Jakarta, Aktual.co — Pemandangan ‘memalukan’ tampak di ruang rapat Badan Anggaran DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (17/3). Rapat yang beragendakan pembahasan hasil evaluasi Kemendagri atas draft RAPBD 2015 itu mendapati Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi terlelap dikursi.
Mata mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah itu terlihat terpejam beberapa menit. Sempat terbangun, namun bukannya tersadar dan bersikap seperti pejabat lainnya, Anas cuma memperbaiki posisi tidurnya agar nyaman.
Dari yang menyilangkan tangan, lalu bertopang dagu dengan tangan, Anas pun tampak nyaman karena posisi duduknya berada di belakang Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit, dan diapit seorang PNS pria paruh baya serta seorang wanita berpakaian PNS.
Bukan kali ini saja Anas kedapatan tidur saat menghadiri acara formal. Ia pertama kali tepergok tertidur pada 13 Maret 2013. 
Kala itu, Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPRD DKI. Anas yang duduk di kursi jajaran paling belakang terlihat tertidur cukup pulas.
Sebelah Anas, duduk Kepala Badan Kepegawaian Daerah Made Karma Yoga. Anas yang kala itu mengenakan jas hitam, tiba-tiba memiringkan badannya ke kiri dan ke kanan. 
Rekan-rekan Anas yang berada di sampingnya mengetahui saat sejumlah wartawan mengabadikan gambar Anas yang tengah tertidur. Mereka hanya tersenyum. Saat Jokowi akan menutup pidatonya, Anas pun terbangun.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin alimsyah mengatakan bahwa Pemprov DKI telah melakukan pemalsuan. Karena saat menyerahkan dokumen ke Kemendagri bukanlah hasil dari pembahasan dan hasil paripurna.
Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006, pasal 314 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  yang menegaskan bahwa Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur. 
“Paling lama 3 (tiga) hari untuk disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD,” katanya, Selasa (17/3). 
Jadi kata Syamsuddin bahwa draf yang seharusnya dikirimkan ke Kemendagri itu bukan RAPBD dari salah satu pihak. Melainkan RAPBD yang dirancang dan disahkan secara bersama-sama. 
“Jadi bukan RAPBD salah satu versi,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid