4 April 2026
Beranda blog Halaman 374

Pemerintah Target Rampungkan 15.000 Hunian Warga Terdampak dalam Kurun Waktu 3 Bulan

Jakarta, aktual.com – Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan, sebagai bagian dari percepatan penanganan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam unggahnya di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu, menyampaikan, hal tersebut dibahas dalam koordinasi antara dia dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN, Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu (27/12) malam.

“Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan,” kata dia, saat dikonfirmasi ANTARA.

Ia menyampaikan, Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah dari BUMN. Dari jumlah tersebut, 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam minggu ini.

Hunian tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas dasar berupa sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wi fi, serta fasilitas pendukung bagi anak-anak.

Secara paralel, lanjut dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut memulai pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ia mengatakan, sebanyak 2.500 unit tahap pertama telah dibangun pada pekan lalu di lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN. Selanjutnya, 2.500 unit tahap kedua direncanakan mulai dibangun pada awal pekan depan.

Ia menyatakan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dilakukan dengan sejumlah ketentuan, antara lain tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses yang memadai ke jalan utama dan fasilitas umum, serta berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas kerja warga terdampak.

Ia berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi, penyiapan lahan, serta pengaturan perpindahan warga ke hunian sementara dan hunian tetap yang telah disiapkan.

“Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Khofifah Ungkap Museum Marsinah Berikan Edukasi Keberanian

Nganjuk, aktual.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa pembangunan Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Nganjuk turut serta memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai keteladanan, semangat, dan keberanian Marsinah dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

“Yang kita bangun bukan hanya gedung, tetapi juga ruang nilai. Di sinilah generasi muda bisa belajar tentang keberanian, kejujuran, dan keberpihakan pada keadilan yang diteladankan oleh Marsinah,” katanya dalam keterangan yang diterima di Nganjuk, Minggu.

Menurut Khofifah, dengan adanya rumah singgah dan museum nantinya akan semakin menguatkan desiminasi dan pelestarian perjuangan Marsinah

“Penghormatan kepada pahlawan tidak berhenti di makam, tetapi harus kita lanjutkan dengan merawat nilai perjuangannya dan menghadirkannya dalam kehidupan hari ini,” ujarnya.

Gubernur juga telah hadir secara langsung mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah dan peletakan batu pertama Rumah Singgah sekaligus Museum Pahlawan Nasional Marsinah, Kabupaten Nganjuk.

Di tempat peristirahatan terakhir aktivis buruh yang juga pahlawan nasional Marsinah tersebut, keduanya menabur bunga sebagai bentuk penghormatan, meneguhkan bahwa perjuangan Marsinah merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang patut dijaga dan dimaknai secara berkelanjutan.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah dan Kapolri juga bersilaturahmi dengan keluarga Marsinah di kediaman almarhumah.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk mengenang perjalanan hidup Marsinah sebagai seorang anak bangsa, sekaligus mempererat ikatan kemanusiaan antara negara dan keluarga pahlawan nasional.

“Marsinah mengajarkan kepada kita bahwa keberanian untuk membela kebenaran selalu memiliki harga, tetapi juga memiliki arti yang sangat besar bagi kemanusiaan. Tugas kita hari ini adalah memastikan nilai itu tidak pernah padam dan terus menyala dalam kehidupan berbangsa,” katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan gagasan awal pendirian museum datang dari keluarga Marsinah. Mereka ingin ada yang benar-benar monumental.

Kapolri mengungkapkan, perjuangan Marsinah begitu berat dan harus dikenang oleh masyarakat dan para buruh.

“Museum ini akan memamerkan barang-barang peninggalan Marsinah, seperti surat-surat perjuangan, catatan berisi keluh kesah Marsinah kepada kakaknya, buku harian, pulpen, pakaian, dan dokumen lain terkait perjalanan hidupnya sebagai aktivis buruh,” kata dia.

Ia menambahkan, rencana pembangunan rumah singgah atau Museum Marsinah bukan tanpa arti. Dari perjalanan bagaimana kegigihan almarhumah Marsinah dari kecil hingga dewasa. Saat bekerja beliau memperjuangkan hak-hak buruh sehingga harus dijaga semangatnya untuk mendukung dan mendorong hak-hak buruh yang harus dilanjutkan dan diperjuangkan khususnya generasi buruh untuk berjuang bersama.

“Almarhumah Marsinah membawa pesan dan cita-cita besar yang harus dilanjutkan dan diwujudkan semangat oleh buruh. Beliau adalah obor yang membuat seluruh buruh saat itu terus mengibarkan semangat yang digelorakan Marsinah. Terus jaga semangat Almarhum dalam setiap perjuangan agar buruh sejahtera,” kata Kapolri.

Sementara itu, kakak kandung Marsinah, Marsini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang menghadiri peletakan batu pertama museum dan rumah singgah Marsinah.

“Terima kasih apa yang saya inginkan dipenuhi, mulai tasyakuran keluarga 17 November lalu, kenang-kenangan rumah singgah dan museum langsung dibuatkan. Hari ini nyata akan peletakan batu pertama,” ujarnya.

Marsini berharap setelah museum dibangun dan diresmikan, terus dilakukan pemeliharaan dan perawatan untuk memberi manfaat bagi warga dan desa sebagai desa wisata.

“Masyarakat membuka suvenir termasuk kaus Marsinah dijual untuk menghidupi UMKM di Desa Nglundo sehingga menambah pemasukan dan masyarakat sejahtera serta makmur,” kata Marsini.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PBB Gelar Sidang Darurat Usai Israel Akui Somaliland

Suasana Majelis Umum ketika Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum pada Sidang ke-79 Majelin Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/09/2024). ANTARA/Tangkapan layar UN Web TV.

Istanbul, aktual.com – Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sidang darurat mengenai pengakuan Israel atas Somaliland dengan perkiraan banyaknya kritik dari beberapa negara anggota atas langkah tersebut.

“Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sidang darurat pada Senin menyusul pengakuan Israel terhadap Republik Somaliland,” kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, di media sosial AS, X, pada Sabtu.

“Kami tidak akan menghindari diskusi politik,” tambahnya.

Ia mengatakan Israel akan “terus bertindak secara bertanggung jawab dan bijaksana, untuk memperkuat kerja sama dengan mitra yang berkontribusi pada stabilitas regional.”

Langkah ini menuai kritik luas dari negara-negara di Afrika, Timur Tengah, serta Turki dan Pakistan. Organisasi Kerja Sama Islam dan Uni Afrika juga mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan Somalia.

Israel menjadi negara pertama di dunia pada Jumat (26/12) yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat.

Somaliland, yang belum mendapat pengakuan resmi sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen, dengan pemerintah pusat tidak mampu menegakkan kendali atas wilayah tersebut, dan kepemimpinannya tidak mampu mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya.

Pemerintah Somalia menolak mengakui Somaliland sebagai negara merdeka, menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayahnya, dan memandang setiap kesepakatan atau keterlibatan langsung dengannya sebagai pelanggaran kedaulatan dan persatuan Somalia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Sambut Tahun Baru, Menag Imbau Hindari Euforia dan Perkuat Empati

Menteri Agama Nasaruddin Umar. ANTARA/HO-Kemenag
Menteri Agama Nasaruddin Umar. ANTARA/HO-Kemenag

Jakarta, Aktual.com — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjadikan penghujung tahun sebagai momentum refleksi spiritual dan penguatan nilai kebangsaan, bukan diisi dengan euforia berlebihan yang minim makna.

Pesan tersebut disampaikan Menag saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun dan Doa Bersama bertema “Menguatkan Spirit Kebangsaan di Penghujung Tahun Bersama Al-Qur’an” di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ), Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Minggu (28/12/2025).

Menurut Menag, akhir tahun seharusnya dimaknai sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, memperkuat kedekatan kepada Allah SWT, serta meneguhkan komitmen kebangsaan. Ia menekankan bahwa Al-Qur’an memberikan pedoman agar setiap momentum kehidupan diisi dengan hal-hal yang bijak dan produktif.

“Penghujung tahun ini mari kita isi dengan refleksi, doa, dan kegiatan yang membawa keberkahan. Jangan dihabiskan dengan hura-hura yang tidak memberi manfaat bagi diri, masyarakat, maupun bangsa,” ujar Nasaruddin.

Menag juga mengajak civitas academica dan mahasiswa PTIQ untuk meningkatkan kepedulian serta empati sosial. Ia mengimbau agar sebagian rezeki disalurkan kepada masyarakat yang terdampak musibah, khususnya warga di Aceh.

“Solidaritas dan empati adalah wujud nyata ajaran Al-Qur’an. Saat saudara kita tertimpa musibah, kehadiran dan bantuan kita, sekecil apa pun, sangat berarti,” tegasnya.

Selain itu, Menag mengingatkan pentingnya memperbanyak rasa syukur atas berbagai nikmat dan capaian sepanjang tahun. Rasa syukur tersebut, menurutnya, harus diwujudkan melalui sikap positif, etos belajar yang kuat, serta kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Menag juga mengajak seluruh peserta doa bersama untuk mendoakan kerukunan dan kedamaian Indonesia. Ia berharap bangsa Indonesia senantiasa terhindar dari perpecahan dan diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan.

“Kerukunan dan kedamaian adalah modal utama pembangunan bangsa. Kita mohon kepada Allah SWT agar Indonesia selalu damai, bersatu, dan maju,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Menag mendorong mahasiswa PTIQ menjadi generasi Al-Qur’an yang unggul, berakhlak, dan berprestasi dalam menyongsong tahun yang akan datang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ketua ASEAN Apresiasi Gencatan Senjata Thailand dan Kamboja

Jakarta, Aktual.com — Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025 menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja yang mulai berlaku pada Sabtu (27/12/2025) pukul 12.00 waktu setempat. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan di wilayah perbatasan kedua negara dan melindungi warga sipil dari dampak konflik.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, keputusan Thailand dan Kamboja untuk menghentikan pertempuran serta menahan pasukan di posisi masing-masing mencerminkan kesadaran bersama akan pentingnya pengendalian diri.

“Keputusan ini menunjukkan pengakuan bersama akan pentingnya pengendalian diri, terutama demi melindungi warga sipil,” kata Anwar dalam pernyataan resmi yang dirilis di Kuala Lumpur, Sabtu (27/12/2025).

Anwar menjelaskan, kesepakatan gencatan senjata tersebut mencakup langkah-langkah praktis, antara lain verifikasi oleh Tim Pengamat ASEAN serta pembukaan jalur komunikasi langsung di antara otoritas pertahanan kedua negara.

“Langkah-langkah ini memberikan dasar bagi stabilitas. Saya berharap kedua belah pihak melaksanakannya secara taat dan konsisten,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun Malaysia akan menyerahkan keketuaan ASEAN kepada Filipina pada 1 Januari 2026, pemerintahannya tetap berkomitmen mendukung upaya pemantauan dan implementasi kesepakatan demi menjaga kredibilitas ASEAN sebagai kawasan yang damai dan stabil.

Sebelumnya, gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja resmi diberlakukan pada Sabtu siang. Menteri Pertahanan Thailand Natthaphon Narkphanit mengatakan gencatan senjata diterapkan di sepanjang garis kontak militer kedua negara.

“Gencatan senjata akan berlaku mulai pukul 12.00 hari ini di sepanjang garis kontak militer kedua negara,” ujar Narkphanit usai perundingan bilateral dengan pihak Kamboja.

Ia menjelaskan, para pihak terkait bersama pengamat militer dari negara-negara anggota ASEAN akan memantau secara ketat pelaksanaan gencatan senjata selama 72 jam ke depan.

“Jika situasi di wilayah perbatasan tetap aman dan kondusif, warga yang sebelumnya dievakuasi dapat kembali ke tempat tinggal mereka,” kata Narkphanit.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DPR Tekankan UMP 2026 Harus Jaga Daya Beli dan Dunia Usaha

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 harus berlandaskan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan serta mengedepankan semangat kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.

Menurut Heru, UMP tidak boleh dipahami sekadar sebagai angka administratif, melainkan harus mencerminkan kondisi ekonomi daerah secara realistis agar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

“UMP tidak boleh dipahami semata sebagai angka administratif. Penetapannya harus realistis dan sesuai kondisi ekonomi daerah agar berdampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Heru dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).

Ia menjelaskan, proses penetapan UMP 2026 kini telah memasuki tahap krusial. Sebagian besar pemerintah provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum sebagai bagian dari kebijakan strategis untuk melindungi kesejahteraan pekerja di tengah tekanan ekonomi global.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026. Sementara itu, dua provinsi, yakni Aceh dan Papua Pegunungan, belum mengumumkan besaran resmi hingga batas akhir penetapan pada 24 Desember 2025.

Heru mencatat, besaran UMP di tiap daerah bervariasi sesuai kondisi ekonomi dan produktivitas wilayah. DKI Jakarta masih tercatat sebagai provinsi dengan UMP tertinggi, yakni sebesar Rp5.729.876, sementara provinsi lainnya menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah masing-masing.

Menurut mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut, kenaikan UMP yang ditetapkan secara proporsional berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya bagi pekerja berupah minimum. Peningkatan daya beli ini diyakini dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan memberikan efek berganda bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, serta jasa lokal.

“Keseimbangan antara kenaikan upah dan produktivitas menjadi kunci agar dunia usaha tetap kompetitif,” ujar Heru yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penerapan formula pengupahan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan UMP 2026 di seluruh daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain