Jakarta, Aktual.co — Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri berhasil menggerebek sejumlah lokasi yang diduga terkait aktifitas ISIS pada, Minggu (22/3) kemarin.
Kepala Intelejen Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Kombes Pol Ibnu mengatakan penggerebakan dilakukan bersamaan di Cisauk Tangerang, Pertukangan Jaksel, Tambun Bekasi, dan Gunung Putri Bogor.
Dalam penggerebekan yang berlangsung di Perum Perdana Residence di Jalan Perdana, RT 7 RW 5, Blok B No. 3, Petukangan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
“Tim telah mengamankan tiga wanita dan satu anak serta seorang pria berinisia AH alias M,” kata Ibnu Senin (23/3).
Polisi menetapkan AH sebagai tersangka karena diduga mendanai 37 Warga Negara Indonesia (WNI) ke Turki dan Syuriah. AH ditengarai sebagai pelaksana dan juga sebagai pembina dan perekrutan simpatisan ISIS untuk diberangkatkan ke Suriah.
“Sudah 21 diberangkatkan dan termasuk 16 WNI sampai sekarang belum ditemukan di Turki,” ucap Ibnu.
Sebelumnya Satgasus Anti Terror Polri bersama Densus 88 dan Polda Metro Jaya membekuk lima tersangka diduga terkait ISIS, masing-masing MF, AP alias M, J alias EK, AM dan F.  MF dipersangkakan UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Teror, UU No 9/2013 tentang Pemberantasan pendanaan Teror dan UU No 8/2011 tentang ITE, serta makar.
MF diduga terlibat sebagai pelaksana dalam pembinaan, pengarahan, dan perekrutan simpatisan ISIS untuk berangkat ke Irak dan Syuriah baik secara langsung dan melalui internet.
Disamping itu MF juga berperan melakukan pengumpulan serta penyaluran dana kegiatan sukarelawan ISIS di Indonesia untuk berangkat ke kedua negara itu. MF juga diketahui sebagai pemilik website www.almustaqbal.net yang mengupload berita-berita provokasi dan kebencian serta ajakan bergabung dengan ISIS.
“Yang bersangkutan juga diduga yang membuat dan mengupload video pelatihan anak oleh ISIS di Youtube,” sambung Ibnu.
Keempatnya diduga terlibat sebagai pelaksana dalam pembinaan, pengarahan, dan perekrutan simpatisan ISIS. Selain itu, mereka juga yang mengurus dokumen paspor dan mengurus keberangkatan 16 orang WNI tertangkap di Turki dan keberangkatan 21 WNI yang sudah bergabung ke ISIS.
Adapun barang bukti yang diamankan berupa 9 telepon genggam, uang tunai Rp8 juta, uang tunai USD5300, dokumen-dokumen dan surat (kelengkapan paspor,tiket), laptop dan hardisk eksternal. “Tidak ditemukan barang bukti senjata api dan bahan peledak di lokasi,” kata Ibnu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi Senior PDIP, Pramono Anung menyatakan, hasil survei Poltracking yang digelar kemarin dan menempatkan Jokowi sebagai ketum PDIP salah dan tidak benar sama sekali. Ia mengaku, survei selalu digunakan sebagai indikator untuk melihat sesuatu.
“Tetapi kan harusnya kalau survei itu kalau ingin lihat yang benar tentunya diadakan di konstituen maupun struktur PDIP. Kalau di PDIP persoalan yang berkaitan dengan ketum partai sudah selesai. Di Rakernas lalu semua searah dan cabang-cabang memberi dukungan kepada Ibu Megawati dan konfercab, konferda pilih utusan ke kongres juga mungkin hampir 100% pilih Ibu Mega,” kata Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/3).
Salah satu alasan disepakatinya Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, adalah keberhasilannya membawa PDIP menjadi pemenang pileg dan pilpres.
“Kader masih harapkan Ibu Mega pimpin kembali karena prestasi beliau menangkan legislatif dan presiden sehingga kami ingin katakan bahwa survei bagian demokrasi kira tapi persoalan internal kami untuk kongres selesai,” tegas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi dari Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Fayakun Adriadi mengajukan interupsi kepada pimpinan sidang dalam rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke III.
Interupsi tersebut lantaran pimpinan sidang Paripurna yang hanya membacakan surat masuk berasal dari Presiden Joko Widodo kepada DPR RI. Padahal, kata dia, pimpinan juga membacakan surat yang masuk dari DPP Partai Golkar versi Munas Ancol.
“Mengenai surat masuk yang dibacakan bahwa ada surat masuk pergantian. Surat partai Golkar untuk terkait dengan pergantian struktur kepengurusan fraksi di DPR, karena itu pimpinan sebaiknya juga membacakan surat tersebut bersamaan dengan surat yang masuk dari presiden,” kata Fayakun menjelaskan kepada pimpinan sidang Paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).
Mendapatkan sikap intrupsi tersebut, Fahri mengatakan bahwa pimpinan dewan belum menerima surat yang dimaksud oleh Fayakun. Ia mengatakan bahwa surat yang masuk tidak langsung masuk dan diberikan kepada pimpinan.
“Suratnya belum ada, dan belum diterima oleh pimpinan. Tidak semua surat masuk yang dapat langsung kepada pimpinan dan ada surat yang dibacakan adalah surat yang sudah di lakukan rapat pimpinan,” ucap Fahri.
Mendapat pernyataan itu, Fayakun pun tidak langsung menyerah untuk tetap mendorong agar pimpinan sidang membacakan surat yang diklaim sudah diberikan kepada DPR RI.
“Kami sudah menyerahkan dan sudah mendapat surat tanda terima. Dan sesuai Tatib dan UU MD3 maka kami minta surat tersebut dibacakan hari ini (dalam sidang paripurna),” tukasnya.
“Maaf pak, mekanisme yang sudah saya jelaskan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena suratnya belum ada. kita ga mungkin baca surat yang tidak ada,” tandas Fahri.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Badrodin Haiti memastikan akan langsung melakukan pemeriksaan terhadap 16 warga negara Indonesia (WNI). Pemeriksaan dilakukan layaknya terhadap terduga teroris dengan batas waktu maksimal pemeriksaan 7X24 jam.
Pemeriksaan dilakukan, kata Badrodin,  untuk memastikan kaitan dengan perekrutan, pembiayaan atau pendanaan hingga propaganda ISIS.
“Penyelidikan ini sudah kita lakukan sejak lama, mereka (ISIS) dugaannya ada yang terkait dengan perekrutan, pembiayaan dan ada juga dengan propaganda. Ini harus kita lihat sudah berapa banyak,” terang Badrodin usai membuka rapat kerja teknis (Rakernis) Korlantas, di Rupatama Mabes Polri, Senin (23/4).
Dia memastikan, pemeriksaan terhadap kelompok ISIS sama hal nya seperti melakukan pemeriksaan terhadap kelompok teroris.
“Pemeriksaan terhadap 16 WNI akan dilakukan setelah dideportasi. Waktunya 7X24 jam seperti pemeriksaan teroris,” pungkasnya. 
Disinggung mengenai alasan diberlakukannya anggota ISIS seperti teroris, Wakapolri menyampaikan hal itu dikarenakan UU teroris masih merupakan hukum positif di Indonesia.
“Kita menggunakan hukum positif di negara kita, apakah terkait UU anti teror atau pidana umum. Apakah perbuatannya masuk kesitu (terorisme),” kata mantan Kabaharkam ini.
Lebih jauh Badrodin berharap pemerintah menerbitkan Perppu tentang ISIS atau merevisi UU Anti teror. “Saran kami memang dibuat Perppu tentang ISIS atau revisi UU anti teror agar diperluas. Selama ini kita melarang ISIS tapi tak bisa dihukum,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby