Jakarta, Aktual.co —  Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran berharap Pemerintah bisa memberikan privilege untuk PLN agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan negara penyedia Powerplant, jaringan, transmisi, dan distribusi sebagaimana yang dilakukan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Jepang.

“PLN memang  perusahaan yang harus memberi pelayanan jasa, tapi kan dia bisa aja membangkitkan energi, menjual energi dengan tujuan memberikan jasa, mestinya PLN bisa seperti itu. Banyak kan perusahaan-perusahaan di Malaysia mulai powerplant, transmition, distribution. Jepang juga punya. Cuma memang dibagi menjadi beberapa company,” ujar Anggota DEN, Tumiran di Jakarta, Kamis (19/3).

Menurutnya, wacana regionalisasi PT PLN (Persero) merupakan langkah yang tidak bijak dan terlalu beresiko. Jika swasta dibiarkan menguasai pembangkit, dapat menimbulkan masalah baru. Pemerintah diharapkan dapat menghindari hal-hal seperti biaya produksi, dan mahalnya tarif listrik.

“Bisalah mereka (PLN). Sekarang tata-lah organisasi PLN, bagaimana dia bisa dibentuk menjadi tulang punggung, jangan bangun pembangkit kita kasihkan swasta, seolah swasta yang mau diajak berpartisipasi semua. Terlalu beresiko,” tandas dia.

Perlu diketahui, Regionalisasi PLN merupakan program mengubah status PLN sebagai BUMN kelistrikan dari badan usaha penyedia ketenagalistrikan dari sisi hulu ke hilir, menjadi hanya sebagai perusahaan jasa penyedia jaringan, distribusi, transmisi, dan perusahaan jasa perawatan, infrastruktur listrik.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan ketidaksepakatannya dengan Pemerintah terkait wacana regionalisasi PT PLN (Persero). Hal itu dianggap rencana yang tidak bijak dan terlalu beresiko.

Perlu diketahui, Regionalisasi PLN merupakan program mengubah status PLN sebagai BUMN kelistrikan dari badan usaha penyedia ketenagalistrikan dari sisi hulu ke hilir, menjadi hanya sebagai perusahaan jasa penyedia jaringan, distribusi, transmisi, dan perusahaan jasa perawatan, infrastruktur listrik.

“Engga dululah, jangan dulu, tidak ada dasarnya sekarang. PLN itu manja, kelola Indonesia dari dulu tidak maju maju,” kata Anggota DEN, Tumiran, di kantornya, Jakarta, Kamis (19/3).

Menurutnya, dengan dibiarkannya swasta menguasai pembangkit, dapat menimbulkan masalah baru dan pemerintah diharapkan dapat menghindari hal itu.

“Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengembangan teknologi pembangkit? Siapa yang bertanggung jawab terhadap harga cost produksi? Kalau negara kan bisa,” ujarnya.

Menurutnya, peralihan regionalisasi itu tidak mudah. Tidak bijak jika tiba-tiba pembangkit listrik yang menguasai hidup masyarakat banyak menjadi diswastakan.

“Saya kira tidak sesederhana itulah, sekarang PLN ga berkembang itu kan terlalu banyak intervensi. Sekarang kita tidak bisa menyuruh PLN untuk bangun, lalu tiba-tiba pembangkit di swastakan. Ini saya kira bukan sesuatu yang bijak,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka