Jakarta, Aktual.co — Perjalanan yang panjang dan ‘memakan’ waktu yang  lama, seringkali membuat Anda menahan diri membuang air kecil. Sesungguhnya, jika hal itu Anda kenali bisa berakibat fatal terhadap saluran kemih Anda yang terinfeksi.

Kasus di atas dijelaskan oleh seorang ahli Urologi asal Amerika Serikat (AS), Benjamin Brucker, dimana jumlah tampungan urine yang terdapat dalam tubuh manusia, tidaklah besar.

“Kapasitas tampungan urine dalam tubuh hanya mampu mencapai maksimal 600 mili liter saja. Jadi resiko terburuk dari kebiasaan menahan kencing ini bisa menyebabkan infeksi pada saluran kemih Anda, ” terangnya.

Menurut Brucker, akan timbul efek lain jika seseorang terlalu lama membuang air kecil selain akan melebihi batas normalnya, karena terlalu lama ditahan.

“Bahayanya lagi, orang itu akan kekurangan cairan, lebih dekatnya akan terkena bakteri, ” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintah yang menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan harga pasar berpotensi melanggar Undang-undang.
Hal ini dikatakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Senin (30/3). Menurutnya, MPR berhak mengingatkan pemerintah terkait kebijakan, meskipun merupakan hak dari pemerintah.
“Pemerintah harus hati-hati. (Harga) BBM itu tidak boleh ikuti harga pasar. Kalau ikut pasar, bisa berbahaya, bisa melanggar UU,” kata Zulkifli.
Dia menambahkan, proses kenaikan harga BBM tak semata berdasarkan fluktuasi kenaikan harga pasar dunia. Hal ini diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa penetapan harga tak lagi mengikuti mekanisme pasar dan adanya subsidi dari pemerintah kepada masyarakat.
Diketahui, pemerintah kembali menaikan harga BBM jenis solar dan premium, masing-masing Rp500, pada 28 Maret 2015, untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Harga solar menjadi Rp6.900 per liter, sementara premium Rp7.400 per liter.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, akan melakukan klarifikasi terhadap anggota DPR RI, Fayakhun Andriadi, yang diduga melakukan perusakan fasilitas negara, yakni mencongkel pintu masuk Fraksi Partai Golkar.
Aksi Fayakhun itu dilakukan saat hendak mencoba memasuki ruang fraksi Partai Golkar, Senin (30/3) kemarin, di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR RI.
“Tentu harus diklarifikasi kajadiannya seperti apa, kita akan petakan dalam tata aturan yang ada,” kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Soal rencana klarifikasi kepada Fayakhun, dirinya akan melakukan musyawarah dengan seluruh anggota MKD DPR RI. “Kita akan musyawarahkan,” kata politisi PKS itu.
Pihaknya akan ‘wait and see’ terkait kejadian yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB tersebut.
“Biasanya ada laporan atau informasi dari anggota, dari pihak lain. Kita sikapnya wait and see,” kata Surahman.
Selain itu, MKD juga akan melakukan klarifikasi kepada pihak keamanan dalam (Pamdal) DPR RI terkait keberadaan  Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai yang mengintimidasi Kepala Pamdal dan akan mempalang pintu masuk ruang fraksi sehingga anggota Fraksi Golkar DPR RI yang ada didalam terkunci.
“Nanti kita lihat. Apakah DPR RI perlu berkomunikasi dengan pamdal dan pihak-pihak terkait,” kata Surahman.
Politisi Partai Golkar kubu Ancol, Fayakhun Andriadi, sebelumnya membuka paksa pintu kaca fraksi Partai Golkar dengan menggunakan obeng yang dibantu oleh seorang teknisi, pada Senin sore kemarin.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Mabes Polri langsung bergerak cepat setelah menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi proyek pengadaan 25 paket Uninterruptible Power Suply (UPS) di 25 SMAN/SMK oleh suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2014.
Pasalnya, pekan depan penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap dua tersangka yakni Alex Usman selaku PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku PPK Pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Pusat, untuk diperiksa.
“Awal pekan depan akan kita panggil dua tersangkanya,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Mabes Polri, Kombes Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan Selasa (31/3).
Rikwanto menuturkan dari hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka itu, penyidik juga akan memanggil pihak-pihak terkait yang mengetahui adanya proyek pengadaan UPS itu.
Selain itu, lanjut Rikwanto, penyidik juga akan memanggil pihak eksekutif (Pemprov DKI) serta pihak swasta dan legislatif untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut.
“Dari hasil pemeriksaan yang dua itu akan dipanggil pihak lain yang terkait, untuk diminta penjelasan terkait hubungannya ada antara eksekutif kemudian distributor perusahaan dan legislatif sebagai pengusul program itu masuk sehingga dana dicairkan,” kata dia.
Rikwanto pun memberikan sinyal akan adanya tersangka lain dalam korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp 50 miliar. “Dari aliran dana yang mengalir ada kemungkinan tersangka lainnya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu