Jakarta, Aktual.co — Pemerintah akan melakukan reorganisasi TNI dalam waktu lima tahun untuk memperkuat struktur dan juga peningkatan kemampuan sebagai organisasi pertahanan negara menghadapi tantangan yang semakin meningkat dan kompleks.
“Organisasi itu harus bersifat dinamis. Pasti diharapkan dengan perkembangan lingkungan strategis, yang kedua dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Yang ketiga menyadari aspek manajemen, kendali. Faktor kontrol dan kendalinya bagaimana. Keempat, bagaimana dengan anggaran. Kalau anggaran sudah bagus ya kita sesuaikan,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko, di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (17/3).
Menurutnya, dengan reorganisasi itu, diwacanakan ada posisi Wakil Panglima TNI.
“Ya dulu pernah dilaksanakan, begini, organisasi TNI itu adalah organisasi yang bersifat pembinaan sehingga diharapkan wakil Panglima TNI itu kalau tidak ada Panglima TNI dia bisa sebagai (melaksanakan tugas) Panglima TNI. Kalau Kasum fungsinya hanya sebagai koordinator staf,” ujar dia.
Sementara itu Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan rencana reorganisasi TNI sudah dimulai dibahas sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Dibicarakan rencana yang sebenarnya sudah ada dari masa SBY. Reorganisasi, seperti, terutama adalah pengembangan Divisi Kostrad, Armada (Komando Armada TNI AL-red), Komando Operasi Angkatan Udara.
Yang tadi adalah presiden disiapkan telaahnya untuk menyiapkan perpresnya. Lalu dibuat tahapan implementasi organisasi sampai 2019, terutama dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran sampai 2019.
Jadi kalau sekarang kan anggarannya 0,96 persen dari PDB, itu kan sudah Rp102 triliun, dibuat proyeksinya. Kalau nanti pertumbuhan ekonomi 6 persen anggarannya berapa, nanti pertumbuhan ekonomi 7 persen anggarannya berapa disesuaikan dengan implementasi organisasi TNI,” katanya.
Kajian reorganisasi sudah lengkap dan bisa mulai dijalankan untuk kemudian diimpelementasikan dalam lima tahun mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste Corrine Breuz menyatakan negaranya akan terus berjuang untuk membebaskan Serge Atlaoui, warga negaranya yang divonis mati di Indonesia karena terlibat kasus pengoperasian pabrik ekstasi.
“Kami akan terus berjuang untuk membebaskan Atlaoui dari vonis mati melalui koridor hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Breuz, di kediaman duta besar Prancis, Jakarta, Selasa (17/3).
Menurut Breuz, pihaknya masih menunggu sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Tangerang pada 25 Maret 2015, lanjutan dari sidang yang diadakan pada Rabu (11/3) namun ditunda oleh hakim.
“Pihak terhukum selalu punya hak untuk melakukan pembelaan. Kami terus menunggu dan berjuang menentang hukuman mati ini,” kata dia.
Atlaoui sendiri, menurut dia, sampai berita ini diturunkan dalam keadaan sehat di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Sementara istri Atlaoui, Sabine Atlaoui dan anak-anaknya masih berada di Indonesia untuk memberikan dukungan moral.
Sebelumnya, sidang pertama PK Serge Atlaoui di PN Tangerang ditunda oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Indri Murtini dan akan dilanjutkan pada Rabu (25/3).
Penandatanganan berita acara terkait peninjauan kembali (PK) menjadi agenda pada sidang selanjutnya.
Hukuman mati di tingkat kasasi tersebut lebih berat daripada vonis di Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2006 dan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2007, yang menyatakan Atlaoui harus menjalani hukuman penjara seumur hidup.
Namanya masuk dalam daftar narapidana yang akan dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung RI setelah grasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 35/G tahun 2014.
Kejaksaan Agung RI telah mengeksekusi mati enam terpidana narkoba pada 18 Januari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu mengatakan lima operator telah menyampaikan hasil investigasi internal mereka terkait isu penyadapan SIM Card ke Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI).
“Hasilnya mereka menyatakan tidak menemukan adanya kebocoran pada SIM Card mereka,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, di Jakarta, Selasa (17/3).
BRTI sebelumnya telah meminta semua penyelenggara jaringan bergerak seluler (operator) untuk melakukan investigasi internal sehubungan dengan isu dugaan penyadapan yang dilakukan badan intelijen Amerika Serikat National Security Agency (NSA) dan badan intelijen Inggris Government Communication Headquarter (GCHQ), melalui produk Sim Card yang dikeluarkan oleh perusahaan asal Belanda, Gemalto N.V.
Hal itu, berdasarkan dokumen yang dirilis oleh Edward Snowden. Menurut dokumen tersebut, NSA dan GCHQ memiliki kunci untuk membongkar pengamanan pada kartu SIM itu.
Lima penyelenggara jaringan bergerak seluler (operator) yang telah melaporkan hasil investigasinya kepada BRTI yaitu PT Hutchison 3 Indonesia (3), PT XL Axiata (XL), PT Indosat (Indosat), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria), dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).
Dari lima operator tersebut, menurut Ismail, empat diantaranya menggunakan produk Sim Card dari Gemalto N.V. “Telkomsel, XL, Hutchinson 3, Indosat,” katanya.
Para operator menjamin bahwa penyedia SIM Card yang mereka gunakan telah memenuhi GSM Security Standard.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Berkas gugatan praperadilan tersangka korupsi Hadi Poernomo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Sudah, praperadilan Hadi Poernomo sudah didaftarkan kemarin,” kata Humas PN Jakarta Selatan I Made Sutrisna di Jakarta, Selasa (17/3)..
Made mengatakan berkas perkara Hadi Poernomo disampaikan oleh kuasa hukumnya dan diterima dengan nomor register 21/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel.
Namun Made mengatakan PN Jakarta Selatan belum menentukan siapa hakim yang menangani sidang tersebut dan kapan sidang dijadwalkan karena baru didaftarkan satu hari yang lalu.
Made mengatakan, penunjukkan hakim oleh Ketua PN Jakarta Selatan Haswandi maksimal ditentukan tiga hari setelah didaftarkan.
Kuasa hukum Hadi, Yanuar P Wasesa sebelumnya mengatakan alasan praperadilan karena KPK dianggap tidak berwenang menyidik kewenangan Dirjen Pajak sesuai pasal 25 dan 26 UU No 99/1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999.
Hadi adalah tersangka korupsi KPK keempat yang mengajukan gugatan praperadilan setelah Komjen Pol Budi Gunawan, mantan menteri agama Suryadharma Ali, dan mantan ketua komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
Ketiga tersangka korupsi tersebut ramai-ramai menggugat KPK melalui lembaga praperadilan seusai hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan yang mencopot status tersangka sekaligus menghentikan penyidikan kasus dugaan gratifikasi mantan calon Kapolri itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby