Malang, Aktual.co — Kemendagri dianggap terlalu terburu-buru dalam melakukan evaluasi e-Budgeting di DKI Jakarta. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Wahyudi, mengatakan, seharusnya diperlukan sosialisasi untuk melaksanakan E-Budgeting.
“Saya kira terlalu terburu-buru. Kita makin mencitrakan bahwa segala hal baru selalu dilakukan secara terburu-buru padahal butuh banyak hal untuk sampai kesana. Seperti E-Budgeting ini,” Kata Wahyudi, Selasa (17/3) di Malang, Jawa Timur.
Ia menambahkan, apalagi dengan kondisi komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta yang tidak lancar, harusnya, Kemendagri tidak mengesahkan dahulu program E-Budgeting. Sebab, meskipun tujuannya baik, penegakkan aturan main harus tetap dilaksanakan.
“Yang jelas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kultur masyarakat kita, apakah sudah melek teknologi, apakah mereka bisa memantau E-Budgeting, apakah dewan mengerti, hal ini perlu sosialisasi tidak langsung main disah-kan saja,” paparnya.
Menurutnya, untuk kondisi di daerah, E-Budgeting masih belum siap. Dimana keputusan Kemendagri soal E-Budgeting di DKI Jakarta belum tentu bagus diterapkan di daerah lain.
“Ada isu e-Budgeting ini menjadi contoh nasional, tapi saya kira di daerah belum siap,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, menegaskan, masih perlu beberapa tahapan untuk menuju e-Budgeting. “Kita masih belum siap, karena belum siap ya belum mampu, jadi kalau akan melaksanakan E-Budgeting butuh waktu dan sosialisasi yang cukup panjang,” tegas Hadi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan bahwa sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih dibutuhkan oleh Demokrat untuk mendongkrak perolehan suara pemilu.
“Saya keliling Indonesia mayoritas masih inginkan SBY jadi ketum. Karena kita ingat 2013 lalu survei 6 persen. Kalo kita diamkan akan turun,” ujar Agus, di Gedung DPR, Selasa (17/3).
Menurutnya, untuk kembali menaikkan perolehan suara, mayoritas kader kembali mengusung SBY jadi ketum. Hasilnya langsung terlihat, perolehan suara Demokrat terdongkrak naik meskipun tidak melebihi perolehan suara pemilu sebelumnya.
Pada kongres tahun ini, sebagian besar kader masih membutuhkan peran SBY untuk mengembalikan perolehan suara Demokrat di pemilu 2019. 
“Untuk itu, SBY masih diinginkan untuk menjadi Ketum hingga 2019 nanti. Karena kami sepakat perolehan suara minimal 20,9 persen di tahun 2019,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian hingga kini belum bisa mendeteksi donatur dana 16 warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh pihak Imigrasi Turki. Wakapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu keterangan dari otoritas terkait.
“Belum detail sampai situ, kita masih tunggu bahan dari Turki,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).
Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggunalangan Terotis (BNPT), Komjen Saud Usman Nasution mengaku telah bertemu dengan otoritas Turki pada Senin lalu. Pada pertemuan tersebut, pihaknya baru melakukan dialog pendahuluan terkait apa yang akan dilakukan dgn 16 WNI tersebut.
“Senin kemarin ketemu khususnya dari Departemen Imigrasi Turki, baru obrolan pendahuluan,” jelas Saud.
Pemerintah Indonesia saat ini, sambung Saud, telah mengirim tim yang terdiri Densus 88, BNPT, serta Badan Intelijen Negara (BIN). Tujuannya, tim tersebut untuk mengorek informasi tentang ke-16 WNI yang ditahan.
“Sudah ada yang kesana, kelompok kecil saja, sekira lima orang, tapi, hingga kini tim belum bisa bertemu dengan para WNI,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Semarang, Aktual.co — Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi berpendapat bahwa mekanisme penetapan APBD melalui e-budgeting versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dinilai inisiatif positif, karena sistem pengaraan akan lebih tepat pemanfaatannya, transparan serta efektif dalam pengelolaan keuangan negara.
“Masyarakat bisa melihat, tanpa harus meminta rincian-rincian penganggaran dan pemanfaatan dana milik rakyat,” ujar Supriyadi di ruang kerjanya di gedung DPRD Kota Semarang, Selasa (17/3).
Ia menjelaskan mekanisme e-budgeting dalam penetapan APBD diperbolehkan, setelah ada persetujuan pembahasan bersama antara legislatif bersama Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAPD). Dengan begitu, mekanisme penetapan ABPD mengedepankan azas keterbukaan dalam pentapan APBD.
Dengan begitu, lanjut dia, publik dapat turut serta mengawasi pengelolaan keuangan negara. Selain itu, transparansi pemanfaatan dana dapat dipertanggungjawabkan.
“Azas terbuka dan transparan penetapan APBD itu diatur dalam peraturan. Jadi, tidak masalah ketika mekanisme penetapan APBD melalui e-Budgeting,” terang dia.
Ditanya mengenai apakah mekanisme E-budgeting versi Ahok berpengaruh di Pemkot Semarang, dirinya menegaskan itu belum diwacanakan, tapi mekanisme itu akan lebih baik.
“Pemerintah daerah bisa menerapkan mekanisme itu, sebab tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh: