Jakarta, Aktual.co — Anggota Fraksi PKS di DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan status Komjen Pol Budi Gunawan yang batal dilantik menjadi Kapolri karena sebelumnya DPR RI telah menyetujuinya melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
“Perlu diperjelas dahulu oleh presiden, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Polri yang mensyaratkan Presiden harus memberikan alasan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri,” kata Aboe Bakar di Jakarta, Selasa (24/3).
DPR memerlukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai status Budi Gunawan apakah presiden menarik dan membatalkan surat pencalonan yang bersangkutan kemudian mengajukan nama yang baru, atau presiden menyelesaikan proses pencalonan dengan melantik Budi Gunawan kemudian memberhentikannya dan mengganti dengan calon yang baru.
“Presiden mengajukan pengusulan nama lain untuk menjadi Kapolri, ini akan menjadi persoalan untuk DPR, karena kami telah memberikan persetujuan untuk Budi Gunawanan,” katanya, yang juga anggota Komisi III DPR RI.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan DPR.
Menurut dia, proses pengajuan calon itu dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2, yaitu Presiden mengajukan calon disertai dengan alasannya.
“Kemudian tata cara persetujuan diatur dalam pasal 11 ayat 3, dimana DPR diberikan batasan waktu selama 20 hari. Apabila tidak ada jawaban dari DPR dianggap usulan Presiden telah disetujui,” ujarnya.
Faktanya, presiden telah mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Oleh karena itu, presiden mengajukan persetujuan kepada DPR melalui surat nomor R-03/Pres/01/2015 pada 9 Januari 2015.
“Atas usulan tersebut DPR telah melakukan proses sebagaimana aturan yang ada, dan kemudian diberikan persetujuan melalui surat PW/00497/DPRRI/I/2015 pada 15 Januari 2015,” ujarnya.
Dia menjelaskan surat persetujuan dari DPR itu artinya usulan presiden untuk mengangkat Kapolri disetujui, karena itu seharusnya Komjen Budi Gunawan sudah otomatis menjadi Kapolri.
Aboe Bakar menambahkan, karena usulan dari presiden adalah satu paket, yaitu pemberhentian Jenderal Sutarman dan pengangkatan Komjen Budi Gunawan.
“Oleh karenanya, ketika Jenderal Sutarman turun seharusnya Komjen Budi Gunawan otomatis naik sebagai Kapolri.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, Setya Novanto bisa menjembatani Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) untuk mengakhiri konflik yang terjadi di tubuh Partai Golkar.
“Meskipun surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kepemimpinan Agung Laksono, tetapi Mahkamah Partai Golkar memerintahkan untuk mengakomodasi hasil Munas Bali,” kata Karyono Wibowo, di Jakarta, Selasa (24/3).
Setya selama ini merupakan kader Partai Golkar yang paling dekat dengan Aburizal Bakrie. Dukungan Setya terhadap Aburizal Bakrie sangat jelas terlihat.
“Di sisi lain, Setya tentu memiliki kepentingan untuk tetap menduduki posisi Ketua DPR. Dalam politik tidak ada yang permanen, termasuk sikap politik. Bisa saja ada kompromi antara Setya dengan Agung Laksono yang bisa menjembatani kepentingan Aburizal Bakrie,” ujarnya lagi.
Karyono menilai, Agung Laksono juga memerlukan dukungan dari Setya Novanto. Apalagi, Setya merupakan salah satu mesin ATM bagi Partai Golkar.
Menurut Karyono, Agung Laksono semakin berada ‘di atas angin’ dengan surat keputusan menkumham yang mengakui kepengurusan Partai Golkar yang dia pimpin. Oleh karena itu, sangat mungkin akan semakin banyak kader Golkar yang mendukungnya.
“Dalam konflik politik, magnet kekuasaan yang paling besar sangat menentukan. Saat ini, magnet yang paling besar ada pada Agung Laksono.”

Artikel ini ditulis oleh:

Malang, Aktual.co — Pemuka agama di kalangan umat Islam mengaku kaget dengan aksi penyitaan masjid yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlebih tempat ibadah yang disita yakni, Masjid Syeikhona Mohammad Kholil. Didalam lingkungan Masjid ini, bersemayam jasad Syeikhona Mohammad Kholil, guru para kiai Nahdlatul Ulama (NU).
KH Fahrurrozi pengasuh pondok pesantren An-Nuur I mengatakan, bahwa masjid sebagai fasilitas umat seharusnya tidak dikaitkan dengan tersangka korupsi.
“Ini sangat tidak benar menurut saya, masjid ini milik umat jangan seenaknya disita,” kata Fahrurrozi, Selasa (24/3) di Malang, Jawa Timur.
Ia menegaskan, langkah penyitaan itu sangat tidak pantas, sebab, ini malah dapat memancing reaksi publik. Apalagi, diketahui masjid tersebut adalah simbol bagi umat Islam.
“Masak kalau jalan umum dibangun dengan dana korupsi lalu disita? Itu malah merugikan publik,” tandasnya.
Karenanya ia berharap, agar KPK lebih arif dan bijaksana dalam melihat kasus ini, dan bisa memilih dan memilah mana saja yang harus disita dan tidak.
“Masjid itu rumah Tuhan, saya kaget ada info penyitaan masjid ini. Ini sangat tidak pantas sama sekali,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, mengungkapkan bahwa KPK ikut menyita masjid Syeikhona Mohammad Kholil. Masjid itu disita, berkaitan dengan kasus dugaan jual beli gas alam di Bangkalan, Madura. (Baca: Fuad: Masjid Syeikhona Mohammad Kholil Ikut Disita KPK).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby