Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) keterlaluan, dengan merekomendasikan pemblokiran situs islam. 
Fadli menyarankan agar BNPT jangan membuat kriteria yang dangkal mengenai radikalisme.
“Pemblokiran sejumlah situs saya kira keterlaluan lah. Harusnya dia konsultasi dengan para ahli ulama, cendikiawan, NU, MUI. Jangan buat kriteria dangkal soal radikalisme, harus banyak belajar lagi BNPT ini,” ujar Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (2/4).
Menurutnya, hal tersebut merupakan  kemunduruan di dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ia menganggap lembaga-lembaga pemerintah tidak mampu mengelola.
“Harusnya panggil dulu pengelola situs sebelum blokir. Cara-cara seperti ini kok bisa dilakuakan. Ini langkah mundur menunjukkan lembaga-lembaga ini tidak bisa dan tidak mampu mengelola, ” katanya.
Selain itu, terkait isu pemblokiran itu adalah sengaja karena memuat konten kritis ke pemerintah, Fadli menuturkan hal itu mungkin bisa terjadi.
“Bisa saja disengaja. Saya lihat hidayutullah.com itu situsnya sangat ilmiah dan bagus, eramuslim juga organisasinya jelas dan resmi ada identitasnya, tapi menurut saya harusnya panggil diskusi, dinasehati, dibina jika memang melenceng.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyanyi sekaligus pesinetron Marshanda menggelar acara bertajuk ‘Celebrity Garage Sale, for Charity In Manifesto’. Chaca-panggilan akrab Marshanda- mengatakan, seluruh koleksi busana dan aksesoris milik selebriti Indonesia tersebut, hasil penjualannya akan digunakan untuk membantu dunia pendidikan di Tanah Air.

Di kesempatan yang sama, dia prihatin melihat dunia pendidikan di Indonesia yang belum merata.

“Yang jelas, even manifesto ini ada unsur berbaginya. Di sini aku ngajak teman-teman artis untuk ngumpulin baju-baju yang masih bagus, nanti hasil penjualannya didonasikan untuk dunia pendidikan, ” kata Marshanda kepada Aktual.co, ditemui di Grand Indonesia, jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

“Waktu itu, melihat anak-anak di daerah Cilincing belajar di lantai tanah. Mereka belajar nggak pakai meja, papan tulis nggak bagus banyak. Aku punya teman voulentir, dia sampai mau datang ke tempat itu, untuk mengajari anak-anak yang tidak mampu. Jadi aku kenal banyak orgnaisasi-organisasi non profit disitu gurunya lulusan S2. Ide itulah yang menginspirasi aku membuat acara ini, ” jelas bintang sinetron ‘Bidadari’ tersebut.

Namun, ketika ditanya, apakah barang yang dijual di acara kali ini, termasuk salah satu barang kesayangan ibu anak satu ini?

“Memang sih ada beberapa yang masih aku suka. Tapi masa memberi satu aja kita nggak mau. Apalagi yang kita lakukan buat hal kebaikan. Jadi aku nggak bisa menolaknya meskipun aku masih sayang, ” urainya.

“Aku yakin yang namanya cewek pasti punya lebih dari satu lemari bajunya. Jadi kalau cuma 1 atau 2 baju aku nggak masalah, ” tandasnya sambil tersenyum

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara berpendapat hak angket yang akan dilakukan oleh DPR terhadap keputusan politis Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly terhadap pengesahan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono, terbuka lebar.
“Hak angket semakin terbuka lebar untuk dijalankan di sidang paripurna DPR guna melakukan penyelidikan dibalik kebijakan Menkumham yang cenderung dianggap tidak netral dalam membuat keputusan terkait kisruh kepengurusan di internal Partai Golkar,” kata Igor, di Jakarta, Kamis (2/4).
Melalui putusan sela PTUN Jakarta yang menunda pelaksanaan SK Menkumham tanggal 23 Maret 2015, menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan Golkar kembali kepada status quo hasil Munas ke-8 Partai Golkar di Riau yang sah dan diakui pemerintah berdasarkan surat Menkumham tanggal 5 Februari 2015.
“Konsekuensinya, sebelum inkrahnya putusan pengadilan, maka pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR belum diperbolehkan, dan ARB adalah Ketum Golkar yang punya wewenang memproses rekruitmen kader Golkar untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak akhir tahun ini di KPU dan KPUD,” jelas Igor.
Pengurus Golkar hasil Munas Riau punya hak membatalkan segala keputusan dan tindakan politik dan administratif dari kubu Agung Laksono, sejak dikeluarkannya SK pengesahan Menkumham tanggal 23 Maret sampai dengan adanya putusan penundaan PTUN, 1 April 2015.
Diketahui, Majelis hakim PTUN, pada Rabu (1/4), memutuskan menunda pelaksanaan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono.
Putusan majelis hakim PTUN tersebut menguatkan permohonan putusan provisi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Komunikasi dan Informatikan melakukan penutupan terhadap situs yang dianggap mengajarkan faham radikalisme. Penutupan itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap hasil analisis yang mereka lakukan terhadap situs itu.
“Langkah pemblokiran itu harus dilakukan karena radikalisme dan terorisme itu adalah kegiatan extraordinary (luar biasa) sehingga pola penanganannya harus ekstra juga,” kata Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding di Jakarta, Kamis (2/4).
Penutupan situs yang dianggap radikal itu perlu dilakukan, hal tersebut sebagai antisipasi. Namun, harus melalui aturan yang sudah ditetapkan. “Jadi caranya memang harus luar biasa tanpa harus mekanisme berbelit.”
Menurut dia, faham radikalisme atau bahkan terorisme sangat berbahaya bila pemerintah menyikapi biasa-biasa saja. Dia menilai bila ada orang yang sudah ‘termakan’ dengan propaganda, mereka akan sulit untuk menyadarkan kembali.
“Itu butuh pola-pola deradikalisasi yang sangat panjang untuk membuat mereka sadar kembali. Dan itu harus benar-benar disadari oleh semua pihak.”
Apalagi, sambung dia, Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi incaran terorisme untuk mengembangkan faham dan merekrut anggota barunya. Keberadaan situs-situs radikal ini, kata Politikus asal Partai Hanura itu, merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. 
Terlebih, keberadaan internet dan media sosial telah memudahkan para pelaku terorisme itu untuk melakukan propaganda yang sulit dibendung dan tidak melihat tataran umur.
“Jelas aksi mereka sangat mengerikan. Bayangkan semua tingkatan umur bisa bebas mengakses mereka (situs-situs radikal) tanpa ada saringan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu