Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Republik Indonesia mencatat, sebanyak 514 warga negara Indonesia saat ini telah berada di Suriah. Namun demikian, pihak kepolisan belum mengetahui apakah para WNI itu gabung ke kelompok ISIS atau tidak. Pasalnya berdasarkan informasi, untuk menjadi tentara disana dijanjikan bayaran yang menggiurkan.
Apalagi menurut Kadivhumas Polri Brigjen Polisi Anton Charliyan, banyaknya WNI yang pergi ke Suriah karena ada dua hal. Pertama, untuk menjalankan akidah Islam secara menyeluruh. Kedua, motivasi ekonomi.
“Informasinya menjadi tentara di sana, bayarannya Rp 20 juta hingga Rp 150 juta per bulan,” kata Brigjen Anton di Mabes Polri, Jumat (20/3).
Banyaknya WNI yang pergi ke negara-negara di Timur Tengah telah membuat Polri khawatir. Kendati demikian, pemerintah tidak bisa mencegah seseorang bepergian ke luar negeri sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan dokumen keimigrasian.
“Sepanjang yang bersangkutan tidak memiliki catatan tindak pidana, kita tidak bisa mencegah dia ke luar negeri. Contoh, kalau ada yang mau ikut perang di luar negeri, siapa yang bisa mencegah kalau dokumen keimigrasiannya lengkap?” kata dia.
Namun demikian, Polri hanya meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya pihak-pihak yang mengajak bergabung dengan organisasi terlarang seperti ISIS.
“Kami atas nama Polri mengimbau dengan sangat kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak lagi tergoda bujuk rayu organisasi macam ISIS untuk berangkat ke luar negeri dengan misi tidak jelas,” kata dia.
Pihaknya pun mengimbau media untuk berperan memberi informasi dan mengedukasi masyarakat tentang risiko yang didapat jika bergabung dengan kelompok ini. 
“Mohon media bisa memberikan pendidikan politik. Indonesia hanya mengirimkan orang ke luar negeri untuk perdamaian dunia. Kalau ada kelompok perorangan memberangkatkan ke luar negeri untuk berperang, itu menyalahi UU,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah tokoh nasional menghadiri peresmian rumah Komunitas Banteng Muda (KBM) di Taman Kebon Sirih III nomor 11, Jakarta Pusat, Kamis, (19/3) malam. Diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketum PKPI Sutiyoso alias Bang Yos, Hendarman Supandji selaku Gubernur Lemhanas, Eros Djarot, Magaran Pardede Walikota Jakarta Pusat, Dian Ekawati anggota HIPMI, serta sejumlah tokoh lainnya.
Ketua KBM Banyu Biru Djarot mengatakan bahwa rumah KBN adalah komunitas tempat banteng muda berkumpul. “Kalau kita punya cita-cita pergerakan, makaitu akan terngiang. Trijiwa KBM adalah trilogi aplikatif. Yakni kemanusiaan, kreatifitas, dan kebaikan. Inilah ruh perjuangan kita,” ujar Banyu Biru.
Dia menambahkan, rumah perjuangan KBM ini investasi tertinggi dan terluhur bagi kami. Ini wujud tegak lurusnya KBM dalam mengawal empat pilar bagsa, makanya ini menjadi kebanggan bagi kami. Pergerakan kami real dan kongkeit.
Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto selaku Dewan Pembina KBM mengatakan, Bung Banyu Biru, saya selalu diingatkan berilah saya 10 pemuda maka saya akan ubah dunia. Kita lawan kapitalisme dan imprealisme. Spirit Kemerdekaan Indonesia kekinian adalah melawan Kebodohan, ketidakadilan, dan kemiskinan.
“Saya meyakini komunitas ini akn terus bergerak, bukan karena pencarian jatidiri, tapi karena idiologi. Dengan kemanusiaan tadi, mampu mendengar jeritan kesusahan rakyat. Kami harap, dengan kesadaran idioligi dan karakter progresif maka kbm akan jadi penggerak perubahan bangsa,” tandas Hasto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah melimpahkan kasus yang dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait adanya anggaran ‘siluman’ di APBD DKI ke Polda Metro Jaya.
“Tidak ada pelimpahan. (Masih) dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan,” Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (20/3).
Menurut Priharsa, saat ini kasus tersebut masih di dalami oleh bidang Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Dia pun kembali menegaskan jika pihaknya tidak punya rencana untuk menghentikan kasus tersebut.
“Tidak (dihentikan). Masih di dumas,” kata dia.
Sebelumnya, Ahok mengaku mendapat kabar bahwa kasus yang dilaporkan ke KPK akan dilimpahkan. Mendengar kabar tersebut, Ahok mengaku khawatir dengan penanganan kasus yang dilaporkannya itu. Mantan politisi Partai Gerindra itu takut jika kasus tersebut akan bernasib sama dengan perkara Komjen Pol Budi Gunawan (BG).
“Nah saya tidak tahu (prosesnya). KPK dengar-dengar kemarin ada isu dari penyidik yang datang katanya mau diambil alih Kejagung. BG saja diambil alih Kejagung. Saya bingung sama pimpinan KPK,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/3).
Seperti diketahui, Ahok mendatangi gedung KPK pada Jumat (27/2) silam. Saat itu dia datang bersama beberapa jajaran stafnya. Untuk memperkuat laporannya soal anggaran ‘siluman’, dia juga meyertakan beberapa bukti yang diperlukan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa Badan Hukum Milik Negara (BUMN) membuat Gabungan kelompok relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia kecewa. Pasalnya, para politisi pendukung pemerintahan lama banyak yang diangkat menjadi komisaris beberapa BUMN. 
Menurut mereka, masuknya pendukung SBY dan pendukung koalisi Merah-Putih dalam jajaran komisaris beberapa BUMN akan menjadi duri dalam daging yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham BUMN tapi hati dan pikirannya oposisi. 
“Hal ini sangat mengkhawatirkan karena mereka tidak satu visi dengan pemerintahan Jokowi. Komisaris independen semestinya terdiri dari orang-orang yang satu visi dengan pemerintah, untuk memastikan BUMN yang diawasi tidak melenceng dari visi Presiden,” kata koordinator Nasional Duta Jokowi Joanes Joko di Jakarta, Jumat, (20/3). 
Selain itu, para pendukung SBY yang masih mendominasi BUMN selalu membangun opini seolah relawan Jokowi tak layak menjadi komisaris. Padahal banyak relawan Jokowi yang memiliki kompetensi, integritas, loyalitas dan satu visi dengan pemerintah. Mereka seolah ingkar para tim sukses SBY selama ini mendapat jabatan komisaris untuk memastikan agar memiliki “amunisi politik”. 
“Mereka membawa agenda terselubung, yakni mengamankan kepentingan rejim SBY di bidang ekonomi dan mempertahankan ideologi neo-liberal yang ditanamkan rejim lama di dalam BUMN,” ujar Sekjen Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Hebat, Hendrik Dikson Sirait. 
Berdasarkan catatan Sekber Partisipasi, pendukung pemerintah lama yang dipilih RUPS menjadi komisaris antara lain Aviliani (Bank Mandiri), politisi PKS Adyaksa Dault (BRI), politisi Partai Demokrat Mustafa Abubakar (komisaris Utama BRI), kerabat SBY Gatot Suwondo ( komisaris BRI), mantan stafsus SBY Daniel Sparingga (komisaris Jasa Marga), dan besan Aburizal Bakrie BS Kumuyolno (BRI). 
“Mereka menyebarkan isu bahwa jika ada relawan dipercaya menjadi komisaris BUMN seolah hanya bagi-bagi jabatan dan mengingkari kompetensi para relawan,” sambung Sekjen Projo, Guntur Siregar
Untuk diketahui, Sekber Partisipasi Indonesia adalah gabungan organisasi relawan Jokowi, antara lain Projo, Seknas Jokowi, Almisbat, Duta Jokowi, Jokowi Mania, Relawan Penggerak Jakarta Baru, dan Lingkar Trisakti.

Artikel ini ditulis oleh: