Jakarta, Aktual.co —  Kritik terhadap skema BLU juga disampaikan oleh Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) yang mempertanyakan status keberadaan enam Badan Layanan Umum (BLU) yang disiapkan Kementerian Perhubungan untuk mengelola 116 pelabuhan UPT.
Pasalnya, apabila sejumlah pelabuhan tersebut hendak dikomersialkan oleh regulator, sebaiknya pengelolaanya diserahkan langsung kepada badan usaha, yakni BUP.
Ketua Umum ABUPI Aulia Febri Fatwa menyatakan, dengan mengacu pada beberapa peraturan yang ada, setiap komersialisasi pelabuhan milik pemerintah, maka pengelolaannya dilimpahkan kepada BUP yang bisa berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta pemegang izin BUP.
Regulasi yang diacunya tersebut adalah Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2009 tentang Kepelabuhanan.
“Dari Informasi yang kami dapatkan, BLU itu di-drive dari Balitbang Kemenhub. Andaikan itu benar, kami mempertanyakan kepentingannya dan tujuannya apa? Kami tidak tahu BLU itu apa, dan sempat kaget,” kata Aulia ketika dihubungi terpisah, Selasa (24/6).
Menurut dia, pendirian BLU untuk mengoperasikan pelabuhan UPT dengan alasan peningkatan pelayanan kepada para penggunanya, bisa dimaklumi oleh pihaknya. Tetapi jika Kemenhub bertujuan menaikkan pendapatan, dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disumbangkan sejumlah pelabuhan tersebut, maka langkah itu sudah terkait dengan pengembangan bisnis, artinya dikomersialisasikan.
“Kemhub tetap menawarkan pengelolaan sejumlah pelabuhan UPT diberikan kepada BUP, di mana sekarang jumlahnya berkisar 180 BUP, di luar PT Pelindo I-IV,” harapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — DPP PPP menyambut baik dukungan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Prinsipnya PPP dan KIH menyambut baik, sebagai upaya menciptakan stabilitas politik,” kata Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romi) usai membuka Muswil PPP Provinsi Bengkulu, Senin malam.
Menurut Romi, kegaduhan politik selama enam bulan terakhir akibat belum kuatnya dukungan terhadap pemerintah di parlemen.
“Selama ini gaduh karena pemerintah belum mendapat dukungan mayoritas di parlemen,” katanya.
Romi meyakini pada akhirnya pemerintahan Jokowi-JK akan mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, karena semua pasti menginginkan stabilitas.
Ditanya apakah ada kompensasi politik dari dukungan Golkar ke pemerintah, Romi mengaku hal itu tidak dibicarakan di KIH karena merupakan ranah presiden.
“Soal kompensasi politik, apakah jabatan menteri atau jabatan lain, itu wewenang presiden,” kata Romi.
Yang jelas, kata dia, PPP akan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah selama landasan konstitusionalnya cukup.
“Selama kebijakan yang diambil tidak menabrak undang-undang,” kata Romi.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menyatakan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan menjadi pendukung pemerintah, namun tidak masuk dalam KIH.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khaddafi mengkritik langkah Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang akan mengubah skema pengoperasian 116 pelabuhan yang sebelumnya akan diserahkan kepada swasta dan BUMN menjadi sebagai badan layanan umum (BLU). 
Uchok menilai langkah ini hanyalah akal-akalan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan agar anggaran operasional 116 pelabuhan tetap dibawah kontrol Kemenhub.
“Saya kira ini hanya akal-akalan Menteri Jonan saja agar operasional 116 pelabuhan tidak lepas dari kementriannya,” tutur Uchok dalam siaran pers yang diterima redaksi, (23/03).
Ia juga menilai bahwa langkah ini sangat keliru mengingat layanan pelabuhan tidak hanya terbatas pada penumpang saja tetapi juga masuk area bisnis dimana didalamnya ada perusahan dan pihak ketiga yang akan diuntungkan.
“Jadi jangan disamakan antara BLU yang sudah diterapkan di kampus dan TransJakarta dengan yang akan diterapkan di pelabuhan nantinya, karena ini tidak murni mengelola layanan kepada masyarakat luas saja. Harus dipilah antara  yang berhubungan dengan masyarakat langsung atau dengan perusahaan, kargo dan lain sebagainya yang seharusnya menjadi wilayah BUMN,” papar Uchok yang sempat memimpin Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tersebut.
Ia mengingatkan bahwa ada aturan main dan batasan yang ketat dalam skema BLU yang harus dipenuhi dan tidak mungkin hal tersebut dapat diterapkan seluruhnya dalam operasional pelabuhan. Untuk itu Uchok meminta agar menteri perhubungan untuk tidak membodohi rakyat.
“Menteri Jonan jangan akal-akalan dong, jangan bodohi publik, kalau Jokowi mungkin bisa diakalin tapi publik, nanti dulu,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — KMP hanya mengakui Golkar kubu Aburizal Bakrie dan tetap mendukung langkah hukum mapun politik yang diambil kubu tersebut sebagai salah satu hasil keputusan penting dalam rapat konsolidasi di kediaman Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz pada Senin malam (23/3).
Rapat yang digelar tertutup itu menyikapi dinamika politik yang terjadi terutama pasca dikeluarkannya SK Menkumham yang menyatakan Golkar kubu Agung Laksono sebagai Golkar yang sah yang diakui pemerintah.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang hadir dalam pertemuan itu menegaskan putusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait soal Golkar merupakan bentuk abuse of power.
“Putusan tersebut jelas merupakan bentuk abuse of power karena dalam prosesnya sekarang masih berlangsung gugatan,” ujar Fadli, Selasa (23/3).
Fadli mengatakan bahwa KMP tetap mendukung Golkar kubu Ical, bukan kubu Agung. “Kita dukung Golkar di bawah Pak Ical dan Pak Idrus Marham,” katanya
Fadli pun mengungkapkan para petinggi KMP yang hadir dalam rapat konsolidasi tersebut adalah Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, Amien Rais, Djan Faridz, serta Suryadharma Ali. Fadli menyatakan pertemuan tadi malam menunjukkan KMP masih tetap solid meski Partai Golkar mengalami sedikit masalah internal.
“KMP masih solid meski ada masalah internal Golkar,” katanya.
Fadli menambahkan dalam pertemuan tadi pun tidak ada satupun perwakilan dari Partai Demokrat. Fadli mengatakan pertemuan dengan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono tersebut akan dilakukan terpisah.
“Demokrat tidak hadir tapi nanti kita akan agendakan sendiri,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bambang Haryo anggota Komisi VI DPR RI mengaku ingin maju sebagai kontestan pilwali Kota Surabaya pada tahun 2015 ini.
Keinginan tersebut disampaikan Bambang Haryo karena melihat tidak ada perubahan sama sekali di kota Surabaya sejak kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya.
“Sejak Risma mimpin yang maju hanya soal pertamanan, hal lain masih jalan stagnan,” ucap dia di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).
Di sisi pembangunan infrastruktur jalan dengan melihat tata ruang kota, Risma membuat kota Surabaya makin semrawut. “Coba lihat ada beberapa bangunan gedung yang tak sesuai kaidah tata ruang,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo ini mengaku, kalau partai menugaskan dirinya, maka dengan penuh kesiapan akan menjaga amanah tugas dari partai ini. “Kalau partai menugaskan saya siap lahir batin,” sergahnya.
Jadi, sambungnya, motivasinya untuk maju sebagai calon Wali Kota Surabaya yakni untuk membenahi apa yang menjadi kesalahan dari kebijakan Risma.
“Risma masih banyak lakukan kesalahan kebijakan,” demikian Bambang Haryo.

Artikel ini ditulis oleh: