30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37484

KPAI Desak Kemendagri Untuk Segera Tindak Ahok Soal Kata Kotor

Jakarta, Aktual.co —  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti kata-kata kotor dan kasar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat melakukan siaran langsung di Kompas TV.

“KPAI menilai dialog yang menampilkan kata-kata kotor dan kasar itu sangat buruk dan tidak pantas disampaikan oleh pejabat publik. Gubernur telah memberikan teladan sangat buruk bagi anak-anak,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh di Jakarta, Jumat (20/3).

Maka dari itu, Asrorun meminta Mendagri sebagi penangung jawab pembina teknis aparatur daerah untuk melakukan proses penegakan hukum dan etika kepada gubernur terkait. Karena yang bersangkutan merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan perlu diberikan perigatan agar ada efek jera.

“Penegakan kode etik pejabat publik penting untuk dilakukan agar menjamin tegaknya pemerintahan yang baik dan bersih,” kata dia.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga dikatakannya perlu melakukan pemeriksaan kepada Ahok.

KPAI juga mendesak Ahok agar meminta maaf terbuka kepada publik khususnya kepada anak-anak, menyesali perbuatannya serta menegaskan bahwa apa yang dikatakan itu salah serta berkomitmen untuk tidak mengulanginya.

Asrorun juga mengingatkan elit politik dan pendukungnya untuk tidak mempertontonkan perilaku politik murahan, merendahkan harkat kemanusiaan dan memberikan teladan buruk bagi anak-anak.

Jangan karena pembelaan terhadap tokoh politik tertentu terus menghalalkan segala cara dan seolah membenarkan kata kotor dan kebohongan. Demikian sebaliknya, jangan karena kebencian terhadap tokoh tertentu kemudian menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan.

Ketua KPAI juga mendorong DPRD agar dapat melakukan langkah-langkah untuk fungsi pengawasan terhadap gubernur sebagai pimpinan ekskutif untuk memberikan kepemimpinan yang baik.

“Anak Indonesia butuh teladan baik dari para pemimpin publik, itulah awal revolusi mental. Jika tidak, maka politisi minus negaraawan inilah peniup lonceng kematian generasi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Wakil DPRD: Fraksi di DPRD DKI Sepakat Terbitkan Pergub

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menegaskan mayoritas fraksi di DPRD telah sepakat mendukung penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub)  terhadap evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas RAPBD tahun anggaran 2015.
“Mayoritas (setuju) pergub. Itu keinginan gubernur. Ahok kan mau semua keinginannya diluluskan, kami mau luluskan,” kata Taufik di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).
Taufik yang juga merangkap sebagai Ketua Badan Anggaran itu pun mengklaim bahwa saat ini dari sembilan fraksi di DPRD, delapan di antaranya telah sepakat penerbitan Pergub.
Dikatakan politisi partai Gerindra ini bahwa pihak DPRD tidak perlu menunggu proses input e-budgeting yang sedang dilakukan oleh pihak eksekutif selesai. Menurutnya keputusan bisa diambil tanpa perlu penyerahan hasil input e-budgeting kepada dewan.
“Itu kan kerjaan dia (Pemprov DKI). Sebelum proses pembahasan APBD berjalan mereka juga sudah input (e-budgeting),” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kadin Menilai Mandatori BBN 15 Persen Terlalu Rendah

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komite Tetap Bidang Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia Harry Salman Sohar menilai mandatori pencampuran bahan bakar nabati (BBN) 15 persen dalam setiap liter bahan bakar minyak jenis solar terlalu rendah.

“Kurang dong. Kita maunya lebih banyak lagi. Kita ini sampai 2025 mandatorinya cuma 17 persen, masih sangat rendah,” kata Harry dalam Biogas Indonesia Forum 2015 di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurut Harry, pengembangan energi terbarukan baik itu bahan bakar nabati maupun bahan bakar gas berbasis nabati di Indonesia masih banyak mengalami hambatan. Padahal, energi terbarukan berbasis nabati memiliki kelebihan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan lingkungan hidup. Masyarakat juga dinilai bisa mandiri dan berwawasan masa depan untuk menunjang pembangunan ketahanan energi daerah.

“Yang pertama bikin susah itu dari perbankan, seharusnya bisa lebih membuka kesempatan untuk pengusaha energi terbarukan,” katanya.

Harry juga meminta adanya insentif pajak yang dinilai masih terlalu memberatkan pengusaha dalam menjalankan usaha. “Kalau tarif, sudah lumayan,” katanya.

Ia menambahkan perlunya optimalisasi pengembangan biogas dari limbah perkebunan, industri, pertanian dan perkotaan menjadi energi terbarukan yang bernilai bisnis. Pola pembuatan yang sederhana, menurutnya, cocok dikembangkan di daerah pedesaan atau pulau terpencil minimal untuk keperluan rumah tangga. “Perlu sosialisasi yang baik di kalangan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah terkait tantangan pengembangan dan peluang bisnis energi biogas sebagai sumber energi alternatif,” katanya.

Pengembangan biogas diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas.

Artikel ini ditulis oleh:

Akademisi: Narapidana juga Dapat Hak Remisi

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly telah melaporkan rencana untuk merevisi PP No 99 tahun 2012 kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Laporan ini dilakukan Yasonna dalam rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan yang digelar di Kantor Presiden.
Dalam rencana revisi PP No 99 tahun 2012 tersebut, kewenangan memberikan remisi dilaksanakan Kemenkumham dan tidak bergantung pada instansi lain.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir menilai, langkah Menkumham akan merevisi PP No 99 tahun 2012 sudah tepat.
“Menurut saya PP 99 tahun 2012 itu harus dikembalikan kesemula. Semua (napi korupsi) punya hak yang sama, sejauh dia berprilaku baik dan bertaubat itu diperlakukan sama, ” kata Mudzakir ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (20/3).
Dia berpendapat, penegak hukum jangan sampai menunjukan sikap dendam terhadap terpidana atau terkesen memberikan efek jera dengan tak memberikan remisi. Sebab putusan penegak hukum itu, sambung dia, sudah final diproses pengadilan. 
“Kalau kemudian dia (napi korupsi) mendapatkan remisi, karena dia sudah melalui proses perbaikan. Contoh misalkan dia diganjar hukuman lima tahun penjara, maka dalam tiga tahun dia harus baik. Dalam hal ini penegak hukum jangan ada dendam,” kata dia
Rencana revisi ini, menurut Menteri Yasonna, juga pernah dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, beberapa waktu lalu. Komisi III DPR menyetujui dan mempersilakan Kemenkumham untuk melakukan pembahasan di seminar-seminar, workshop, dan diskusi kelompok yang melibatkan pakar. Apa yang dilakukan Kemenkumham saat ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Partai Demokrat Timor Leste Bertemu dengan Sejumlah Parpol Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Timor Leste Mariano Assanami Sabino mengatakan ingin  menjalin kerjasama dengan partai-partai Indonesia. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke Jakarta, Jumat (20/3). 
Ia mengaku kedatangannya untuk bertemu dengan Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.
“Kita berkunjung kesini untuk bertemu sama partai demokrat, gerindra, nasdem, dan juga ikut kongres partai rakyat demokratik. Jadi tujuannya untuk menjalin kerjasama dengan partai-partai Indonesia,” ujar Mariano di Jakarta, Jumat (20/3)
Mariano menyebutkan tujuan pertemuan pada tiap-tiap partai berbeda. Namun, secara keseluruhan kerjasama itu untuk menjalin hubungan baik antara Indonesia-Timor Leste.
“Untuk partai Gerindra lebih fokus pada pengkaderan dan bagaimana mengorganisir petani dan nelayan,” katanya
Ia mengatakan dalam waktu dekat ada kunjungan balik dari Partai Gerindra akan ke Timor Leste dan akan ada pertukaran pemuda khususnya untuk asosiasi petani indonesia dengan Timor Leste. Mariano mengaku akan  mengundang pemuda Gerindra ke Timor Leste untuk melihat lebih dekat kondisi susahnya Timor Leste membangun diri sebagai negara.
Kemudian, untuk Partai Demokrat fokusnya ke pelatihan kepemimpinan dan membangun hubungan partai yang lebih baik dan kerja sama untuk memperkuat demokrasi regional.
“karena kita sesama partai demokrat tapi untuk regional kita aktifkan diaolog-dialog  yang lebih membangun pemerintah maupun masyarakat yang demokratis,” jelasnya
Selain itu, Mariano juga mengatakan untuk Partai Nasdem akan adakan kerja sama untuk lebih memperkuat hubungan kedepan karena nasdem memperjuangkan restorasi Indonesia.
Mariano menuturkan Partai Demokrat sendiri ingin membangun Timor Leste yang baru, artinya membangun Timor Leste untuk semua orang Timur agar berdampak baik bagi hubungan dengan Indonesia.
“kita boleh memilih negara manapun untuk hubungan diplomasi tapi dengan Indonesia kita selalu bertetangga, jadi generasi baru Indonesia untuk membangun demokrasi Indonesia dan generasi Timor Leste untuk menjadikan negara demokratis itu sesuatu aspek penting kerja sama.” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ribuan Umat Hindu Gelar Tawur Agung Kesanga di Tugu Pahlawan

Surabaya, Aktual.co — Umat Hindu di Jawa Timur tahun ini kembali memusatkan upacara Tawur Agung Kesanga di Tugu Pahlawan sekaligus pawai ogoh-ogoh.

Upacara yang dibuka oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini tersebut, dihadiri oleh 3000 warga umat Hindu dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya.

Upacara dilaksanakan tepat pukul 08.30 WIB, di lapangan Tugu Pahlawan Surabaya  dengan lantunan doa-doa serta diiringi gamelan khas Bali, kemudian dilanjutkan dengan penyucian sesajen.

Selanjutnya,  ogoh-ogoh dipawaikan keliling Tugu Pahlawan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini hanya 3 ogoh-ogoh saja karena waktu yang singkat sebagi penghormatan kepada warga Muslim yang akan melaksanakan salat Jumat.

Sore hari menjelang senja, nantinya ogoh-ogoh tersebut akan dibakar di pura Segara, Pantai Kenjeran Surabaya, sebagi lambang penyucian dan membuang sifat-sifat jahat.

Ketua Walaka Parisada Hindu Darma Indonesia, Jawa Timur, Prof Nyoman Sutantre, mengatakan bahwa ogoh-ogoh yang diarak menggambarkan sifat buruk dan nafsu duniawi yang ada dalam diri manusia.

“Maka dari itu ini merupakan simbol penyucian diri sebelum melaksanakan ibadah nyepi” ujarnya, Jumat (20/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain