Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI Didik Mukriyanto mengatakan hak angket menjadi hak konstitusional DPR, dan diharap tidak ada intervensi terhadap partai politik dalam prosesnya.
“Sebagaimana kita tahu dalam konteks tupoksi kita di DPR, beberapa hak dipunyai di DPR terhadap pengawasan pemerintah. Hak angket jadi hak konstitusional di DPR,” ujar Didik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/3).
Selain itu, terkait dengan sikap fraksinya, dari awal Partai Demokrat memahami legal standing dalam pengawasan terhadap pemerintah.
“Kalau ada wacana dari teman-teman dalam hak angket, sudah barang tentu hak itu digunakan. Mencermati kondisi itu Partai Demokrat tidak pernh antipati terhadap hak-hak itu,” katanya.
Didik menambahkan, terkait hak angket, dirinya mengimbau jangan sampai ada intervensi terhadap partai politik terkait persoalan parpol yang berseteru.
“Saya hanya berharap dalam konteks menjalankan kewenangan dalam parpol kita tahu bahwa menkumham punya undang-undang parpol dan itu jelas standing subtansi prosedurnya. Agar tetap kuat demokrasinya maka kita harus tetap jaga demokrasi. Jangan ada intervensi apapun terhadap parpol.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP berpendapat, dari tiga kondisi ekstrem yang pernah terjadi di internal lembaganya, kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) merupakan yang paling berat.
“Ada tiga kondisi yang di alami KPK. Saya menyebutnya siklus tiga tahunan, secara bercanda. Kondisi-kondisi yang agak ekstrem dan yang paling berat adalah yang sekarang,” ujar Johan ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (18/3).
Menurutnya, alasannya adalah karena pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, tidak bertindak cepat dalam mengantisipasi kisruh tersebut.
Kendati demikian, dia menganggap permasalahan hukum yang menimpa Abraham dan Bambang itu bukan upaya pelemahan lembaga antirasuah.
“Bukan melemahkan, tetapi tidak bertindak cepat. Ini saya lihat Presiden tidak bertindak cepat,” sesalnya.
Seperti diketahui, sebelum kasus dua pimpinan KPK nonaktif itu terjadi, KPK lebih dulu menghadapi pemasalahan yang menjerat Antasari Azhar dan Bibit Waluyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Suguhan parade (kompetisi) gong kebyar memeriahkan Pesta Kesenian Bali selalu mendapat perhatian besar masyarakat setempat maupun wisatawan dalam menikmati liburannya di “Pulau Dewata” itu, kata pengamat dan pelaku seni budaya Bali Kadek Suartaya.

“Parade gong kebyar sejak dimulai tahun 1968 dengan nama Meredangga Uttava, festival gong kebyar se-Bali berlangsung bergemuruh,” kata Kadek Suartaya yang juga dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar itu di Denpasar, Rabu (18/3).

Ia mengatakan, bahwa peristiwa seni pentas yang awalnya digelar Listibiya Provinsi Bali mampu menyedot perhatian masyarakat “Pulau Dewata”.

Festival itu, katanya, pada awalnya melibatkan sekaa-sekaa sebunan (gabungan) yang lebih mengambil peran dan menuai kejayaan, seperti Sekaa Gong Kebyar Belaluan Sadmerta Kota Denpasar, Sekaa Gong Kebyar Jaya Kesuma Banjar Gladag Denpasar, dan Sekaa Gong Kebyar Banjar Pinda, Blahbatuh Kabupaten Gianyar, serta beberapa sekaa gong kebyar dari Bali utara.

Kadek Suartaya mengatakan festival gong kebyar sekarang juga lebih menonjolkan peran sekaa sebunan yang diambil alih dari tim seniman gabungan yang langsung dikoordinasi dan difasilitasi instansi terkait di masing-masing kabupaten/kota.

Gong kebyar sejak pertama kali muncul di Kabupaten Buleleng, Bali utara pada 1915 atau 100 tahun yang silam, cepat populer di masyarakat “Pulau Dewata”.

“Demam gong kebyar merasuki Bali, membungkam keberadaan bentuk-bentuk seni karawitan lainnya. Pada tahun 1950-an, tidak sedikit ensambel gamelan yang berbahan perunggu dan semarapagulingan dilebur menjadi gong kebyar,” katanya.

Kini, katanya, hampir setiap banjar atau desa di Bali memiliki gamelan yang biasanya diukir berprada gemerlap.

“Gong kebyar juga diboyong ke mancanegara, dimainkan oleh para seniman setempat, seperti grup Gong Kebyar Sekar Jaya di Amerika Serikat dan Grup Sekar Jepun di Jepang,” ujar Kadek Suartaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rencana menkumham Yasonna Laoly merevisi Peraturan Pemerintah No 99/2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa, bernuansa politis dan menguntungkan kelompok tertentu.
“Rencana itu kental nuansa politis dan digulirkan untuk menguntungkan kelompok tertentu,” kata Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Alvon Kurnia, di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (18/3).
Dirinya meminta masyarakat untuk mempertanyakan rencana revisi tersebut. Hal ini tekait dengan data dari KPK yang menyatakan PDIP partai terkorup dengan indeks 10,7 atau 157 kasus korupsi. Selain itu, ada Partai golkar, PAN, PKB.
“Yang paling banyak terpidana korupsi itu dari PDI-P, akhirnya kita melihat ini ada motif politik, bagaimana kita mau percaya,” ujar dia.
Diketahui, menkumham mewacanakan untuk merervisi PP 99/2012. Dirinya beranggapan, seburuk-buruknya napi korupsi, tetap harus diberikan hak mendapat keringanan hukuman.

Artikel ini ditulis oleh: