Jakarta, Aktual.co — Hak angket yang dilakukan oleh DPRD terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat berujung pemakzulan.
Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mengatakan bahwa sesuai Tap MPR Nomor 6 yang berisi seorang pejabat negara memiliki kewajiban mampu menjaga sikap dan etikanya sebagai seorang pemimpin.
“Jika Kepala Daerah melanggar norma dan etika yang sebagaiman diatur oleh Tap MPR Nomor 6 yang menyatakan kewajiban Kepala Daerah menjaga sikap dan etika. Kemudian DPRD menilai hal itu dilanggar maka dapat berujung pada pemberhentian yang nantinya akan ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA),” katanya, Rabu (25/3).
Dikatakan Irman bahwa keputusan pemakzulan tersebut harus memiliki alat bukti yang kuat. “Saya kira yang menyimpulkan nanti panitia angket, sementara DPRD hanya menjalankan kontrolnya, sehingga hak angket ini bukan merupakan proses politik tapi proses pengumpulan fakta yang menyelidik dan menyidik,” paparnya.
Irman menyarakan kepada tim angket untuk memangil Ahok sapaan Basuki saat sidang paripurna nanti. “Yang jelas pernyataan Ahok harus didengar. Dan saya berharap pendapat saya ini dengar oleh DPRD. Karena DPRD perlu melakukan itu karena hasil keputusan DPRD akan di pledoi oleh Ahok di MA,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp4,4 triliun untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

“Untuk pendidikan memegang urutan tertinggi mencapai Rp1 triliun dan diperkirakan sekitar 30 persen dari pagu anggaran,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Rabu (25/3).

Ahmed mengatakan selain dua bidang itu, prioritas lain adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan irigasi.

Namun dana untuk pendidikan itu diantaranya membangun sarana dan prasarana sekolah agar anak didik dengan nyaman belajar serta peningkatan sumber daya manusia.

Sedangkan anggaran untuk tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp200 miliar karena adanya penerimaan pajak dan dan berbagai retribusi lainnya yang menunjang pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Menurut dia pada bidang kesehatan menyerap sebesar 15 persen APBD diantaranya untuk pembangunan ruang inap Puskesmas, proyek RSUD di Pakuhaji.

Bahkan dana yang terserap bidang kesehatan itu untuk pembelian peralatan cuci darah (hemodelisa) serta penambahan ruang instalasi gawat darurat RSUD Balaraja.

Dia mengatakan pengunaan APBD difokuskan untuk membangun sarana maupun prasarana publik termasuk perbaikan rumah kumuh menjadi layak huni.

Padahal sebelumnya, RSUD Balaraja telah memiliki empat unit hemodelisa yang ditunjang oleh para medis dan ditangani dokter spesialis.

Pihaknya berupaya untuk meringankan beban warga miskin yang membutuhkan bantuan perawatan medis melalui rumah sakit.

Untuk masalah itu, maka pihak Pemkab Tangerang telah mengeluarkan sebanyak 127.348 kartu sehat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengkritik keras cara kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI. Yang kerap baru ‘sibuk’ bekerja di akhir tahun demi menggenjot habisnya anggaran.
Saat rapat koordinasi dengan SKPD Bidang Kesejahteraan DKI, Djarot menilai pola kerja seperti itu buruk, dan seperti menunjukkan kebodohan sendiri kepada warga Jakarta. “Bulan November sampai Desember pada sibuk semua tuh (SKPD). Kadang kita menunjukkan kebodohan kita sendiri,” kata Djarot, Rabu (25/3).
Dia berpendapat itu merupakan kebodohan, lantaran para SKPD jadi terburu-buru dalam bekerja demi merealisasikan penyerapan anggaran.
Djarot mencontohkan, pengerjaan perbaikan jalan yang ‘rutin’ dilakukan di akhir tahun. Sedangkan di akhir tahun, kata dia, biasanya memasuki musim penghujan. Hasilnya, jalan kembali mudah rusak oleh hujan. “Itu tidak efektif,” kata dia.
Kebiasaan Pemprov DKI melakukan perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di akhir tahun, juga pernah dipertanyakan pengamat perkotaan, Darmaningtyas. 
Seperti proses pengaspalan di akhir tahun yang biasanya sudah memasuki musim penghujan. “Padahal yang namanya aspal itu kan musuhnya air. Bisa cepat rusak pengaspalan jika dilakukan berbarengan dengan musim hujan,” kata Darmaningtyas, saat dihubungi Aktual.co, Senin (29/12).
Warga juga sudah sering mengeluhkan proyek perbaikan jalan atau perbaikan saluran air yang baru dikebut saat musim penghujan. Selain sudah jadi rahasia umum kalau itu hanya demi habiskan anggaran, pengerjaan proyek saat musim hujan juga dianggap bikin semrawut.
Namun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beralasan proyek baru dikerjakan akhir tahun akibat lambannya proses pembelanjaan anggaran. Akibatnya pengerjaan proyek ikut lamban. 
Dinas Pekerjaan Umum, kata Ahok, belum bisa melakukan belanja negara di awal tahun, dikarenakan harus melelang tender. Sedangkan proses tender bisa berlangsung enam hingga tujuh bulan. “Proyek perbaikan jalan dan saluran air Juni atau Juli baru pengumuman, belum mulai bekerja. Jadi baru bisa mulai kerja akhir tahun,” ujar dia, di Jakarta, Senin (15/12).
Karena itu, Ahok menganjurkan proses tender diganti dengan pembelian produk barang atau jasa dari perusahaan yang ada dalam katalog elektronik atau e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Artikel ini ditulis oleh: