Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa PAN dalam posisi tidak membuat gaduh politik Indonesia di semua tingkatan, apakah itu di Kabupten/Kota Provinsi maupun di DPR RI.
Hal ini dikatakan ikhwal sikap PAN soal pengajuan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
“PAN tidak buat gaduh di kabupaten kota atau DPR RI, PAN dalam sikap berikan solusi. Rakyat jenuh tengkar terus, kapan untuk rakyatnya? Saya berkali-kali sampaikan tidak ikut kegaduhan itu,” kata Zulkifli, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (26/3).
“Cari jalan keluar agar program-program pembangunan sebesar-besarnya untuk pembangunan bangsa dan negara,” imbuhnya.
Kendati demikian, sambung Zulkifli, bila ada anggota dewan dari fraksi PAN yang sudah ikut menandatangani hak angket, itu bukan merupakan sikap fraksi.
“Kalau ada yang tanda tangan itu kan baru usulan hak anggota. Ada sikap resmi fraksi pada saatnya, awalnya kan belum putusan resmi. Dimana PAN tidak boleh ikut-ikutan untuk buat kegaduhan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kuasa Hukum Politikus Partai Demokrat, Sutan Bathoegana, Eggi Sudjana menilai, ketidakhadiran pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan pada Senin 23 Maret 2015, adalah bentuk penghinaan terhadap pengadilan.
“Kita sesama penegak hukum sangat direndahkan, hakim juga direndahkan oleh KPK dengan tidak hadirnya pada waktu praperadilan. Itu kan satu penghinaan kepada pengadilan,” ujar Eggi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/3).
Untuk itu, Eggi mendatangi lembaga antirasuah ini, untuk menanyakan langsung alasan ketidakhadiran Biro Hukum KPK dalam sidang praperadilan tersangka dugaan penerimaan hadiah dalam pembahasan APBNP Kementerian ESDM tahun 2013 di Komisi VII DPR.
“Kita datang untuk menanyakan kenapa sidang kemarin tanggal 23 Maret tidak hadir dan tidak ada berita sama sekali ke kita (pihak Sutan Bathoegana, serta ke pengadilan (PN Jakarta Selatan),” tuturnya.
Lebih lanjut, pria yang gagal menjadi Gubernur Jawa Timur ini, merasa curiga dengan sidang praperadilan yang diundur terlalu lama hingga dua minggu kedepan, pada 6 April 2015. Dia khawatir ini bagian dari strategi KPK untuk menggugurkan praperadilan Sutan Bathoegana.
“Kecurigaan saya kok terlalu lama diundurnya sampe dua minggu. kecurigaan ini apakah KPK punya strategi supaya praperadilan ini digugurkan. Kalo itu terjadi, P21, ini skenario jahat untuk menghilangkan hak hukum Sutan, ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadwalkan panggilan pemeriksaan terhadap satu saksi, Menarsih pada Kamis (26/3). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali.
Demikian disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugaraha, bahwa wanita yang diketahui sebagai pegawai swasta itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Made Meregawa (MDM).
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi tersangka MDM,” jelas Priharsa ketika dikonfirmasi, Kamis (26/3).
Menurut informasi yang dihimpun, Menarsih merupakan salah satu anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Dia disebut-sebut mesin utama penggerak bisnis Nazaruddin di Permai Grup.
Minarsih diduga menjada orang kepercayaan Nazaruddin untuk menggarap proyek-proyek yang di Departemen Kesehatan seperti alat-alat rumah sakit, Laboratorium, dan pendirian rumah sakit.
Menarsih dikabarkan akan ditelisik seputar keterlibatan dua tersangka dalam kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes), Rumah Sakit Universitas Udayana yang menjerat Made Meregawa dan Marisi Matondang sebagai tersangka.
Saat proyek itu berlangsung Made sendiri menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek alkes itu. Sedangkan Marisi yang merupakan anak buah Nazaruddin dalam kaitan kasus ini merupakan Direktur PT. Mahkota Negara sebagai perusahaan pemenang tender.
Atas korupsi itu, KPK menduga dari total proyek senilai Rp16 miliar, mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp7 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby