Jakarta, Aktual.co — Partai NasDem menghargai kunjungan Partai Demokat Timor Leste dan rencana kerjasama antar partai.
Pengakuan tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella usai pertemuan dengan Sekjen PD Timor Leste Mariano Assanami Sabino, di kantor Nasdem, Jakarta, Selasa (24/3).
“Kita hargai Partai Demokrat Timor Leste datang ke NasDem dan kemudian ingin bersahabat dan saling tukar pengalaman, karena juga PD Timor Leste lebih tua dari NasDem,” ujar Rio.
Rio menyambut keinginan PD Timor Leste yang ingin membangun kemandirian politik, kedaulatan ekonomi dan menguatkan karatesitik ciri khas budaya bersama NasDem. Menurut dia, ini adalah salah satu harapan besar untuk kemajuan kerjasama negara.
“Saya pikir apa yang disampaikan Timor Leste yang diwakili sekjen, adalah harapan besar menginginkan kemajuan kerjasama, tidak hanya sebagai negara tetangga tetapi menjadi kerjasama yang memungkinkan kedepannya,”
“PD mengundang garda pemuda NasDem sebagai politisi muda dan menawarkan kerja sama termasuk bagi Timor Leste yang diharapakan terjadinya tiga tujuan yang tadi disampaikan dalam pembangunan Indonesia dan Timor Leste. Kita menghargai undangan yang disampaikan langsung, kita akan cari waktu terbaik untuk berkunjung kesana,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Idil Akbar menilai gerakan mahasiswa beberapa hari lalu hanya sekedar memberi tekanan pada pemerintah.
Pasalnya, dalam beberapa hari belakangan ini tak muncul gerakan serupa dan gerakan yang dilancarkan beberapa hari lalu belum secara komprehensif mengkritisi pemerintah.
“Saat ini juga yang mereka tuntut kan bersifat politik, misalnya pemberantasan korupsi dan kenaikan harga bahan pokok. Memang itu bagian dari kebijakan tapi belum keseluruhan dan saya belum menangkap secara komprehensif, paripurna, bahwa gerakan yang saat ini terjadi menyuarakan untuk menurunkan presiden,” kata Idil, Selasa (24/3).
Idil menambahkan, konteks pergerakan mahasiswa terhadap pemerintahan Jokowi-JK saat ini hanya melihat kebijakan yang terjadi dan belum secara keseluruhan.
“Karena baru berjalan beberapa bulan. Jika tekanan mahasiswa tak ditanggapi Jokowi, bisa saja akumulasi gerakan terjadi,” ujar Idil.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Buruknya kualitas film memang menjadi penyebab minimnya minat penonton film nasional. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas film nasional dan jumlah penonton film nasional. Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) Kemala Atmodjo sependapat  jika gedung bioskop melakukan seleksi sendiri pada  film yang akan diputar di bioskop Tanah Air nantinya.

Lebih lanjut, Kemala mengatakan kewenangan itu, jelas menjadi kewenangan gedung. Kalau bioskop menganggap suatu film layak, maka bisa ditayangkan, tetapi kalau tidak, bioskop berhak untuk menolak.

“Ini analog dengan toko buku yang berhak menolak buku-buku yang dianggap jelek,” kata Kemala saat ditemui di acara diskusi “Meningkatkan Jumlah Penonton Bioskop, saat ditemui di Hotel Millenium Jakarta.

Sementara itu, jelang memasuki hari perfilman Nasional (HPN) yang jatuh pada 30 Maret 2015 mendatang. Ody Mulya Hidayat menerangkan, tak lepas dari banyaknya film nasional yang berkualitas rendah. Kondisi tersebut, sangat mengganggu  dan sangat berpengaruh terhadap film-film nasional saat ini.

“Jumlah penonton bisa tambah drop bila tidak diseleksi,” kata Ody  yang juga Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI)

“Jadi, silakan bioskop sendiri yang menyeleksi dan mengatur, sesuai dengan kebijakan yang dimiliki bioskop. Dan Saya sangat setuju dengan dibuat satu screening itu. Saya sangat setuju sekali,” kata Ody, ” jelas Ody.

Bahkan, menyambut hari “Perfilman Nasional” di tahun 2015 ini, secara langsung melalui diskusi ini baik praktisi film maupun pelaku perfilman Tanah Air, ingin mengajak sekaligus mengingatkan masyarakat agar kiranya lebih mencintai film Indonesia ketimbang film impor.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Prabowo, mempersilahkan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merevisi Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012. Sebab menurut Johan, domain PP yang mengatur remisi tersebut ada di Kementrian pimpinan Yasonna Laoly.
Demikian disampaikan Johan Budi, ketika hadir dalam diskusi, di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (24/3).
“Domain remisi adalah domain kumham saya kira itu sah-sah saja,” ujar Johan.
Johan pun menyetujui jika pemberian remisi tersebut, dikembalikan lagi ke Kemenkumham.
“Kalau kewenangan kumham itu (pengembalian wewenang kemenkumham) kita sepakat,” kata Johan.
Meski demikian, Ia mengatakan, Kemenkumham mesti menjelaskan lebih detail soal syarat-syarat bagi seorang warga binaan, termasuk narapidana kasus korupsi.
“Definisi kelakuan baik itu apa?,” ujar Johan.
Selain itu, akan menjadi pertentangan jika pemberian remisi itu, justru untuk mempermudah narapidana kasus korupsi menghirup udara bebas.
“Kalau itu berlaku semangatnya beda. Itu pendapat kami di kpk,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby