29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37582

DPRD dan Pemprov DKI Bahas Evaluasi APBD DKI 2015

Jakarta, Aktual.co — Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pembahasan dengan mengenai hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 dari Kementerian Dalam Negeri.

“Pembahasan anggaran memang dijadwalkan hari ini. Sebelumnya, masing-masing instansi sudah melakukan pembahasan secara internal terlebih dulu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

Menurut dia, dalam pembahasan APBD DKI 2015 yang dilakukan bersama dengan Banggar DPRD DKI pada hari ini, Pemprov DKI diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Yang ikut dalam rapat pembahasan anggaran daerah bersama dengan Banggar DPRD hari ini yaitu TAPD, termasuk saya sendiri juga ikut dalam pembahasan itu,” ujar Saefullah.

Dia menuturkan TAPD merupakan tim anggaran Pemprov DKI yang terdiri dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala BPKAD DKI Jakarta Budi Heru Hartono menuturkan rapat pembahasan anggaran dengan Banggar DPRD DKI akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai Selasa (17/3) hingga Kamis (19/3).

“Jadi, rapat pembahasan APBD DKI 2015 antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI akan dilaksanakan selama tiga hari, terhitung mulai hari ini. Rapat juga digelar terus secara terbuka,” tutur Heru.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta diberi waktu hingga Jumat (20/3) untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2015 bersama dengan DPRD DKI.

Apabila tidak tercapai kesepakatan diantara keduanya, maka Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berhak menerbitkan Pergub dengan izin Kemendagri untuk menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Arus Geopolitik Jadikan Indonesia Objek Sasaran

Jakarta, Aktual.co — Situasi Geopolitik Indonesia tengah terombang-ambing kekuatan besar asing yang mempengaruhi gerakan sosial.  Pengamat Politik Ubedilah Badrun menilai kekuatan dominan tersebut dikuasai oleh Amerika Serikat dalam hal ekonomi dan politik.
“Ini fenomena yang memungkinkan terjadinya pergerakan sosial jadi menurut saya memang posisi Indonesia dalam konteks geopolitik global menjadi objek, belum menjadi subjek politik global dan belum berada di antara peta geopolitik internasioanal. Karena kita belum jadi subjek akhirnya kita terombang-ambing dominasi kekuatan besar yang lebih dominan,” ujar Ubed di Jakarta, Selasa (17/3).
Menurutnya,  faktor yang menjadikan terjadinya gerakan sosial ini akibat kekuatan ekonomi China yang memasuki Indonesia. Dan Amerika Serikat menjadikan ini menjadi suatu kompetitor serius. 
Di sisi lain juga masih belum jelasnya turunan dari visi misi presiden dalam mengambil kebijakan.
Ubed menyebutkan visi misi tentang nawacita, trisakti dan kemandirian ekonomi berada pada satu jebakan yang sebetulnya menunjukan kelemahan satu rezim. Indonesia ingin membangun ekonomi mandiri tapi banyak yang didominasi oleh Tiongkok, itu artinya bukan membangun kemandirian tetapi mengorbankan slogan kemandirian dengan Tiongkok.
“Jadi ini yang jadi problem. sebetulnya melawan dominasi asing, tapi ini  membuka dominasi asing satu ke dominasi asing yang lain. Ini politik ekonomi nampaknya belum adil secara ideologis. Ketidakadilan ideologi itulah yang nantinya menggunakan ekonomi politik seperti sekarang,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Diperiksa Korupsi Alkes Udayana, Nazaruddin Malah Sebut Nama Ibas

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa bekas Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin. Dia diperiksa terkait pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009.
“Iya betul, Nazaruddin diperiksa sebagai saksi Made Meregawa (MDM),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK di gedung KPK, Selasa (17/3).
Meski begitu, Nazaruddin yang sampai di gedung KPK sekitar pukul 11.30 WIB, langsung digeruduk oleh wartawan. Namun, saat ditanya perihal pemeriksaan tersebut, dia memberikan jawaban di luar konteks.
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, itu malah mengomentari keterlibatan Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam beberapa kasus korupsi yang juga menjerat dirinya.
“Mas Ibas yang terima proyeknya di mana saja, yang terima ‘fee’ itu,” kata Nazar.
Seperti diketahui, dalam kasus ini lembaga anti rasuah telah menetapkan dua tersangka. Selain Made tersangka lainnya ialah Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang. Pada kasus ini, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 7 miliar.
Made dan Marisi diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

APBD DKI Deadlock, CBA: TKD Terancam Batal

Jakarta, Aktual.co — Kisruh RAPBD DKI 2015 antara DPRD dam Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mempengaruhi tunjangan kinerja daerah (TKD). 
Demikian disampaikan Direktur Center of Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Selasa (17/3).
“Jika ada titik temu, maka TKD dinamis aman. Namun  jika deadlock, maka kelanjutkan nasib tunjangan DKI yang fantastis tersebut terancam batal,” katanya. 
Dikatakan Uchok apabila persoalan mengenai APBD DKI tidak menemukan titik temu maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengambil alih. Bahkan kata Uchok apabila Pemprov DKI tetap menggunakan APBD 2014, maka dampaknya TKD  tersebut terancam batal. 
“Dalam APBD 2014 tidak ada pagu untuk TKD dinamis,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Psikolog: Kecanduan Video Game pada Anak Sama dengan Judi & Narkoba

Jakarta, Aktual.co — Hampir semua anak menyukai video game. Baik itu dari genre games komputer maupun games dari gadget lainnya. Namun demikian, bila tidak dikontrol dengan baik bukan tidak mungkin akan berdampak buruk kepada buah hati Anda.

Kemudian, jika keadaan tersebut terjadi pada anak Anda. Sebagai orang tua, otomatis Anda dituntut dalam memperhatikan anak saat bermain games, agar sifat kecanduan bermain games tersebut tidak berlanjut pada anak Anda.

Apalagi, akibat pengaruh bermain games berlebih. Anak cenderung banyak menghabiskan waktu di depan komputer atau TV ketimbang bermain di luar dan beraktivitas lainnya.

Boleh dikatakan, melihat kasus di atas, berarti anak tersebut mulai ketagihan.

“Karena selama anak bermain games secara berlebihan, otak anak akan memproduksi endorphin yang efeknya sama dengan orang yang kecanduan judi dan narkoba,” ujar Psikolog anak senior Hj. Elly Risman, Psi.

Lebih lanjut, Hj Elly Risman menuturkan, kecanduan games akan menjauhkan ‘Si Kecil’ dari dunia nyata. Bahkan, anak tersebut akan kehilangan kemampuan berkomunikasi langsung dengan lingkungannya.

“Di situ, ia selalu merasa tidak nyaman berada di dekat orang lain, pemalu dan tidak percaya diri. Yang jelas, untuk berinteraksi lewat games online tentunya berbeda dengan berhadapan langsung, karena kita bisa mengedit kata-kata dan tidak melihat ekspresi lawan bicara. Dampak lainnya, berpengaruh pada kesehatan fisik dan jaringan saraf otak, “ bebernya.   

“Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, pertama tugas kita sebagai orang tua, kenali games yang biasa dimainkan ‘Si Kecil’. Buat kesepakatan antara orang tua dengan anak Anda, misalnya tidak lagi membelikan video baru atau membatasi jam bermain games si kecil.”

“Kemudian, jangan ragu untuk menjelaskan pada anak Anda dampak negatif kecanduan games, terutama pada otak. Ajak anak Anda untuk melakukan aktivitas baru seperti berolahraga, atau pun melakukan kebiasaan positif lainnya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Anggaran Ganda di APBD ‘Versi’ Ahok, Bukti ‘Siluman’ Ada di Eksekutif

Jakarta, Aktual.co —Penggunaan e-budgeting yang begitu dibanggakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa cegah APBD disusupi ‘anggaran siluman’, tak jadi jaminan bisa tangkal anggaran ganda. 
Ada sembilan anggaran ganda yang ditemukan DPRD DKI di draf APBD DKI 2015 versi Ahok yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satunya di kegiatan rehabilitasi total gedung SDN Joglo Jakarta Barat sebesar Rp29,9 miliar yang digarap Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemkot Jakarta Barat. Diduga, item itu sama dengan anggaran untuk Kegiatan Perawatan Berat Gedung SDN Joglo 03/04 sebesar Rp2 miliar pada Sudin Pendidikan II Jakarta Barat dengan kode rekening 1.01.035.06.014.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maman Firmansyah menilai temuan itu mengindikasikan proses input data ke sistem e-budgeting yang dibangga-banggakan Ahok tak jamin hilangnya anggaran siluman. Temuan itu pun jadi bantahan telak tudingan Ahok bahwa DPRD yang ‘bermain’ anggaran. 
“Yang input (anggaran di APBD versi Ahok) kan bukan DPRD. Jadi yang mana yang siluman? Ya itulah yang siluman. Jadi Ahok jangan asal ngomong DPRD itu rampok, maling. Lalu kalau dari eksekutif sendiri?” ujar politisi PPP itu, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/3).
Kejanggalan di APBD versi Ahok bukan hanya di anggaran ganda saja. Dia mencontohkan masuknya anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP) ke lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang tidak jelas.
“Temuan ini cukup jadi bukti yang siluman siapa? Malu sama kawan-kawan kita yang dituduh korupsi . Kita hanya ingin tau siapa yang ngelanggar main dana?” ucap dia.
Maman semakin yakin kalau anggaran ‘siluman’ dan duplikasi anggaran memang ‘mainan’ oknum di Pemprov DKI. Alasan dia, 80 persen anggota DPRD DKI saat ini adalah orang-orang baru. “Sedangkan di sana (Pemprov DKI) sudah ‘bangkotan’. (DPRD) Mau nyolong bagaimana? Kenapa dilaksanain juga? Yang lelang lu (Pemprov) yang laksanain lu. Yang lelang juga lu,” ujar dia.
Namun Maman juga tak memungkiri kemungkinan ada oknum anggota dewan yang juga ikut ‘main’ anggaran bersama eksekutif. “Kalau ada dewan, pun itu kan orang yang lama,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain