30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37480

Gerindra: Jalin Hubungan Baik Itu Penting

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan kedatangan elite Partai Demokrat Timor Leste sebagai langkah inisiatif untuk menjalin hubungan baik antar partai. 
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Timor Leste menyebut jalinan kerjasama dengan Partai Gerindra akan difokuskan ke pengorganisiran petani dan nelayan.
“Kita memang perlu ada satu komunikasi yang bisa kita lakukan antar partai, ini salah satu langkah inisiatif,” ujar Fadli di Markas Gerindra, Jakarta, Jumat (20/3)
Fadli mengaku bila Partai Gerindra tidak bisa berkunjung ke Timor Leste menanggapi undangan langsung yang dikatakan Sekjen PD Timor Leste.  
“Tapi kita ucapkan terima kasih atas dukungan selama ini pada positioning Indonesia di beberapa forum internasional . Kami ingin Timor Leste tetap men-support,” katanya
Namun, Fadli mengatakan hubungan kerja sama perlu karena menjalin persahabatan adalah hal penting, selain itu saat ini parlemen memiliki tugas baru untuk membangun hubungan diplomatik. 
“Jalin hubungan perlu, apalagi mengenai hukuman mati sekarang belum tuntas, 1 musuh terlalu banyak 1000 teman terlalu sedikit, kita tidak mau menyakiti negara sahabat,” katanya lagi

Artikel ini ditulis oleh:

Partai Demokrat Ajukan Kerjasama dengan Partai Gerindra

Sekjen Partai Demokrat Timor Leste Mariano Assanami Sabino saat berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Dzon di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jum’at (20/3/2015). Dalam kunjungan tersebut Partai Demokrat Timor Leste ingin membangun kerjasama dengan Partai Gerindra. AKTUAL/MUNZIR

Pemerintah Kaji Percepatan Pemberlakuan IUPK Freeport

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah mengkaji percepatan pemberlakuan rezim izin usaha pertambangan khusus atau IUPK kepada PT Freeport Indonesia dari seharusnya setelah 2021 menjadi sebelum 2019. Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu di Jakarta, Jumat (20/3) mengatakan, pertimbangan percepatan pemberlakuan IUPK adalah mengakomodasi kepastian kelanjutan operasi Freeport setelah 2021.

“Freeport butuh kepastian operasi pasca-2021, terkait rencana investasi senilai 17,3 miliar dolar AS,” ucapnya.

Menurut dia, opsi percepatan perubahan kontrak karya (KK) Freeport menjadi IUPK tersebut, dengan syarat tidak menurunkan penerimaan negara.

Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, rezim KK dihormati sampai habis masanya. Setelah habis masa KK-nya, perusahaan baru lah memakai rezim IUPK. Sementara, KK Freeport habis pada 2021, sehingga seharusnya baru setelah 2021, perusahaan tambang asal AS tersebut berubah menjadi IUPK.

Hanya saja, perubahan KK menjadi IUPK berimplikasi antara lain penurunan pajak penghasilan (PPh). Sesuai KK, Freeport dikenakan PPh sebesar 45 persen. Sementara, dengan rezim IUPK, Freeport hanya dikenakan PPh 25 persen.

Namun, Said Didu mengatakan, perubahan rezim KK ke IUPK harus tidak menurunkan penerimaan negara. “Caranya bisa macam-macam. Bisa kenaikan royalti atau lainnya. Intinya, perubahan KK menjadi IUPK tidak menurunkan penerimaan negara,” tukasnya.

Menurut dia, penerimaan negara akibat percepatan IUPK sebelum 2019 tersebut, tidak boleh lebih rendah dibandingkan kalau diterapkan setelah 2021. Said menambahkan, opsi percepatan IUPK bisa menjadi solusi ketiadaan kepastian sampai 2019. “Kalau tunggu sampai 2019, maka tidak ada kepastian investasi dan operasi bisa stagnan. Masa tidur sampai 2019,” tuturnya.

Sementara, lanjutnya, kalau ada kepastian, maka di Papua bisa dibangun pabrik pemurnian, pupuk, semen, dan industri lainnya. Said juga mengatakan, pada saat pembahasan UU Minerba, rezim KK tidak langsung diubah menjadi IUPK dan diambil jalan tengah penghormatan kontrak sampai habis masanya.

“Rezim IUPK juga memberikan keuntungan bagi negara karena status hukum berbentuk izin yang lebih lemah dibandingkan kontrak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah tengah mengkaji agar ada kepastian kelanjutan operasi Freeport setelah 2021. Pemerintah, lanjutnya, ingin Freeport memberikan manfaat lebih besar kepada Negara dan Papua setelah perpanjangan. “Keputusan kelanjutan operasi menjadi sulit karena hanya bisa dilakukan 2019. Karena itu, akan dicari jalan lain apakah mulai menggunakan rezim IUPK (izin usaha pertambangan khusus),” katanya.

Menurut Sudirman, pihaknya akan menyerahkan rekomendasi Freeport kepada Presiden Joko Widodo pada April 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Sibuk Kerja, Penyanyi Nindi: Jaga Anak Tetap Sehat

Jakarta, Aktual.co — Selain sedang disibukkan persiapan album terbarunya. Dalam urusan anak , Penyanyi Nindi sedikit cerewet dalam mengurus buah hatinya. Dia mengatakan semua itu dilakukannya agar anaknya tetap dalam kondisi sehat, dan jauh dari terhindar dari bahaya.

“Karena aku ini kerja ada job nyanyi atau diminta jadi narasumber di tempat bermain. Biasanya kalau sudah kerja anakku suka aku titip sama suster di rumah. Makanya aku suka cerewet kalau soal urusan ngurus anak. Misalnya saja, kalau anakku lagi sama suster nya, saat dia ngurus baby aku. Dia harus pake masker biar terhindar virus, ” terang Nindi kepada Aktual.co, ditemui di Pondok Indah Mall (PIM 2), Jakarta.

“Soalnya kemarin itu anakku baru saja masuk rumah sakit. Dia kena infeksi radang tenggorokan. Makanya sekarang lebih bawel sama yang jaga, ketika aku pergi kerja. Yang jelas saya cerewet untuk hal positif biasanya, ” tambah Nindi.

Namun demikian, di tengah-tengah kesibukkannya sebagai entertainer. Sesekali Nindi pernah mengajak buah hatinya, menemaninya kerja.

“Pernah sesekali aku ajak nemenin aku kerja. Cuman, kalau tempatnya nggak jauh-jauh dari rumah. Lagian anakku baru berusia 3 tahun. Jadi belom bisa diajak kemana-mana. Tapi kalau mau ngajak dia, ketempat kerja harus ada area tempat anakku bermain. Biasanya aku baru mau ngajak baby aku, ” jelas Nindi menutup pembicaraan.

Artikel ini ditulis oleh:

350 PHL Monas Baru Dibayar Dua Bulan

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, membayarkan gaji terhadap sebanyak 350 pekerja harian lepas (PHL) kebersihan di dalam kawasan wisata Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

“Gaji para PHL kebersihan di Monas dibayarkan untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari 2015. Gaji dibayar dengan sistem transfer ke buku rekening Bank DKI masing-masing PHL,” kata Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monas Rini Hariyani di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).

Menurut dia, besaran gaji yang diterima oleh setiap PHL tersebut, yaitu sebesar Rp2.600.000 untuk satu bulan, sehingga totalnya menjadi Rp5.200.000 selama dua bulan.

“Gaji itu kita bayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melalui anggaran mendahului. Hari ini juga, pembuatan sebanyak 350 buku tabungan milik para PHL sudah selesai, dan langsung kita bagikan,” ujar Rini.

Meskipun demikian, dia menuturkan pembayaran gaji tersebut saat ini baru dapat dilakukan kepada sebanyak 326 PHL, sedangkan 24 lainnya masih dalam proses sinkronisasi antara absensi dengan lama waktu pekerjaan di lapangan.

“Karena kita ingin pembayaran gaji ini dilakukan secara teliti dan hati-hati. Maka dari itu, kita lakukan validasi dan verifikasi data terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan dalam alokasi gaji masing-masing PHL,” tutur Rini.

Dia mengungkapkan gaji yang diterima oleh para PHL Monas sudah tertera didalam Daftar Pengisian Anggaran (DPA) Kantor Pengelola Kawasan Monas sebesar Rp2.700.000 juta per bulan dan dipotong pajak penghasilan (pph), sehingga gaji yang diterima adalah senilai Rp2.600.000.

Lebih lanjut, Rini menambahkan selain gaji, para PHL kebersihan di Kawasan Wisata Monas juga akan memperoleh jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibayar melalui anggaran Kantor Pengelola Kawasan Monas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Tak Sopan, Wajar Masyarakat Marah Terhadap Ahok

Jakarta, Aktual.co — Anggota Majelis Nasional Prodem, Bob Randilawe, menyebutkan bahwa secara etika politik, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki masalah di wilayah psikologi sosial.
“Ahok ngga sopan, ada problem habit (kebiasaan), ada problem di wilayah psikologi sosial, problem ‘low konteks culture’, dari sisi etika komunikasi politik,” kata Bob, saat dihubungi, Jumat (20/3).
Menurutnya, masyarakat dinilai wajar bila marah melihat sikap ‘low konteks culture’ yang ditampilkan Ahok.
Masyarakat Indonesia terbiasa dengan sesuatu (bahasa) secara tidak langsung. Terlebih, sebagai seorang pejabat Ahok harus memperlihatkan muatan keteladanan.
“Sehingga cara berkomunikasi politik Ahok kurang bisa menjadi teladan, walau masalah jadi lebih praktis,” ujar Bob.
Sebelumnya, ahok megeluarkan kata-kata yang tidak pantas dalam sebuah wawancara secara langsung (live) dengan salah satu stasiun TV. Meski telah diingatkan oleh pembawa acara bahwa wawancara disiarkan secara langsung, Ahok tetap mengeluarkan kata-kata tak pantas dan menyebut bahwa apa yang dikatakannya benar.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti kata-kata Ahok saat melakukan wawancara tersebut.
“KPAI menilai dialog yang menampilkan kata-kata kotor dan kasar itu sangat buruk dan tidak pantas disampaikan oleh pejabat publik. Gubernur telah memberikan teladan sangat buruk bagi anak-anak,” kata Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh.
Pihaknya meminta Mendagri sebagi penanggungjawab pembina teknis aparatur daerah untuk melakukan proses penegakan hukum dan etika kepada gubernur terkait. Pasalnya, yang bersangkutan merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, dan perlu diberikan peringatan agar ada efek jera.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain