Jakarta, Aktual.co — Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), I Made Sutrisna siap mengklarifikasi pernyataan yang menyatakan gugur gugatan praperadilan Sutan Bathoegana di depan tim kuasa hukumnya.
“Kalau mereka menemui saya, akan saya jelaskan argumentasi hukumnya (gugurnya gugatan praperadilan),” kata Made saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (31/3).
Dia akan tetap berpegang teguh pada pernyataan mengenai status gugatan praperadilan politisi Partai Demokrat itu. Made menyebut gugurnya praperadilan Sutan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
“Tidak ada yang salah, kalau sudah dilimpahkan pokok perkaranya, praperadilan gugur. Bahwa untuk menyatakan gugur, hakim akan menempuh mekanisme yang ada, misalnya gugurnya praperadilan dinyatakan dalam sidang pertama.”
Sebelumnya, tim kuasa hukum Sutan Bhatoegana siang ini berencana menyambangi PN Jaksel untuk bertemu Made. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk meminta klarifikasi.
“Hari ini kami ke pengadilan selatan jam 13.00. Mau ngasih surat dari kantor hukum kami dan sekalian konfrontir statement dia (I Made Sutrisna) yang menyatakan sidang Sutan otomatis gugur,” ungkap pengacara Sutan, Rahmat Harahap.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah pimpinan media mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk meminta konfirmasi pemblokiran situs online media Islam. 
Pasalnya, situs media-media tersebut diblokir karena dianggap menyebar paham radikalisme.
Dari 19 media yang diblokir, tujuh diantaranya mendatangi langsung kemenkominfo, yakni Aqlislammiccenter.com, hidayatulloh.com, kiblat.net, salam-online.com, panjimas.com, arrahmah.com, dan gemaislam.com.
“Kita hanya mengkonfirmasi rencana pemblokiran yang kami dapat dari media massa,” ujar Pimred Hidayatullah.com, Mahladi, di Kemenkominfo, Selasa (31/3).
Menurutnya, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak kemenkominfo atas pemblokiran yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
“Apa alasan pemblokiran tersebut,  dianggap berbahaya, tapi bahayanya dimana? Kalau kami dianggapa menghasut masyarakat bergabung bersama ISIS, mana berita nya?” kata Mahladi.
Mahladi menilai pemblokiran ini janggal karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Media-media yang diblokir tersebut meminta normalisasi situs media sesuai dengan peraturan pemerintah No 19 tahun 2014.
Untuk diketahui, rencananya kemenkominfo akan menemui BNPT untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut pukul 13.00 WIB siang ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo akan mengevaluasi kinerja tim Satuan Tugas Khusus Penyelesaian dan Penanagan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) ‎yang telah bekerja tiga bulan, awal Januari 2015 lalu.
Evaluasi akan dilakukan mulai dari progres penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang sudah lama, sampai penanganan perkara korupsi yang baru. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono mengatakan evaluasi tersebut akan dilakukan Rabu (8/4) mendatang.‎
“Nah jaksa-jaksa terus bekerja dan itu lagi dikumpulkan laporan-laporannya. Kesempatan pertama lapor sama saya dulu, nanti saya himpun, saya koreksi, baru saya lapor ke pak Jaksa Agung,” kata Widyo di Jakarta, Selasa (31/3).
Dia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Tim satgasus P3TPK agar seluruh penanagan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dapat diselesaikan dengan tuntas.
“Perkara-perkara yang lama, tunggakan, semua disisir, ditangani, yang bisa ditangani, kan kemampuannya terbatas‎.”
Berdasarkan penelusuran ada Enam kasus korupsi yang berhasil ditingkatkan ke penyidikan oleh Satgasus, antara lain adalah kasus pekerjaan proyek pengaspalan jalan di Muara Niro tahun anggaran 2013-2014 pada Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Tebo, Jambi, senilai Rp 63 miliar.
Dalam kasus ini telah ditetapkan beberapa tersangka, yaitu JP selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Tebo dan juga kuasa pengguna anggaran. Kemudian, Saryono (Direktur PT Rinbo Peraduan), serta Hasoloan Sitanggang (Dirut PT Bunga Tanjung Raya).
Kasus pengadaan alat kesehatan di RSUD Raden Mahater, Kabupaten Muaro Jambi. Tersangka, adalah Zuherli selaku Direktur PT Sindang Muda Serasan dan dari PNS Mulia Idris Rambe. Kasus dana Bansos Cirebon, dengan tersangka Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi dan Kordinator penyerahan Bansos yakni Subekti Sunoto (SS), dan Emon Purnomo (EP). Dugaan kerugian negara Rp 1,8 miliar.
Kasus program suap TVRI sekitar Rp 3,6 miliar, dengan tersangka Mandra Naih (Dirut PT Viandra Praduction), Iwan Chermawan (PT Imagine Art) dan pejabat pembuat komitmen Yulkasmir.
Kemudian, kasus pengadaan perangkat alat kontrasepsi jenis IUD Kit (Intra Uterine Device) di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sekitar Rp 32 miliar. Kejagung sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu yaitu SW, WAW, SP, HS dan S. Terakhir, kasus tindak pidana pencucian uang di Kementerian Perhubungan sekitar Rp 1,7 miliar, dengan tersangka P.
Sementara Kasus yang mangkrak, kasus pengadaan ATC (Air Traffic Control) Simulator pada Bandara Soekarno-Hatta (Soeta) Angkasa Pura II, sejak 10 Januari 2014 telah menetapkan lima tersangka.
Kelima pesakitan tersebut yakni Endar Muda Nasution ( Inventory Fixed Assed Manager, Novaro Martodihardjo (mantan Kasubdit Air Traffic Service), Susianto (mantan Manager Electronic Fasility Planing), Sutianto (mantan Air Traffic Service Planing and Quality Assurance Manager). Serta rekanan dan pemenang tender, yakni Direktur Utama PT Toska Citra Pratama, Reza Gunawan. Sampai kini, kasus itu tidak bergerak alias mandek mereka juga tidak ditahan.
Lalu, kasus Patal Bekasi dengan tersangka Direktur Utama PT ISN Leo Pramuka, Direktur Keuangan Widjaja Kresno Brojonegoro dan seorang karyawan bernama Efrizal dan diduga merugikan negara sekitar Rp 60 miliar.
Perkara tersebut hingga kini tidak jelas, dengan dalih belum ada lembaga pembanding untuk menentukan harga tanah milik PT Industri Sandang Pangan (ISN) terlau murah. Kasus disidik sejak dua tahun lalu.
Kasus pencairan deposito Bank Permata milik PT Pengembangan Pariwisata Bali atau Bali Tour Development Corporation (PT BTDC) dengan tersangka mantan Kacab Bank Permata Cabang Kenari Jakpus DN dan S mantan Direktur Keuangan PT BTDC.
Kasus MPLIK, dengan tersangka Direktur PT Multidata Rencana Prima, Doddy Nasiruddin Achmad dan Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Santoso Serad.
Diketahui, Tim Satgasus P3TPK dibentuk oleh Jaksa Agung HM Prasetyo guna mempercepat penanganan kasus korupsi dan sekaligus sebagai bentuk komitmen Pemerintahan Jokowi.
Sebagai bentuk komitmennya, bekas politisi partai Nasdem ini langsung melantik 100 jaksa terbaik, yang bertasal seluruh Indonesia dan mantan jaksa yang bertugas di KPK. Dia berjanji pula setiap tiga bula, tim ini akan dievaluasi, sebagai bagian dari pengawasan untuk mengakselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sidang gugatan praperadilan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali kembali akan digelar, yang sebelumnya ditunda oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/3).
SDA menghadapi sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di PNJakarta Selatan. SDA menggugat KPK karena tak menerima ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaankorupsi dana ibadah haji tahun 2012-2013.
Senin (30/3) kemarin, sidang praperadilan yang dilayangkan Suryadharma Ali terhadap KPK sebagai termohon, sempat ditunda oleh Majelis Hakim Praperadilan, karena dari pihak KPK tidak menunjukkan surat tugas resmi sebagai perwakilan KPK.
Suryadharma Ali ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agamatahun 2012-2013. 
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu