Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
23 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37357

PKS Jateng Targetkan Empat Pilkada Dimenangkan

Semarang, Aktual.co — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan empat kepala daerah dapat memenangkan pada Pilkada yang serentak dimulai tahun 2015-2016 se-Jawa Tengah. Salah satunya, kader partai yang mau mencalonkan kepala daerah Kota Pekalongan sudah mulai berkoar-koar.
Wakil Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Hadi Santosa menyebutkan beberapa langkah komunikasi politik sudah ada yang berkoalisi atau mencalonkan sendiri.
“Ada yang sudah koalisi, dan yang mencalonkan dari memakai kendaraan partai sendiri,” ujar dia di gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (24/3).
Dari keempat yang ditargetkan, dua target diantaranya telah dipenuhi pengurus PKS Jawa Tengah periode 2010-2015 di Salatiga dan Karanganyar.
“Secara tanggungjawab kita sudah mendudukan dua kader partai. Target empat periode kami ini tidak terlalu berat,” beber dia.
Mengenai langkah dan strategi, pihaknya sesuai rumusan Muskerwil dan Mukernas partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Pro – Kontra Revisi Pemberian Remisi Tahanan Koruptor

Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP (kanan) didampingi Staf Ahli bidang Hak Asasi Manusia Menteri Hukum dan HAM Ma’mun (kedua kanan), Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (kedua kiri) dan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho (kiri) ketika berbicara dalam diskusi publik di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Selasa (24/3/2015). Diskusi publik ICW tersebut membahas pro-kontra rencana Menteri Hukum dan HAM untuk merevisi peraturan pemerintah terkait pemberian remisi terhadap tahanan koruptor. AKTUAL/MUNZIR

DPR: Hak Angket Upaya Pengawasan Terhadap Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Fraksi partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) bersepakat untuk menggunakan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengatakan bahwa hak yang diajukan oleh fraksi KMP merupakan hak biasa dewan yang diatur dalam perundangan-undangan.
“Sesuai mekanisme nanti akan diajaukan, ini hak biasa. Tiap anggota setidaknya perlu paling tidak ada 25 orang dari dua fraksi di DPR RI,” kata Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).
Fadli berpandangan penggunaan hak angket ini juga merupakan salah satu bentuk pengawasan dewan terhadap pemerintah apakah sesuai atau tidak dalam menjalankan kebijakannya.
“Itu nanti kita lihat penyelidikan sebagai apa. Ini pengawasan DPR terhadap pemerintah. Benar atau tidak kebijakan ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Malang Genjot Pajak dari Sektor Tempat Hiburan Malam

Malang, Aktual.co — Tingginya pajak hiburan di Kota Malang ternyata memiliki dua sisi yang sangat berkaitan. Selain menambah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga meminimalisir adanya tempat hiburan baru yang selama ini berkembang pesat, seperti karaoke dan diskotik.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, mengatakan, porsi pajak untuk dua jenis hiburan itu diterapkan sebesar 35 persen. Angka itu jauh bila dibandingkan dengan besaran pajak hiburan di Surabaya sebesar 50 persen.
“Kita studi banding, artinya angka 35 persen pajak hiburan itu sudah sesuai dengan perhitungan kami,” kata Abdul Hakim saat ditemui di kantor DPRD Kota Malang, Selasa (24/3) di Malang, Jawa Timur
Dikatakannya, naiknya porsi presentase pajak ini, dewan berharap target Rp 270 penerimaan pajak bisa tercapai. “Selain peningkatan PAD, kami juga berharap tidak ada lagi tempat hiburan baru,” tegasnya.
Alasannya, citra Malang sebagai Kota Pendidikan dan visi Malang Bermartabat, adalah alasan adalah hal lain yang tidak dipisahkan. Sebab, semakin banyaknya tempat hiburan, maka, dikhawatirkan banyak pula hal-hal negatif yang berkembang di masyarakat.
Data di Kota Malang, jumlah tempat karaoke hampir 35 tempat, dimana jumlah itu sama dengan tempat diskotik. Keduanya disebut selama ini mengalami kenaikan jumlah dari tahun sebelumnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tingkatkan Pemahaman, BEI Selenggarakan Sekolah Pasar Modal

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal (SPM) dan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS) demi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat umum terhadap industri.

“Penyelenggaraan SPM dan SPMS itu seiring dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta harga saham emiten-emiten di dalamnya yang semakin dinamis sehingga menuntut perhitungan yang cermat bagi setiap investor dalam menentukan arah investasinya,” ujar Direktur Pengembangan BEI Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Selasa (24/3).

Ia mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pasar modal maka akan membuat investor domestik semakin cerdas dan andal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ia mengemukakan bahwa SPM dan SPMS akan memberikan informasi yang menyeluruh tentang dunia investasi, serta senantiasa berupaya meningkatkan jumlah investor pasar modal Indonesia.

“SPM dan SPMS adalah program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan secara berkala dan gratis baik di Jakarta maupun di kantor perwakilan BEI yang terdapat di 17 kota di seluruh Indonesia,” kata Friderica Widyasari Dewi.

SPM dan SPMS diselenggarakan oleh BEI, PT Kliring PenjaminanEfek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dan didukung oleh 12 anggota bursa (AB). SPM telah dilaksanakn sejak 2006 dan SPMS sejak 2010.

Friderica Widyasari Dewi menjelaskan SPM dan SPMS terdiri dari dua level, yaitu level satu dan level dua. SPM level satu ditujukan untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui atau yang ingin memperdalam investasi di pasar modal. Sedangkan SPM level dua ditujukan untuk investor yang ingin meningkatkankemampuan dan pengetahuan tentang investasi saham.

Materi yang disampaikan dalam SPM dnan SPMS itu mulai dari pengenalan investasi hingga landasan regulasi dan fiqih pasar modal syariah, mekanisme transaksi saham syariah, dan simulasi transaksi saham syariah menggunakan Syariah Online trading System (SOTS)

Artikel ini ditulis oleh:

Perombakan Fraksi Golkar Kubu Agung Laksono

Pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono yakni Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita (berdiri kanan), Sekjen Partai Golkar Zainuddin Amali (berdiri tengah), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Yorrys Raweyai (berdiri kiri) melakukan rapat sekaligus silaturahmi dengan anggota Fraksi Partai Golkar yang ada di DPR RI, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (24/3). Pengurus Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono menyatakan telah mengirimkan surat kepada Ketua DPR Setya Novanto dan pimpinan fraksi Partai Golkar terkait perombakan Fraksi Golkar dan permintaan agar mereka segera meninggalkan jabatan dan kantor fraksi Partai Golkar. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

1...37,35637,35737,358...43,107Halaman 37,357 dari 43,107

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya