Jakarta, Aktual.co — Anggota Majelis Nasional Prodem, Bob Randilawe, menyebutkan bahwa secara etika politik, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki masalah di wilayah psikologi sosial.
“Ahok ngga sopan, ada problem habit (kebiasaan), ada problem di wilayah psikologi sosial, problem ‘low konteks culture’, dari sisi etika komunikasi politik,” kata Bob, saat dihubungi, Jumat (20/3).
Menurutnya, masyarakat dinilai wajar bila marah melihat sikap ‘low konteks culture’ yang ditampilkan Ahok.
Masyarakat Indonesia terbiasa dengan sesuatu (bahasa) secara tidak langsung. Terlebih, sebagai seorang pejabat Ahok harus memperlihatkan muatan keteladanan.
“Sehingga cara berkomunikasi politik Ahok kurang bisa menjadi teladan, walau masalah jadi lebih praktis,” ujar Bob.
Sebelumnya, ahok megeluarkan kata-kata yang tidak pantas dalam sebuah wawancara secara langsung (live) dengan salah satu stasiun TV. Meski telah diingatkan oleh pembawa acara bahwa wawancara disiarkan secara langsung, Ahok tetap mengeluarkan kata-kata tak pantas dan menyebut bahwa apa yang dikatakannya benar.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti kata-kata Ahok saat melakukan wawancara tersebut.
“KPAI menilai dialog yang menampilkan kata-kata kotor dan kasar itu sangat buruk dan tidak pantas disampaikan oleh pejabat publik. Gubernur telah memberikan teladan sangat buruk bagi anak-anak,” kata Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh.
Pihaknya meminta Mendagri sebagi penanggungjawab pembina teknis aparatur daerah untuk melakukan proses penegakan hukum dan etika kepada gubernur terkait. Pasalnya, yang bersangkutan merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, dan perlu diberikan peringatan agar ada efek jera.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso mengaku, telah mengantongi calon tersangka dikasus payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM.
“Hasilnya sudah bisa ditetapkan jadi tersangka,” kata Budi di Mabes Polri, Jumat (20/3).
Menurut dia, kasus yang diduga kuat melibatkan bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana itu, telah memenuhi unsur  terjadi tindak pidana.
Karena itu, lanjut Budi, pihaknya akan memanggil ulang pemeriksaan terhadap Denny untuk dimintai keterangan soal pengadaan program pembayaran paspor secara elektronik itu.
“Selasa (Denny_red) dipanggil. Mungkin besok kalau minta dampingi sesuai aturan KUHAP mungkin.”
Program pembayaran paspor secara elektronik yang bergulir selama 3 bulan sejak juli hingga Oktober 2014 itu, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 32 miliar.
Selain itu juga ada pungutan liat (pungli) dari hasil potongan pembuatan paspor senilai Rp 605 juta. Adapun modus pengalihan uang dari potongan pembuatan paspor itu dengan cara membuka rekening di bank swasta.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri terus mendalami dugaan adanya pemalsuan surat mandat peserta Musyawarah Nasional Partai Golkar kubu Agung Laksono di Ancol beberapa waktu lalu.
Penyidik Polri akan membandingkan surat asli dan palsu yang sebelumnya dilaporkan oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) terkait dugaan pemalsuan surat mandat Munas Ancol ke Bareskrim.
“Sudah beberapa (diproses). Dilaporkan pemalsuan, itu harus ada pemeriksaan lab, antara asli dan palsu ada pembandingan, kita lagi cari pembandingan,” kata Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso di Mabes Polri, Jumat (20/3).
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie (Ical), Idrus Marham, melaporkan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, ke Bareskrim Mabes Polri terkait pemalsuan surat mandat penyelenggaraan Munas Ancol.
“Terlapor Agung Laksono, Zainuddin Amali, Ibnu Munsir, Djasri Marin, Yorrys Raweyai, Sabil Rahman dan beberapa nama terkait,” kata Idrus di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/3). Nama-nama yang dilaporkan adalah pengurus teras DPP Partai Golkar kubu Agung.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir mengatakan, peraturan pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 harus diganti. Dia menilai, pandangan narapidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa itu diskriminatif. 
“PP itu tak lazim. Bertentangan dengan filsafat pemasyarakatan itu sendiri. Makanya PP-nya itu dihapus, dikembalikan kepada posisinya kesemula,” kata dia ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (20/3).
Dia berpendapat, penegak hukum sering kali salah dalam menegakkan hukum. Apalagi, anggapan bahwa menyamakan narapidana korupsi dengan narapidana lain dapat memperlemah pemberantasan korupsi. 
“Jangan mengikuti persepsi penegak hukum. Kita ini menyelenggarakan negara hukum. Penegak hukum ini maunyakan, orang masuk penjara lebih lama lebih bagus. Padahal, tidak boleh karena sejahat-jahatnya orang, kalau bertaubat, mesti dihargai,” kata dia.
Dia mengatakan pada prinsipnya semua narapidana memiliki status yang sama, termasuk untuk kasus korupsi. Mudzakkir menjelaskan dalam teori filsafat hukum, narapidana korupsi yang sudah menjalani pembinaan secara baik, pantas mendapatkan remisi. 
“Remisi adalah hak semua narapidana, Ibaratnya orang sakit, kalau sudah sehat, lebih cepat lebih bagus (meninggalkan lapas),” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu