Jakarta, Aktual.co — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang masih kerap terjerat persoalan manajemen dan sumber daya pendanaan membutuhkan inovasi lokal yang kuat terutama dalam meningkatkan jasa layanan air baku bagi masyarakat sekitarnya.

“PDAM pelayanan lokal, perlu inovasi lokal terutama kepemimpinan lokal,” kata Anggota Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Aulawi Dzin Nun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3).

Menurut dia, dengan adanya program pengembangan pelayanan yang inovatif, maka PDAM lokal juga dapat meningkatkan efisiensi, penambahan cakupan pelayanan serta mampu meningkatkan jumlah pelayanan. Ia juga menegaskan, rencana bisnis yang dimiliki berbagai PDAM dinilai juga sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah serta kalangan dewan.

Apalagi, lanjutnya, secara nasional telah diamanatkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2015-2019 bahwa pencapaian akses aman air minum diharapkan dapat mencapai 100 persen pada tahun 2019 mendatang.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan 58 persen kabupaten dan kota di Indonesia terancam tidak mendapatkan pelayanan air bersih karena perusahaan daerah air minum setempat terlilit hutang. “Sebanyak 58 persen kabupaten-kota ini akan terancam tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi air bersih, karena PDAM-nya mulai terlilit hutang,” kata Mendagri di Jakarta, Selasa (24/3) Total hutang tersebut mencapai Rp4,8 triliun dan akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat untuk dicarikan solusi persoalan atas hutang tersebut.

Pengelolaan sistem penyediaan air yang selama ini berjalan di Indonesia sempat geger karena MK menghapus Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan MK menyatakan bahwa UU No. 7/2004 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan diberlakukannya kembali UU No. 11/1974 tentang Pengairan. MK dalam putusannya yang progresif tersebut menyatakan UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.

Padahal seharusnya, tegas MK, negara secara tegas melakukan kebijakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu, UU Sumber Daya Air yang dihapus tersebut dinilai MK juga belum memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, yaitu antara lain pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, menyampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air.

Prinsip dasar lainnya adalah negara harus memenuhi hak rakyat atas air, kelestarian lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian oleh negara sifatnya mutlak, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD, serta pemberian izin kepada usaha swasta harus dengan syarat-syarat tertentu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, PT Wijaya Karya atau kerap disingkat Wika, mengembangkan produk teknologi energi terbarukan yang salah satunya telah dihibahkan kepada pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Kami komitmen untuk bekerja sama dengan UGM dalam pengembangan riset energi terbarukan,” kaga Direktur Keuangan Wika, Adji Firmantoro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3).

Dia memaparkan penyerahan bantuan hibah yang terdiri atas panel surya, lampu LED, dan sistem pendukungnya kepada UGM telah dilakukan sebagai tindak lanjut penandatangan nota kesepahaman terkait pengembangan riset energi terbarukan antara kedua belah pihak sebelumnya.

Wika menyediakan 2×108 unit panel surya dengan kapasitas masing-masing panel sebesar 50 Wp, lampu LED bulb 13 watt sebanyak 2×100 buah. Selain itu, ada pula support system PLTS untuk dua lokasi berupa PV Support satu set, PV Combiner satu buah, Panel MDP DC satu buah. Seluruh produk yang diperkirakan bernilai sekitar Rp800 juta tersebut merupakahn hasil produksi dari PT Wika Industri (WINNER), perusahaan yang terasosiasi dengan Wika.

Indonesia dinilai juga perlu mencoba mengembangkan otonomi energi terbarukan di masing-masing daerah karena dunia mulai mengembangkan energi terbarukan agar tidak bergantung pada bahan bakar fosil pada masa depan. “Saat ini, tidak perlu lagi berbicara soal pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena risikonya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya,” kata pengamat energi Lilo Sunaryo yang juga doktor ahli turbin dari univeritas di Uni Soviet menanggapi wacana PLTN dijadikan sumber energi baru menggantikan energi fosil di Jepara, Selasa (24/3).

Bahkan, lanjut dia, sejumlah negara mulai mengurangi PLTN dan beralih menggunakan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan tidak bergantung pada bahan bakar fosil.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pemerintah serius menjalankan program pengembangan energi terbarukan berbahan nabati. “Program pengembangan energi terbarukan berbahan nabati juga menjadi salah satu fokus kerja kami. Dari program ‘mandatory’ bahan bakar nabati, kami harapkan tahun ini bisa mendapat 1,57 juta kiloliter,” kata Sudirman Said di Jakarta, Sabtu (14/3).

Menurut Sudirman, upaya mempercepat pengembangan “green diesel” membutuhkan dukungan yang luar biasa, baik dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat terutama para petani.

Artikel ini ditulis oleh: