30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37496

Dolar Kembali Bangkit, Rupiah Melemah ke Posisi Rp 13.065

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang ditransaksikan antarbank pada pembukaan perdagangan pagi di akhir pekan ini dibuka melemah. Pelemahan tersebut seiring dengan bangkitnya indeks dolar AS di kancah bursa dunia.

Berdasarkan data Bloomberg Dollar Indeks, Jumat (20/3), rupiah dibuka melemah  ke posisi Rp 13.065 per dollar AS, dibanding penutupan kemarin pada 13.057. Pada pembukaan perdagangan kemarin, laju Rupiah sempat melesat kuat meninggalkan level Rp 13.000, yakni di posisi RP 12.980. IHSG serta SUN juga menguat cukup tajam menyusul jatuhnya indeks dolar AS.

Jatuhnya indeks dollar AS kemarin akibat pernyataan Gubernur The Fed, Janet L Yellen yang lebih pesimistis ternyata tidak berlangsung lama. Indeks dollar AS kembali menguat 0,5 persen hingga dini hari tadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil US Treasury 10 tahun.

Sebagian besar mata uang Asia ditransaksikan cenderung menguat terhadap dolar AS pada perdagangan pagi ini. Dari 11 mata uang Asia, sebanyak tujuh mata uang menguat dipimpin oleh yuan 0,54%. Sementara itu, empat mata uang lainnya melemah dengan won paling tertekan sebesar 0,33%.

Kepala riset dari NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada memproyeksikan laju berada di atas target level resisten 13.159, yakni Rp13.015-12.995 (kurs tengah BI). Menurutnya, sentimen dari The Fed tersebut cukup membantu perbaikan laju Rupiah.

“Meski kami mengharapkan laju Rupiah berlanjut naik, namun dengan mulai melemahnya laju minyak mentah dapat membuka peluang penguatan Dolar AS. Tetap cermati dan antisipasi potensi pembalikan arah,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Galang Aksi Turunkan Jokowi-JK, Mantan Aktifis UI Kembali Turun ke Jalan

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua BPM UI yang juga Koordinator Pendudukan MPR-DPR 1998, Heru Cokro yang tergabung dalam Jaringan Aksi Aktivis Alumni UI akan menggelar Rapat Akbar di kampus UI. Rapat akbar ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan kegelisahan atas kondisi bangsa saat ini. 
Menurutnya, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mengkhawatirkan. Selain menunjukkan belum berpihak pada rakyat, di era Jokowi-JK juga penegakkan hukum semakin amburadul dan di saat yang sama kebutuhan pokok semakin mencekik rakyat. 
“Kita lihat supremasi hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara telah dijungkirbalikan oleh pelaksana mandat rakyat itu sendiri, seperti kisruh KPK versus Polri,” ujar Heru di Jakarta, Jumat (20/3).
Dengan dasar itu, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) lintas generasi siap mengangkat panji-panji kembali untuk memprotes kebijakan Jokowi-JK. Mantan aktivis BEM UI ini bersama sejumlah mantan Ketua dan Sekretaris Jenderal BEM UI mengatakan perjuangan reformasi yang digelorakan mahasiswa 17 tahun lalu, secara kasat mata dan terang benderang mulai dikhianati.
“Yang dahulu menjadi musuh bersama kini malah dipraktekan dan tumbuh kembali bagaikan parasit yang terus menggerogoti pemerintahan Jokowi-JK,” katanya
Selain itu, hal yang lebih memprihatinkan adalah semakin mahalnya harga-harga barang kebutuhan pokok karena dipicu kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, listrik, gas dan pajak. 
“Alih-alih ingin mempertahankan stabilitas ekonomi, yang terjadi justru mencekik leher rakyat dan rakyat dipaksa mengencangkan ikat pinggangnya karena melambungnya harga-harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Pemerintah Teruskan Kebijakan “One Map Policy” Atasi Konflik Lahan

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah meneruskan kebijakan satu peta (one map policy) untuk menghilangkan potensi konflik atas penguasaan lahan, yang selama ini masih terjadi di antara berbagai kelompok kepentingan.

“Ini wacana lama untuk menyatukan satu peta karena selama ini banyak instansi pemerintah yang mempunyai peta sendiri-sendiri, belum lagi peta yang dibuat pihak swasta, sehingga merancukan pembangunan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago seusai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (19/3) malam.

Dalam rapat koordinasi membahas “One Map Policy” yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil itu, ikut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Andrinof memastikan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) akan menyelesaikan peta itu secara mendetail, untuk menuntaskan masalah tumpang tindih kepemilikan tanah yang sering menghambat pembangunan.

Ia mengatakan prioritas wilayah yang segera dipetakan untuk mewujudkan rencana itu adalah kawasan pantai utara Jawa serta Kalimantan, karena di daerah tersebut sering terjadi konflik sosial yang diakibatkan oleh perebutan lahan. “Wilayah Jawa khususnya pantura, kemudian Kalimantan, karena di sana paling banyak ditemukan tumpang tindih atau konflik pemanfaatan lahan. Secara bersamaan ini akan diselesaikan, yang mengurus BIG bersama Lapan,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan peta itu akan menghitung potensi kekayaan alam Indonesia serta menjawab masalah penyediaan data perkebunan, pertanian, dan kehutanan yang selama ini belum terpenuhi. “Ini belum sepenuhnya terekam, yang terekam di BIG baru 26 provinsi. Di catatan saya, kehutanan baru sembilan provinsi. Ini masih berebutan, karena ada tumpang tindih, peta pemerintah daerah dengan peta kementerian masih tabrak-tabrakan,” katanya.

Dalam jangka waktu dekat, BIG menyusun kembali kerangka peta dasar yang akan didukung bahan-bahan dari setiap instansi kementerian maupun pemerintah daerah untuk mempertegas agar data yang dihasilkan lebih memadai. Kebijakan Satu Peta atau “One Map Policy” terlahir karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang menjadi dasar penguasaan lahan oleh sejumlah instansi, tidak merujuk pada satu pun sumber rujukan Peta Dasar.

Selama ini, juga masih banyak peta perizinan pemanfaatan lahan dari instansi-instansi terkait, belum sepenuhnya mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, baik klasifikasi objek geografis, skala, maupun georeferensi.

Artikel ini ditulis oleh:

Akhir Pekan, IHSG Dibuka di Zona Merah

Jakarta, Aktual.co — Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pagi akhir pekan ini dibuka di zona merah. IHSG dibuka di posisi 5.433,15. Turun 20,7 poin atau 0,38%. Indeks LQ45 juga melemah 5,23 poin (0,55%) menjadi 944,5.

Sebelumnya, pada perdagangan Kamis (19/3) kemarin, IHSG ditutup naik 0,75% ke level 5.453,85. Naik +40 poin (+0,75%). Indeks LQ-45 ditutup menguat di 949, naik +9 poin (+0,96%). Sebanyak sembilan sektor menguat, dipimpin oleh sektor properti yang naik +1,73% dan sektor tambang yang naik +1,51%.

Euphoria pasar bursa pasca pernyataan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve/The Fed nampaknya mulai pudar.  Pernyataan Gubernur The Fed, Janet Yellen yang mengumumkan belum akan dilakukannya kenaikan suku bunga disinyalir menjadi pemicu para pelaku pasar untuk kembali menahan diri bahkan berharap cemas terkait kapan akan dinaikannya suku bunga AS itu.

Kiwoom Securities dalam risetnya memproyeksikan laju IHSG akan bergerak negatif hari ini. Riset menyebutkan, melemahnya Dow Jones, serta relatif turunnya bursa regional dapat menekan sentimen. IHSG bergerak cukup positif, namun dengan membentuk open gap kemarin, serta posisi di dekat resistance yang masih berpeluang menghambat kenaikan.

Sementara itu, Mandiri Securitas memprediksikan laju IHSG hari ini akan berada pada kisaran 5.400-5.464.

Artikel ini ditulis oleh:

Mensos Setuju Dana Parpol Rp 1 Triliun, Tapi..

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa setuju dengan wacana pendanaan partai politik sebesar Rp1 triliun asal dengan catatan parpol tidak lagi berbisnis.
“Asal dengan catatan partai tidak boleh lagi berbisnis, sehingga kader-kader partai di eksekutif maupun legislatif dapat menjalankan suara rakyatnya dengan baik,” kata Khofifah di Aceh Selatan, Jumat (20/3).
Mantan Cagub Jatim dalam pilkada lalu itu mengatakan, dana untuk parpol sudah lazim dilakukan di luar negeri.
“Negara-negara lain itu sudah melakukan seperti ini, itu fair. Biasanya dihitung berdasarkan unit cost perolehan pada pemilu terakhir, itulah yang menjadi dasar pemerintah kepada parpol,” katanya.
Insentif dari negara tersebut digunakan untuk pendidikan politik, kaderisasi dan pembinaan kader.
Wacana pendanaan parpol tersebut dicetuskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo namun menuai pro dan kontra.
Pendanaan Rp 1 triliun memang bukan hanya untuk satu partai. Mekanisme subsidi negara diberikan berdasarkan perolehan suara partai dalam pemilu.

Artikel ini ditulis oleh:

Megawati Masih Dibutuhkan Jaga Soliditas PDIP

Jakarta, Aktual.co — Sosok ketokohan Megawati Soekarnoputri masih diperlukan guna menjaga soliditas dalam menghadapi masa transisi seperti ini.
Demikian disampaikan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, di Jakarta, Kamis (19/3).
Kata Hasto, setelah sepuluh tahun menjadi partai oposisi, kini PDI Perjuangan menjadi partai koalisi pemerintahan. Untuk itu, kata dia, diperlukan sosok yang bisa menjaga soliditas partai agar tetap kritis terhadap pemerintahan. 
“Kita masih membutuhkan ketokohan Bu Mega dalam masa transisi ini. Sangat diperlukan untuk menjaga perjuangan Bung Karno di dalam tubuh PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Hasto memastikan bahwa Megawati Soekarnoputri akan kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 pada Kongres PDI Perjuangan mendatang. 
“Ini merupakan hasil keputusan rapat koordinasi nasional belum lama ini,” sergahnya. 
Kendatipun demikian, Hasto membantah bahwa proses kaderisasi di tubuh partainya tidak berjalan maksimal. Ia menyebutkan, tokoh seperti Joko Widodo, Ganjar Pranowo, atau Puan Maharani merupakan kader muda PDI Perjuangan yang potensial. 
“Mereka-mereka itu sudah sejak awal kami persiapkan untuk menjadi kader potensial,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain