27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37308

Polda Jatim Indikasikan Masih Ada Anggota ISIS Lain di Malang

Surabaya, Aktual.co — Densus 88 Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Jawa Timur masih terus mengembangkan jejaring kelompok ISIS di Malang pasca ditangkapnya tiga orang. 
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Anas Yusuf, mengatakan bahwa pengembangan ini untuk memantau pergerakan ISIS di Malang.
“Kan ada tiga terduga anggota ISIS yang diamankan. Ya paling tidak ada pergerakan lainnya, kemungkinan.” Ujar Irjen Pol Anas Yusuf, di Surabaya, Kamis (26/3). Ada dugaan,  mereka yang tertangkap (AA, AJ, AM), diindikasikan terlibat jaringan kelompok Salim Al Mubarok alias Abu Jandak yang baru pulang dari Suriah, sebab satu dari tiga terduga anggota ISIS yang diamankan  pernah muncul di jaringan internet, YouTube.
“Yang jelas kita masih pendalaman untuk melihat peran mereka masing-masing. Dan kita juga masih melakukan penggeledahan” lanjutnya.
Seperti diketahui sebelumnya,  Tim Densus 88 yang dibackup Polda Jawa Timur, menangkap 3 terdua anggota ISIS di Malang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Menkeu: Uang Pensiun PNS Dibayar Sekaligus Masih Wacana

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah saat ini masih mengkaji sistem pembayaran uang pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang akan dilakukan sekaligus. Biasanya, pembayaran uang pensiun PNS dilakukan setiap bulan sampai orang tersebut meninggal dan dapat dilanjutkan pada istri/suami atau anak yang ditinggalkan.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembyaran uang pensiun sekaligus tersebut sudah biasa dilakukan oleh perusahaan swasta. Namun, pihaknya mengaku sampai saat ini belum ada keputusan apapun dari wacana tersebut.

“Belum ada keputusan apa-apa, masih jadi wacana karena masih dibahas Peraturan Pemerintah (PP) nya,”ujar Bambang di Jakarta, Rabu (25/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, pembayaran uang pensiun PNS yang dibayarkan setiap bulannya seperti selama ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang lebih tinggi. “Kalau uang pensiun sekarang kan sampai orang itu meninggal, jandanya masih terima jadi panjang.”

“Tapi belum ada keputusan apa-apa. Memang harus meng-exercise beberapa opsi,” pugkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya terdapat wacana bahwa pembayaran uang pensiun PNS akan dilakukan sekaligus oleh pemerintah agar tidak menjadi beban anggaran negara yang jumlahnya semakin besar. Selain itu, uang pensiun yang diterima sekaligus tersebut juga dapat menjadi modal usaha bagi pensiunan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pemerintah Percepat RUU JPSK, Tapi DPR Belum Terima Draftnya?

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi XI DPR-RI, Misbakhun mengatakan sampai saat ini DPR belum menerima draft dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Padahal, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat RUU JPSK tersebut.

“Usulan RUU dari Menkeu draftnya belum sampai di DPR, sementara di media sudah banyak diberitakan,” ujar Misbakhun saat dihubungi Aktual.co, Kamis (26/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, RUU JPSK memang harus disegerakan. Pasalnya, sampai saat ini Indoneia belum mempunyai payung hukum yang bisa menjadi landasan kuat sebagai protokol krisis moneter.

“Soal RUU JPSK saat menyusun Prolegnas Prioritas 2015 pemerintah mengatakan sudah siap draft RUU nya. DPR siap kapan saja membahas hal tersebut, tetapi semuanya tergantung kembali pada kesiapan pemerintah,” kata dia.

Menurut Misbakhun, poin yang terpenting dalam RUU JPSK adalah masalah perlindungan hukum atas tindakan yang diambil para pejabat jika terjadi krisis.

“Apakah memperoleh imunitas penuh dari tuntutan hukum atau menggunakan mekanisme perlindungan hukum yang terbatas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan akan mempercepat Rancangan Undang-Undang (UU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).  Dengan adanya UU JPSK, stabilitas sistem keuangan akan lebih terjamin, pasalnya UU JPSK sendiri memiliki payung hukum dan antisipasi yang kuat bila krisis moneter terjadi.

“Kita akan percepat, kalau dari DPR mereka intinya sepakat UU JPSK selesai tahun ini, harus jadi produk,” ujar Bambang usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (25/3).

Lebih lanjut dikatakan Bambang, UU JPSK nantinya harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi krisis. “Semua itu harus jelas dan tertulis, jadi kalau melakukan sesuatu nantinya tidak ada keraguan, UU nya harus dibuat sejelas mungkin.”

Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad juga mengatakan hal yang serupa, yaitu pihaknya akan membuat sistem asristektur keuangan Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan UU JPSK.

“UU JPSK nanti  targetnya kita ingin tahun ini bisa selesai,” pungkas Fadel.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Usai Reses, Panja Komisi V Tinjau Bandara Lagi

Jakarta, Aktual.co — Panitia Kerja Keselematan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Komisi V DPR, akan kembali meninjau bandara pada awal April mendatang.
Peninjauan tersebut dimaksudkan agar kemenhub lebih fokus terhadap keselamatan penerbangan nasional untuk kedepannya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan sekaligus membenahi persoalan penerbangan di Indonesia.
“Kita akan tinjau tiga wilayah, Batam, Makassar dan Bali, tanggal 31, 1 dan 2,” ujar Anggota Komisi V DPR Azhar Romli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/3).
Azhar menyebutkan, Panja Komis V sedang mendalami hasil peninjuan yang sebelumnya telah dilakukan di Bandara Seokarno-Hatta. Setelah peninjaun semua bandara, Panja akan membuat rekomendasi yang kemudian diberikan ke Kementerian Perhubungan.
“Kita sudah melakukan pendalaman, sudah mengundang pakar dari tiap pelabuhan udara, sudah bicara dengan dirjen perhubungan udara, navigasi, dan lain-lain. Tapi kita lanjut terus sekarang kita lihat lapangan, nanti kita panggil lagi. Mudah-mudahan bisa sejalan dengan KNKT, ini juga kita buat rekomendasi tentang keselamatan,” katanya.
Sebelumnya, Komisi V DPR membentuk Panja Keamanan, Keselamatan, dan Kualitas Penerbangan Nasional.
Pembentukan Panja ini merupakan buntut dari beberapa musibah kecelakaan dan terakhir kecelakaan yang menimpa pesawat AirAsia QZ8501 yang membawa 162 jiwa (penumpang dan awak pesawat).
Beberapa hal penting yang menjadi fokus perhatian dalam proses kerja Panja salah satunya aspek regulasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Partai Aceh: Insiden Penembakan Anggota TNI Picu Robeknya Perdamaian Aceh

Banda Aceh, Aktual.co — Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) mengecam kejadian yang terjadi di Kecamatan Nisam, Aceh Utara dua hari yang lalu yang menewaskan dua intel TNI dari Kodim 0103 Aceh Utara,Sertu Indrawan dan Serda Indrawan. Selain itu, kecamatan yang sama ditujukan terhadap pelaku penculikan Mahmudsyah alias Ayah Mud, Mantan Panglima Muda Komite Peralihan Aceh (KPA) Daerah II Wilayah Pase Aceh Utara yang juga kader Partai Aceh.
“Partai Aceh sangat mengecam kejadian ini, karena bisa terganggunya stabilitas keamanan dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat. Apalagi situasi perdamaian Aceh semakin matang dan seharusnya peristiwa kekerasan seperti ini tidak boleh terjadi lagi di Aceh terhadap siapapun dan di mana pun,” ujar Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman Laweung, kepada Aktual.co, Kamis (25/3).
Selain itu, pihaknya mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa kekerasan di Aceh.
“Kita juga mendesak agar polisi menangkap siapa pun pelaku dibalik peristiwa kekerasan  itu,” ujarnya.
Kepada seluruh masyarakat Aceh sambung Suadi, pihaknya menghimbau agar selalu waspada terhadap gerakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin kembali menyeret Aceh ke dalam konflik kekerasan.
“Jangan ragu segera lapor ke aparat keamanan jika menemukan orang yang mencurigakan,” terangnya.
Dia juga ikut berduka cita dan belangsungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa keluarga besar TNI yaitu dua anggota Kodim Aceh Utara, semoga almarhum mendapatkan tempat yang sangat layak di sisi Allah swt dan kepada keluarga yang ditinggalkan supaya tetap tabah dan sabar.
Diberitakan sebelumnya, dua anggota Intel Kodim Aceh Utara tewas akibat ditembak setelah diculik kelompok bersenjata api di pedalaman Nisam Antara, Aceh Utara, 23 Maret 2015. Kedua korban adalah Sertu Indra dan Serda Hendrianto.
Kabar penemuan jenazah dua TNI itu telah beredar sejak Senin malam. Pasalnya sejumlah warga dan santri sempat melihat dua jenazah anggota TNI dalam kondisi telungkup, di kebun pinang milik Hj Ramulah warga desa setempat, pinggir jalan Dusun Bate Pila. Keduanya diduga disiksa dan ditembak dalam jarak dekat.

Artikel ini ditulis oleh:

Mensos Khofifah: Anak Usia 6 Sampai 21 Tahun Berhak Dapat KIP

Jakarta, Aktual.co —  Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan anak usia 6 hingga 21 tahun berhak menerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Pemerintah berupaya menarik anak usia enam hingga 21 tahun kembali mengenyam pendidikan yang didukung program KIP. Pendidikan yang dimaksud, baik formal maupun informal,” katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (26/3).

Penerima KIP di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 17,9 juta, Kementerian Agama 2,2 juta, dan 3,6 juta usia 6-21 tahun dari Kemdikbud dimandatkan kepada Kemensos.

“Pemerintah melalui program KIP memovitasi agar kembali bersekolah dan belajar baik formal maupun informal, sekaligus sebagai basis menyemai tunas-tunas bangsa,” katanya.

Perbedaan KIP dengan program lainnya, adalah tidak berbasis keluarga dan tidak hanya berbasis pendidikan formal.

Artinya, katanya, para santri di pesantren, baik yang menempuh pendidikan formal maupun tidak bisa menerima, misalnya, program Tahfiz Al Quran.

“Kalau belum berrumah tangga sampai usia 21 bisa dapat KIP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” kata dia.

Untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, para kepala Dinas Sosial, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta melakukan perluasan cakupan untuk penerima program KIP.

Selain itu, untuk memastikan kesejahteraan bagi masyarakat, program berbasis rumah tangga, seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), katanya, mesti terintegrasi dengan program lainnya.

“Tugas dan fungsi Kemensos adalah memeratakan kesejahteraan sosial bagi segenap warga negara, termasuk bagi mereka yang tergolong tidak mampu dan miskin,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain