30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37483

Mensos Khofifah Kartu Raskin Diimplan ke KKS

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan kartu beras bersubsidi atau kartu raskin akan disatukan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Jadi, kartu raskin akan diimplan ke KKS,” kata Menteri Sosial dalam kunjungan kerjanya ke Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (20/3).

Bagi pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kata Khofifah, akan secara bertahap diganti dengan KKS. Saat ini 1,5 juta akan dicetak dalam bentuk KKS.

Khofifah menjelaskan penyatuan kartu tersebut agar lebih memudahkan dan memastikan bahwa penerima KKS juga mendapatkan beras untuk masyarakat miskin (raskin).

“Kalau sekarang ini banyak sekali kartunya. Misalnya, satu keluarga ada istri dan lima anak dengan usia sekolah, keluarga itu punya Kartu Indonesia Pintar, punya KPS, kartu raskin, dan lain-lain, banyak sekali itu,” katanya.

Pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan pendekatannya sekarang menyasar usia 6–21 tahun yang sekolah maupun tidak sekolah.

“Dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan untuk 3,6 juta dan dimandatkan kepada Kementerian Sosial untuk didata dan disalurkan,” katanya.

Sementara itu, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu lansia, anak telantar, dan penyandang disabilitas, punya hak mendapatkan KKS.

“Kalau belum berumah tangga sampai usia 21 bisa dapat KIP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” katanya.

Saat ini, kata Khofifah, Kementerian Sosial punya “buffer” untuk KKS sebanyak 500.000 ditambah 300.000 dari APBN.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Waduh, Pendapatan Retribusi Tower Seluler Makassar Cuma Rp 780 Juta

Makasar, Aktual.co — Kepala bidang pemberdayaan kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar Ahmad Faisal mengungkapkan retribusi dari tower telekomunikasi selama tahun 2014 mencapai Rp 780 juta.
Menurutnya retribusi berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2011 tentang restribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dimana untuk menentukan retribusi tower dilihat dari NJOP PBB nya letak lokasi menara.
“Itu NJOP sebesar 2 persen retribusinya,” jelasnya, Kamis (19/3)
Lebih lanjut retribusi itu mencakup 170 unit tower. Tower telekomunikasi diantaranya provider Telkomsel, Indosat, XL Axiata, PT. Protelindo, PT. Tower Bersama Group, PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) , dan PT. Smartfren Telecom Tbk.
Sementara itu, Kepala bidang tata bangunan DTRB Kota Makassar, Denny Hidayat mengatakan di tahun 2015 sudah ada beberapa pengajuan IMB pembangunan tower. 
“Kita sementara mengkaji dari beberapa aspek teknis administrasi, sosial budaya dan seperti persetujuan masyarakat sekitar, asuransi warga, dan lain-lainnya,” katanya.
Dia mengungkapkan DTRB telah mengeluarkan IMB dari 2010 – 2015 pendirian tower telekomunikasi sebanyak 188 unit. Diantaranya tower berjenis roof top atau diatas atap bangunan rumah dan green field di atas tanah.
Lebih lanjut Denny mengungkapkan, untuk pendirian tower baru mengacu pada Permenkominfo nomor 02 tahun 2008.
“Apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 Permenkominfo 02/2008, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Persiapan Sidang Skripsi, Berat Badan Donita Turun

Jakarta, Aktual.co — Mempersiapkan sidang skripsi dalam waktu dekat, sedang dilakukan aktris Donita. Dia mengaku, tugas yang dikerjakan guna memperoleh titel Sarjana-nya itu, harus membuatnya turun berat badan tanpa melakukan diet. Benarkah?

“Mungkin karena capek juga kali ya. Nulis, ngetik, nge-print terus pergi ke percetakan sampai waktu tidur aku pun berkurang. Karena dua minggu lagi aku harus maju untuk sidang skripsi. Jadi mau nggak mau efeknya ke badan badan jadi turun nih, ” canda Donita, ditemui di acara Magnum, di  Pondok Indah Mall (PIM2) Jakarta Selatan.

Bahkan, saat ditanya apakah usai mendapatkan gelar S1 tersebut, istri Presenter Adi Nugroho bakal melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2?

“Ada sih, kedepan keinginan untuk melanjutkannya. Cuma S1 aja dulu deh, mau dapetin titel Sarjana aja, aku ngerasa kayaknya lama banget, ” pungkas Donita. Ok, deh Donita, Aktual.co ucapkan semoga berhasil ya sidang skripsinya!.

Artikel ini ditulis oleh:

Tarik Ulur Blok Makaham, EWI: Nasionalisme Pemerintah Dipertanyakan

Jakarta, Aktual.co — Ketidak jelasan sikap pemerintah terkait pengambil alihan Blok Mahakam dari Total EP dan Inpex Jepang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Energy Watch Indonesia menilai ada indikasi  intervensi mafia migas internasional terhadap pengambil alihan blok mahakam.

“Pemerintah segera memutuskan sikap pengambilalihan blok mahakam. Rakyat Indonesia menginginkan blok mahakam dikelola oleh Pertamina seluruhnya. Total dan Inpex sudah untung ratusan trilliun dari Mahakam, sekarang saatnya mereka hengkang dari mahakam,” ujar direktur EWI, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (20/3).

Dirinya mempertanyakan ketidak jelasan sikap pemerintah yang terkesan mengulur ulur waktu sehingga sampai pada titik kritis. Pada ujungnya dengan alasan kesinambungan produksi, kontrak diperpanjang dan hanya menyerahkan saham 51 persen pada pertamina.

“Ini hanya akal-akalan. Mahakam jangan jadi makam bagi Trisakti dan Nawa Cita. Sikap tegas Jokowi dituntut dalam hal ini. Jika darah Jokowi masih merah putih, maka segera putuskan Pertamina 100% ambil alih blok mahakam,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dibalik penyerahan seluruhnya blok Mahakam kepada Pertamina, hingga saat ini pemerintah masih bungkam soal harga pembelian Blok Mahakam. Pasalnya, Blok Mahakam yang saat ini dikuasai oleh Total E&P dan INPEX mengaku telah menginvestasikan dana senilai USD27 miliar atau setara Rp351 triliun (Kurs Rp13.000).

Menurut perjanjian Billateral Investment Treaty (BIT) Indonesia dengan Perancis, nasionalisasi harus memberikan kompensasi harga layak. Jika tidak maka Indonesia dapat digugat ke Arbitrase internasional. Demikian juga menurut UU 27 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa nasionalisasi harus melalui pembelian.

Sebagai catatan, Total dan INPEX selama 48 tahun mengaku telah menyumbangkan pendapatan negara senilai Rp750 triliun, atau Rp15 triliun per tahun. Perkiraan pendapatan yang diterima TOTAL dan INPEX bisa mencapai Rp2.250 triliun berdasarkan perhitungan bagi hasil minyak dan cost recovery yang dibayar oleh negara.  

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kian Melemah, Rupiah Kembali Bertengger di Atas Rp 13.100 Siang Ini

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang ditransaksikan antarbank pada perdagangan siang ini kembali bertengger di atas level Rp 13.100.  Berdasarkan data Bloomberg Dollar Indeks, Jumat (20/3) siang pukul 14.00 WIB, rupiah terus tertekan sebesar 0,46% ke level Rp13.117 per dolar AS setelah turun 0,31% ke Rp13.098 memasuki jeda siang BEI.

Pada perdagangan pembukaan pagi ini, rupiah juga melemah 0,07% ke Rp13.066 per dolar AS setelah sebelumnya ditutup menguat 0,92% ke level Rp13.057 per dolar AS pada perdagangan Kamis (19/3/2015).

Sementara itu, berdasarkan data kurs TT Bank Mandiri, Jumat (20/3) pukul 13.16 siang ini, kurs rupiah berada di posisi kurs jual Rp.13.110 per dolar AS dan kurs beli Rp 13.070 per dolar AS.

Masih dari data kurs Bank Mandiri, berikut kurs rupiah terhadap beberapa mata uang utama dunia.
USD/IDR 13070/13110
EUR/IDR 13950/14040
AUD/IDR 10030/10100
JPY/IDR 109.10/108.80
GBP/IDR 19270/19380
SGD/IDR 9410/9470
EUR/USD 1.0680/1.0710
AUD/USD 0.7680/0.7710
USD/JPY 120.50/120.80
USD/SGD 1.3850/1.3880

Artikel ini ditulis oleh:

KPAI Desak Kemendagri Untuk Segera Tindak Ahok Soal Kata Kotor

Jakarta, Aktual.co —  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti kata-kata kotor dan kasar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat melakukan siaran langsung di Kompas TV.

“KPAI menilai dialog yang menampilkan kata-kata kotor dan kasar itu sangat buruk dan tidak pantas disampaikan oleh pejabat publik. Gubernur telah memberikan teladan sangat buruk bagi anak-anak,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh di Jakarta, Jumat (20/3).

Maka dari itu, Asrorun meminta Mendagri sebagi penangung jawab pembina teknis aparatur daerah untuk melakukan proses penegakan hukum dan etika kepada gubernur terkait. Karena yang bersangkutan merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan perlu diberikan perigatan agar ada efek jera.

“Penegakan kode etik pejabat publik penting untuk dilakukan agar menjamin tegaknya pemerintahan yang baik dan bersih,” kata dia.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga dikatakannya perlu melakukan pemeriksaan kepada Ahok.

KPAI juga mendesak Ahok agar meminta maaf terbuka kepada publik khususnya kepada anak-anak, menyesali perbuatannya serta menegaskan bahwa apa yang dikatakan itu salah serta berkomitmen untuk tidak mengulanginya.

Asrorun juga mengingatkan elit politik dan pendukungnya untuk tidak mempertontonkan perilaku politik murahan, merendahkan harkat kemanusiaan dan memberikan teladan buruk bagi anak-anak.

Jangan karena pembelaan terhadap tokoh politik tertentu terus menghalalkan segala cara dan seolah membenarkan kata kotor dan kebohongan. Demikian sebaliknya, jangan karena kebencian terhadap tokoh tertentu kemudian menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan.

Ketua KPAI juga mendorong DPRD agar dapat melakukan langkah-langkah untuk fungsi pengawasan terhadap gubernur sebagai pimpinan ekskutif untuk memberikan kepemimpinan yang baik.

“Anak Indonesia butuh teladan baik dari para pemimpin publik, itulah awal revolusi mental. Jika tidak, maka politisi minus negaraawan inilah peniup lonceng kematian generasi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain