29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37579

Dekat dengan Ahok, Jokowi Tak Akan Turun Tangan Soal Kisruh APBD DKI

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Idil Akbar mengaku pesimis bila Presiden Jokowi akan turun tangan langsung menyelesaikan persoalan kisruh APBD DKI yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI.
Menurutnya, Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI, secara psokoligis memiliki kedekatan dengan Ahok saat memimpin ibu kota.
“Apa yang sudah dilakukan Ahok saat ini dan diamnya Jokowi, saya menduga ada hubungannya dengan itu semua. Hubungan dengan apa yang pernah ia (Jokowi) lakukan sebelumnya (di DKI),” kata Idil, Selasa (17/3).
Dirinya masih belum dapat memastikan apakah manuver Ahok soal APBD DKI ini terkait kepentingan politik tertentu atau memang ada sesuatu yang dilakukan untuk Pemprov DKI.
“Alasan yang paling logis menurut saya, Jokowi merasa Ahok ini adalah teman. Konteks psikologis pertemanan, pernah dekat di DKI. Lagi juga secara strategis yang ingin dilakukan secara politik di DKI dan Indonesia, saya kira itu yang menyebabkan itu semua,” ujar Idil.
Menurutnya, pembuatan mata anggaran yang berbeda dengan konteks pembangunan nasional merupakan bentuk arogansi lain yang ditampilkan Ahok.
Ahok diimbau untuk belajar dari kondisi secara keseluruhan, bagaimana untuk membuat mata anggaran yang benar, baik, dan saling bersinergi satu dengan yang lain (Pemprov DKI dan DPRD).
“Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. DKI kan ibukota negara, tak mudah saja dia (Ahok) mengobok-obok situasi di DKI,” kata Idil.
Idil menambahkan, Ahok harusnya berposisi, karena dirinya berada di ‘dua kaki’ (Gubernur DKI dan berhubungan langsung dengan pemerintah pusat). Saat ini, Ahok telah melakukan tindakan yang diluar batas kewenangannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tak Datang Sertijab: BG Siapkan Makalah Uji Kelayakan Calon Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan jarang terlihat untuk menghadiri sebuah acara besar di lingkungan Mabes Polri. Padahal, hari ini kegiatan serah terima jabatan tiga Kapolda dan Kepala Divisi Humas Polri.
Menanggapi hal tersebut, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menuturkan, ‎Budi Gunawan tidak hadir dalam acara sertijab ini karena sedang menyelesaikan tugas menyusun bahan untuk uji kelayakan calon Kapolri di DPR RI nanti.
“Beliau ada tugas menyiapkan makalah dan berkas ‎untuk fit and proper test saya,” kata Badrodin usai Sertijab tiga Kapolda dan Kadiv Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).
Menurutnya, meski Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri karena dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo, namun Komjen Budi Gunawan tetap mendukung ‎dirinya sebagai calon Kapolri baru.
“100 persen (mendukung),” ujarnya.
‎Komjen Budi Gunawan sempat ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, BG mengajukan praperadilan terhadap status tersangkanya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Alhasil, hakim mengabulkan permohonan dan memutuskan bahwa KPK tidak sah menetapkan BG sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Meski begitu, Presiden Jokowi membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Desperindag: Depresiasi Rupiah Tidak Pengaruhi Harga Beras di Kepri

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah tidak mempengaruhi harga beras yang saat ini cenderung stabil, kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Abdullah.

“Di Ibukota Kepri (Tanjungpinang) sejauh ini masih aman, harga beras tidak dipengaruhi pelemahan rupiah. Kondisi ini berbeda dengan wilayah lainnya,” ujar Abdullah di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (17/3).

Dia menjelaskan bahwa harga beras kelas premium, yang biasanya dikonsumsi keluarga yang memiliki perekonomian menengah ke atas hanya naik Rp1.000 per kilogram. Beras kelas premium yang dijual di Tanjungpinang antara lain merek Gajah Merah dan merek Padang Raya.

Kedua jenis beras tersebut berasal dari dalam negeri. Persediaan beras tersebut juga cukup banyak. “Harga beras merek Gajah Merah Rp12.500 per kilogram. Harga beras Padang Raya sama,” ucapnya.

Abdullah mengemukakan masyarakat secara umum memiliki pilihan lain saat membeli beras. Di pasar masih disediakan beras dengan harga di bawah Rp5.000-Rp10.000 per kilogram. “Contohnya, beras lokal merek NNB dijual dengan harga Rp7.000 per kilogram. Harga beras ini stabil, tidak terpengaruh pelemahan rupiah,” ujarnya.

Penjualan sayur-mayur juga berjalan normal. Harga sayur tidak terjadi perubahan harga yang signifikan sehingga tidak meresahkan masyarakat. “Justru ada beberapa jenis sayur yang harganya turun. Cabai merah turun dari Rp40.000 menjadi Rp28.000 per kilogram,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Draft RAPBD DKI ke Kemendagri Bukan Hasil Pembahasan dan Persetujuan DPRD

Jakarta, Aktual.co — Kemelut antara anggota DPRD  dengan pemprov DKI Jakarta pasca rapat paripurna persetujuan RAPBD DKI Jakarta 2015 pada tanggal 27 Januari 2015 seharusnya mendapat titik terang setelah ada hasil evaluasi dari kementerian dalam negeri.  Namun hasil evaluasi  itu justru menjawab sebuah pertanyaan besar yang muncul di kepala masyarakat. Bahwa dari kedua versi RAPBD yaitu versi DPRD dan versi Pemprov, mana yang diakui dan dievaluasi kementerian dalam negeri (Kemendagri).
Dari Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Menteri, Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Maret yang lalu, ternyata dipastikan bahwa RAPBD yang dievaluasi adalah RAPBD versi Pemprov, melalui Surat Keputusan bernomor 903-682 Tahun 2015 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi DKI Jakarta  tentang APBD  Tahun Anggaran 2015 dan  Ranpergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2015.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin alimsyah  menjelaskan hasil penelusurannya terhadap surat keputusan, RAPBD versi DPRD dan RAPBD versi Pemprov DKI menunjukkan bahwa adanya kesamaan angka dalam Surat Keputusan dengan RAPBD versi Pemprov DKI .
“Padahal dalam RAPBD versi Pemprov adalah pagu anggaran sebelum pembahasan, setelah pembahasan oleh Komisi D maka terjadi pengurangan atau penambahan yang menjadi hasil pembahasan versi DPRD. Tetapi draft RAPBD yang dikirimkan kepada Kemendagri untuk dievaluasi bukan hasil pembahasan dan persetujuan bersama DPRD dengan Pemprov ke Kemendagri,” Kata Syamsuddin melalui siaran persnya yang diterima aktual Selasa (17/03).
Dikatakan Syam sapaan akrabnya, celakanya Kemendagri menerima pagu awal tanpa  pembahasan dan persetujuan antara DPRD dengan Pemprov sebagai bahan evaluasi. 
“Padahal dalam pasal 20 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas menyatakan bahwa DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pasang Baliho, Cara Polisi Cari Teroris Poso

Jakarta, Aktual.co — Polres Poso Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan pemburuan terhadap buronan teroris. Pihak aparat pun kembali memasang foto dari 16 buronan teroris yang hingga kini belum juga tertangkap. 
Pemasangan foto dalam bentuk baliho berukuran besar sekitar dua kali tiga meter tersebut dilakukan di 15 titik di lima wilayah kecamatan. Pemasangan dilakukan, Selasa (17/3) secara serentak. 
Tak hanya di wilayah pelosok, pemasangan baliho berisi foto buronan tersebut juga dilakukan di pusat pertokoan dan jalur Trans Sulawesi. 
Foto-foto itu bisa dilihat di depan Mapolres Poso dan Bundaran Smaker Pos Satlantas, Kecamatan Poso Kota.
Menurut Kepala Bagian Operasi Polres Poso Ajun Komisaris Polisi Yosep, pemasangan baliho tersebut sebagai langkah Kepolisian untuk mempermudah warga mengenal para buronan.
Dia pun berharap, dengan terpasangnya sejumlah baliho, warga bisa ikut berperan aktif untuk segera melapor ke polisi bila menemukan orang-orang tersebut.  
Menurut dia, upaya pengejaran kelompok teroris pimpinan Santoso alias Abu Wardah dan Daeng Koro oleh Kepolisian dengan sandi Camar Maleo hingga kini masih terus berlangsung.
Pemasangan baliho ini pun sebagai salah satu media untuk mempersempit ruang gerak para buronan yang kemungkinan masih berada di wilayah Pegunungan Biru, Dusun Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir.
“Saya berharap dengan terpasangnya sejumlah baliho DPO tersebut, kerjasama seluruh masyarakat Poso sangat kami butuhkan untuk bisa secepatnya memberikan informasi bila menemukan orang-orang yang mirip dengan yang ada difoto,” kata Yosep.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Musim Penghujan Tiba, Waspadai Penyakit Influenza bagi Ibu Hamil

Jakarta, Aktual.co — Masuk musim pancaroba seperti sekarang ini, biasanya penyakit flu kembali mewabah. Tak bisa dipungkiri hal tersebut begitu dikhawatirkan sebagian kaum hawa yang tengah mengandung buah hatinya.

Bukan tidak mungkin lantaran demam tinggi akibat flu akan berpengaruh pada ibu yang sedang mengandung maupun terhadap janinnya.  

Untuk pencegahannya, beberapa dokter menganjurkan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung di musim penghujan seperti ini untuk segera memeriksakan kehamilannya  ke dokter terdekat agar baik si ibu maupun janin yang dikandungnya tidak tertular influenza.

Sementara itu, dokter kandungan Mary Lake Polan mengatakan, demam yang tidak tinggi sebenarnya tidak masalah. Tetapi bila suhu tubuh mencapai 39,5 derajat celsius, dampaknya bagi ibu yang tengah mengandung akan membahayakan janin dalam kandungannya.

Jadi, agar janin tetap sehat dan terhindar dari flu berkonsultasi-lah dengan dokter yang telah Anda tunjuk dengan pasangan secara rutin.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain