Jakarta, Aktual.co — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin dijadwalkan mejalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/3). Dia minta bersaksi untuk tersangka korupsi pembangunan Wisma Atlet dan gedung serba guna 2010-2011 di Sumsel, Rizal Abdullah (RA).
“Iya betul, Alex akan diperiksa sebagai saksi untuk RA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (24/3).
Untuk diketahui, lembaga antirasuah tengah mendalami kterlibatan Alex Noerdin dalam perkara ini. Rizal yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sumsel adalah anak buah Alex.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto sempat mengatakan, jika pihaknya bisa menelusuri keterlibatan Alex dalam kasus ini melalui keterangan dari Rizal.
“Kita belum tahu soal Alex, mudah-mudahan dari Kepala Dinas PU (Rizal Abdullah) ini ada informasi-informasi yang bisa dijadikan dasar untuk menindaklanjuti, tapi itu tergantung proses,” kata Bambang, di Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.
Di samping itu, dalam persidangan Manager Marketing PT DGI, Mohammad El Idris, Rizal mengaku mendapatkan uang sebesar Rp400 juta secara bertahap dari El Idris. Uang tersebut merupakan komisi pembangunan proyek Wisma Atlet.
Selain itu, Rizal juga mengungkapkan perihal ‘jatah’ sebesar 2,5 persen dari uang muka proyek sebesar Rp33 miliar untuk Alex Noerdin.
KPK sendiri resmi menetapkan Rizal Abdullah yang saat itu menjabar sebagai Komite Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring dan gedung serba guna di Palembang, sebagai tersangka. Dan dia sudah ditahan KPK sejak 12 Maret 2015.
KPK menyangkakan Rizal melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyerahkan kepada pimpinan fraksi untuk menginisasi anggotanya terkait penggalangan dukungan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
“Itu (hak angket) diserahkan kepada fraksi-fraksi yang ada,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3).
Menurut dia, siang ini rencananya ada pertemuan internal fraksi-fraksi untuk membahas hak angket, terutama fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP).
“Ketua fraksi KMP Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo, mungkin akan rapat hari ini,” tukas dia.
Sebelumnya, beberapa anggota DPR, khususnya dari fraksi KMP, berencana untuk menggulirkan hak angket untuk Menkumham Yasonna Laoly terkait intervensi yang dilakukan dalam konflik internal parpol.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Slamet Effendi Yusuf, beri teguran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lantaran telah menyita Masjid Syeikhona Mohammad Kholil.
Masjid yang juga terdapat makam guru para Kiai NU ini, disita KPK dalam kaitan kasus yang menjerat Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron.
Slamet meyakini, Masjid serta makam tersebut bukanlah hasil korupsi Fuad Amin. Sebab bangunan tersebut, jauh telah berdiri bahkan sebelum KPK berdiri.
Ia menegaskan, semestinya KPK tidak terburu-buru dalam melakukan penyitaan. 
“Itu Masjid lama, tidak mungkin hasil korupsi. Saya minta KPK cermat. Jangan semua yang berbau Fuad dibilang korupsi. Jadi, jangan main disita. Mesjid itu ada jauh sebelum Fuad jadi bupati,” tegas Slamet ketika berbincang dengan Aktual.co, Selasa (24/3).
Lebih jauh disampaikan Slamet, dengan disitanya Masjid tersebut, bukan tidak mungkin akan timbul pandangan negatif di masyarakat. Padahal, Masjid itu selalu menjadi tempat baik untuk beribadah ataupun memanjatkan doa kepada penyebar agama Islam di Jawa.
“Kiai Kholil itu pujaan NU, guru dari pendiri NU. Ada makam beliau juga di sana. Banyak orang yang datangi dari seluruh Jawa mungkin datang. Jangan sampai terkesan makam Kyai Kholil berada di dalam bangunan hasil korupsi. Kalau ada tambahan bangunan, mungkin saja,” terangnya.
Seperti diketahui, lembaga ‘superbody’ telah menyita beberapa tanah dan bangunan miliki tersangka korupsi jual beli gas alam, di Bangkalan, Fuad Amin Imron. Salah satu yang disita KPK adalah Masjid Syeikhona Mohammad Kholil yang terletak di Mertajasah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby