noerdin.
KPK sendiri resmi menetapkan Rizal Abdullah yang saat itu menjabar sebagai Komite Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring dan gedung serba guna di Palembang, sebagai tersangka. Dan dia sudah ditahan KPK sejak 12 Maret 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

APBD DKI Telat, Komite IV: Kemenkeu Buat Sanksi

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komite IV DPD RI Cholid Mahmud menilai persoalan APBD adalah hal negatif. Dimana seharusnya APBD disahkan sebelum tahun berjalan, sehingga awal Januari hak masyarakat yang seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah sudah bisa ditunaikan.
“sekarang sampai 25 April anggaran DKI baru dicairkan, yang dibayar kemarin baru gaji pegawai, ini merugikan karena itu mestinya tidak boleh terjadi kasus yang seperti ini,” katanya, Kamis (26/3).
Cholid menambahkan, kementrian keuangan telah membuat sanksi terhadap daerah yang pengesahan APBD nya terlambat. Namun, ia belum menyebut sanksi yang dimaksud.
” Sebenarnya Kemenkeu sudah membuat reward and punishment, jadi daerah yang APBD nya belum berhasil disahkan pada akhir tahun ada sanksinya supaya pemerintah sebagai pengemban tugas mensejahterakan rakyat melalui uang negara ini tidak main-main. Jadi, ketika sudah harus layani masyarakat ya layani, kalau santai begini hak masyarakat terabaikan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Komite IV DPD : Dana CSR Ahok Berpotensi Penyelewengan APBD

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komite IV DPD RI Cholid Mahmud mengatakan dana CSR yang diduga digunakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpotensi sebagai penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Pasalnya, tidak ada aturan Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi dana CSR yang merupakan milik swasta.
“Tidak ada aturan spesifik BPK awasi dana CSR, jadi berpotensi penyelewengan dan bisa disalahgunakan,” ujar Cholid di DPD Jakarta, Kamis (26/3).
Senator Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyebut Gubernur lakukan penyimpangan moral jika terbukti gunakan dana CSR.
“jadi misalnya saya, Cholid, karena jabatan saya minta CSR dari indstri kebetulan saya gubernur, kan kalo industri diminta gubernur susah nolak, nah begitu dapet, uang yang msuk bukan punya negara sehingga waktu membelanjakan ini bantuan dari ‘Cholid Center’ dan sebagainya. Ini namanya penyimpangan moral,” Jelas Cholid.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain