Jakarta, Aktual.co — Inggris menegaskan bahwa Presiden Bashar al-Assad tidak memiliki tempat dalam masa depan Suriah, setelah Amerika Serikat menyatakan bahwa Washington harus bernegosiasi dengan dia untuk mengakhiri perang saudara di negara itu.

“(Bashar) al-Assad tidak memiliki tempat pada masa depan Suriah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, sebagai tanggapan atas komentar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, dikutip dari AFP, Senin (16/3).

“Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris pekan lalu, kami akan terus memberi tekanan pada sanksi terhadap rezim sampai mereka melakukan penilaian ulang atas posisinya, mengakhiri aksi kekerasan dan terlibat dalam perundingan yang berarti dengan oposisi moderat,” tambahnya.

Setelah bertahun-tahun bersikeras bahwa hari-hari Bashar akan berakhir, Kerry mengatakan kepada televisi CBS dalam sebuah wawancara yang disiarkan Minggu (15/3) bahwa Washington harus bernegosiasi dengan pemimpin tangan besi itu untuk mengakhiri perang.

“Yah, kita harus bernegosiasi pada akhirnya. Kami selalu bersedia untuk bernegosiasi dalam konteks proses Jenewa I,” kata diplomat tertinggi Amerika Serikat itu.

Para pejabat Inggris merujuk kepada pernyataan Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marie Harf, yang menyangkal bahwa komentar Kerry itu mewakili pergeseran kebijakan Amerika Serikat di Suriah.

“@JohnKerry mengulangi kebijakan lama bahwa kami perlu proses negosiasi dengan rezim – tidak mengatakan kami akan bernegosiasi langsung dengan (Bashar) al-Assad,” katanya dalam pesan Twitter.

Perang saudara yang sangat menghancurkan Suriah telah memasuki tahun kelima pada Minggu, dengan lebih dari 215 ribu orang telah tewas sementara setengah dari penduduk negara itu mengungsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kegagalan untuk menyelesaikan akar konflik dan dilanjutkannya blokade Israel atas Jalur Gaza, akan membuat meletusnya kembali kerusuhan “menjadi tak terelakkan”, demikian peringatan seorang pejabat senior PBB.

Robert Turner, Direktur Operasi Lembaga Pekerjaan dan Bantuan PBB (UNRWA) mengatakan kepada wartawan di Jalur Gaza, “Konflik selalu menjadi masalah yang tak terelakkan, tapi tak mengacuhkan perlakuan akarnya akan membuat kerusuhan jadi ancaman yang tak terelakkan,” katanya dikuti dari Xinhua, Senin (16/3).

Turner menyampaikan keprihatinannya bahwa penundaan pembangunan kembali di Jalur Gaza “melumpuhkan kami untuk menyelesaikan pembangunan 7.000 rumah dan dana yang sejauh ini telah kami terima nyaris tidak cukup untuk membangun 200 rumah sekalipun”.

Pada musim panas lalu, Israel melancarkan agresi militer darat dan udara selama 50 hari terhadap Jalur Gaza sehingga menewaskan lebih dari 2.000 orang dan menghancurkan sangat banyak rumah dan prasarana umum.

Turner mengatakan situasi saat ini di Jalur Gaza “sangat kritis” akibat memburuknya perekonomian dan meningkatkan kemiskinan serta pengangguran. Sementara itu “tak ada kemajuan politik”, katanya.

Ia juga memperingatkan bahwa tak mungkin untuk meningkatkan kondisi hidup penduduk Jalur Gaza, sementara Israel mempertahankan blokadenya, yang telah berlangsung atas Jalur Gaza selama delapan tahun.

“Pencabutan blokade, menciptakan kemajuan ekonomi yang nyata dan lebih baik tentu saja akan menciptakan harapan buat penduduk Jalur Gaza untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan mencapai kemajuan yang dibutuhkan,” kata Turner.

Pejabat senior UNRWA tersebut juga mengatakan latar-belakang krisis di Jalur Gaza “adalah politik” dan “kami telah berulangkali menuntut semua pihak terkait bahwa perlu untuk mencabut blokade tidak sah itu”.

Ia menggambarkan situasi di Jalur Gaza sebagai lebih buruk dibandingkan dengan sebelum agresi militer paling akhir Israel.

Artikel ini ditulis oleh: