Jakarta, Aktual.co — Nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono kerap kali disebut ikut terlibat dalam beberapa kasus dugaan korupsi. Meski demikian, tak satupun dari perkara itu ditindaklanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal tersebut, Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadyah Jakarta, Chairul Huda, menyatakan, sikap KPK tersebut mesti dipertanyakan. Terlebih, tak sekalipun KPK memeriksa putra bungsu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
“Kan sudah banyak dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Ibas, didalami semua itu,” ujar Chairul ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (18/3).
Sebelumnya, nama Ibas kembali disebut mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, M Nazaruddin, memperoleh duit dari proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang. Selain itu, Ibas juga disebut menikmati duit pada proyek SKK Migas.
“Di SKK Migas itu kontraknya itu ada ratusan juta dolar,” kata Nazaruddin.
Dari proyek tersebut, Nazar menuturkan, Ibas menerima fee antara lima hingga tujuh persen. “(Jadi) ya uangnya itu jutaan dollar lah. Ada yang US$1 juta, US$500 ribu, ada yang US$405 ribu,” imbuh dia.
Duit tersebut, diutarakan Nazar, berbeda dari uang yang dia terima dari sejumlah pihak. Bahkan, Nazar menyebut, Ibas juga mendapat uang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum Jero Wacik.
“Mas Ibas juga ada perintah untuk mengambil duit dari Menteri ESDM sebelum Pak Jero. Ada juga saya suruh ngambil ambil untuk kas DPP, jadi banyak. Nanti banyak proyek, banyak penerimaan,” terang Nazar.
Nazar bahkan berani menjamin keterangan yang dia berikan benar. Bahkan, Nazar menyebut, Anas Urbaningrum bisa memberi keterangan tambahan terkait dugaan penerimaan putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono yang menenikmati proyek bancakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komunitas “Banyungawan Bojanegara” Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berencana meminta Balai Arkeologi Yogyakarta melakukan penelitian purbakala di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, yang pernah ada temuan fosil paus purbakala pada 2011.

“Permintaan penelitian purbakala kepada Balai Arkeologi Yogyakarta, masih kami koordinasikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar),” kata Ketua Komunitas ‘Banyungawan Bojanegara’ Bojonegoro Nunung Dianawati, di Bojonegoro, Rabu (18/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan Balai Arkeologi Yogyakarta akan memasukkan penelitian purbakala di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, dalam programnya, kalau memang usulan yang disampaikan diterima.

“Kami memilih Balai Arkeologi Yogyakarta, sebab kalau memang hasilnya positif kemungkinan bisa dilakukan ekskvasi,” paparnya.

Menurut dia, lokasi temuan fosil paus purbakala di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, layak diteliti untuk menentukan kemungkinan dilakukan ekskavasi, karena fosil paus yang ditemukan belum sempurna.

Ia memperkirakan fosil paus yang ditemukan di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, panjangnya hanya sekitar 3 meter.

Padahal, lanjut dia, fosil paus yang pernah ditemukan di dunia, panjangnya berkisar 8-11 meter.

“Jelas kemungkinan masih ada fosil paus yang tertinggal di sekitar lokasi temuan,” katanya, menegaskan.

Ia juga menegaskan fosil yang ditemukan Supangat di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang pada 2011 itu, memang benar fosil ikan paus.

“Kepastian itu kami terima dari seorang ahli arkeologi asal Bandung, yang pernah melakukan penelitian fosil temuan Supangat,” kata alumnus Universitas Udayana Bali, Fakultas Arkeologi itu.

Penemu fosil paus purbakala asal Temayang, Supangat menjelaskan fosil paus yang pernah ditemukan di dunia hanya di empat lokasi, salah satunya di Mesir.

“Temuan fosil paus saya ini satu-satunya di Asia, sehingga layak memperoleh perhatian,” ucapnya, menegaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Loyalis Aburizal Bakrie (Ical) yang kini bergabung dengan kubu Agung Laksono, Dito Ganinduto, meminta Ical untuk menghormati keputusan pemerintah terkait kepengurusan partai beringin.
“Pak Ical (Aburizal), kalau bisa menghormati keputusan Mahkamah Partai Golkar. Sebagai negarawan harus mengikuti keputusan pemerintah,” kata Dito, saat bertandang ke Kantor DPP PKB di Jakarta, Rabu (18/3).
Dito yang kini menjabat anggota Komisi VII DPR RI menyampaikan bahwa sejauh ini loyalis Aburizal Bakrie di DPR RI yang telah menyatakan mendukung Agung Laksono berjumlah delapan hingga sembilan orang.
Dirinya pribadi mendukung Agung Laksono lantaran menkumham sebagai wakil pemerintah telah memutuskan siapa kepemimpinan Golkar yang sah.
Sementara itu, Agung Laksono menyatakan akan segera mengganti Ketua Fraksi Golkar DPR RI dengan Agus Gumiwang Kartasasmita. Pergantian itu akan dilakukan 23 Maret 2015.
“Agus Gumiwang ini Ketua Fraksi yang baru, yang akan diluncurkan 23 Maret, dan saya yakin Fraksi Golkar setuju,” kata Agung.

Artikel ini ditulis oleh: