7 April 2026
Beranda blog Halaman 37599

Awal Pekan, Rupiah Menguat Sembilan Poin

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak menguat tipis sebesar sembilan poin menjadi Rp13.056 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.065 per dolar AS.

“Laju rupiah masih bergerak dalam kisaran sempit menyusul aksi tunggu investor terhadap rilis data ekonomi Indonesia pada awal bulan April nanti,” kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada di Jakarta, Senin (30/3).

Menurut Reza, laju rupiah masih dibatasi oleh harapan perkiraan inflasi mendatang menyusul pemerintah yang kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di sisi lain, lanjut dia, sentimen eksternal terkait kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau the Fed juga masih membayangi menyusul pengumuman klaim pengangguran Amerika Serikat yang menunjukkan penurunan dan manufaktur yang mengalami kenaikan sehingga memunculkan persepsi terhadap kemungkinan percepatan akan kenaikan suku bunga the Fed.

“Tetap cermati dan antisipasi sentimen yang mendorong pelemahan bagi mata uang rupiah, terutama dari eksternal,” katanya.

Analis PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong menambahkan bahwa sentimen eksternal mengenai kenaikan suku bunga the Fed masih mendominasi pasar valas di dalam negeri sehingga pelaku pasar cenderung mengambil posisi tunggu.

“The Fed masih akan terus membayangi mata uang negara berkembang dunia termasuk rupiah hingga adanya kepastian. Faktor itu yang membuat nilai tukar rupiah belum menguat lebih tinggi,” ujar Lukman .

Ia mengharapkan pemerintah dapat lebih fokus lagi untuk menjaga ekonomi domestik terutama mikro, selama ini pemerintah cenderung mengarahkan kebijakannya untuk makro seperti pembangunan infrastruktur.

“Penjagaan makro dan mikro ekonomi diharapkan seiring, diharapkan harga bahan pangan pokok tidak mengalami kenaikan secara tiba-tiba seperti yang terjadi pada harga beras,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN “Balas Budi” Langgar Permen

Jakarta, Aktual.co —  Maraknya pengangkatan beberapa direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai telah melanggar Undang-undang dan peraturan tentang BUMN. Menanggapi hal tersebut, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu bakal mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN yang diduga melanggar Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi BUMN,serta UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN,” ujar ketua FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono di Jakarta, Senin (30/3).

Lebih lanjut dikatakan ada beberapa indikasi pelanggaran peraturan tersebut antara lain, Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Sukardi Rinakit yang alumnus Fakultas Kriminologi diduga tidak memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero dimana yang bersangkutan dicalonkan; yaitu bidang usaha jasa perbankan.

“Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diduga tidak melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) yang memenuhi standar. Selain itu, Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Refly Harun Kriminologi diduga tidak memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero dimana yang bersangkutan dicalonkan yaitu bidang usaha jasa Jalan Tol,” tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, Cahaya Dewi Rembulan Sinaga yang sangat minus pengalamannya sebagai banker Yang hanya  latar belakang sebagai akademisi dan pengelola unit usaha Universitas Trisakti, Cahaya lebih dikenal sebagai relawan Jokowi-JK yang aktif saat kampanye pilpres tahun lalu

“Patut diduga pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN tersebut dilatarbelakangi politik bagi-bagi kekuasaan kepada Parpol atau kelompok politk pendukung Jokowi  saat Pilpres dan telah melanggar UU dan peraturan tentang BUMN yang berakibat pada kerugian Negara,” tambahnya.

Di dalam Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris BUMN, sangat jelas pada BAB 2 hurup B angka 4 tentang persyaratan materiel yang harus dipenuhi oleh Komisaris BUMN yaitu  memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan;

“Sangat jelas dan nyata ke empat Komisaris yang akan disengketakan baik Pengadilan negeri dan PTUN tidak memenuhi persyaratan material untuk ditemparkan sebagai Komisaris BUMN dimana mereka ditempatkan. Sangat jelas Menteri BUMN sudah teledor dan melanggar azas azas pengelolahan BUMN dan Negara yang berpihak pada Good Governance dan Good Corporate Governance,” tandasnya.

Pihaknya juga akan meminta Hasil Fit n proper test ke empat Komisaris BUMN yang sudah diangkat dengan mengunakan UU Keterbukaan Informasi Publik dimana kementerian negara BUMN sebagai peyelenggara negara masuk sebagai objek yang bisa dimintai informasinya oleh publik.

“Jika dalam waktu yang ditentukan Menteri BUMN tidak memberikan informasi yang diminta oleh FSP BUMN Bersatu maka Rini Sumarno dapat dipidanakan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Hakim Bakhtar Jubri Pimpin Sidang Praperadilan Hadi Poernomo

Jakarta, Aktual.co — Sidang gugatan praperadilan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan seluruh permohonan keberatan wajib pajak, atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) pajak penghasilan badan PT BCA tahun 1999, dengan tersangka Hadi Poernomo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/3).
“Sidangnya hari ini,” kata Humas PN Jakarta Selatan I Made Sutrisna, saat dikonfirmasi wartawan.
Dia mengatakan, hakim tunggal yang akan memimpin persidangan praperadilan bekas ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) itu Hakim Bakhtar Jubri Nasution. 
KPK menetapkan Hasi Poernomo sebagai tersangka terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999.
Kuasa hukum Hadi, Yanuar P Wasesa sebelumnya mengatakan alasan praperadilan kliennya karena KPK tidak berwenang menyidik Dirjen Pajak sesuai pasal 25 dan 26 UU No 99/1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Dia beranggapan putusan menerima keberatan pajak PT BCA tahun 1999 bukan ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasar pasal 14 UU No 39/1999 mengenai Pemberantasan Tipikor.
Hadi adalah tersangka korupsi KPK keempat yang mengajukan gugatan praperadilan setelah Komjen Pol Budi Gunawan, mantan menteri agama Suryadharma Ali, dan mantan Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Pengamat: Kepentingan Kelompok Sebabkan Kegaduhan Politik

Jakarta, Aktual.co — Peneliti senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan kepentingan politik kelompok yang saling memaksakan kehendak lebih dominan dalam demokrasi Indonesia daripada “check and balance”.
“Benar, dalam demokrasi diperlukan ‘check and balance’ agar terjadi keseimbangan dan saling mengontrol. Namun, yang terjadi sejak Orde Lama hingga saat ini, lebih dominan kepentingan politik kelompok,” kata Karyono Wibowo ketika dihubungi di Jakarta, Senin (30/3).
Menurut Karyono, semua kegaduhan politik yang terjadi pada awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan indikator elit politik semakin terjebak di dalam ruang konflik yang sejatinya kontraproduktif.
Karyono mencontohkan sejumlah kegaduhan politik di dalam eksekutif maupun dalam hubungannya dengan legislatif seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan perpanjangan kesepahaman dengan Freeport.
Dalam hubungan dengan DPR muncul masalah calon kepala Polri, konflik KPK-Polri hingga hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly.
“Dan kini muncul gerakan aksi demontrasi yang mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Padahal, usia pemerintahan masih seumur jagung, belum genap satu semester,” tuturnya.
Menurut Karyono, hal tersebut mengisyaratkan belum terbangun sinergitas antarlembaga negara, lembaga pemerintahan dan elit politik dalam membangun bangsa ini. Hal tersebut mengindikasikan belum terbangun komitmen antarlembaga negara dan pemerintahan dalam menegakkan Nawacita.
“Sudah saatnya Presiden Jokowi dan Wapres Kalla menegaskan kembali seluruh aparatur pemerintahan untuk menggunakan Nawacita sebagai pedoman dalam mebuat dan melaksanakan kebijakan,” katanya.
Karyono mengatakan semua lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat perlu mendukung terwujudnya Nawacita.
“Sudah saatnya energi bangsa ini diarahkan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Tanpa ada visi bersama dan komitmen bersama untuk melaksanakannya, Nawacita hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Awal Pekan, IHSG Dibuka Menguat 18,42 Poin

Jakarta, Aktual.co — Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka bergerak menguat sebesar 18,42 poin didorong aksi beli pelaku pasar menyusul ekspektasi positif terhadap data makroekonomi domestik yang akan dirilis.

IHSG BEI dibuka naik sebesar 18,42 poin atau 0,34 persen menjadi 5.415,28, sedangkan kelompok 45 saham unggulan (indeks LQ45) naik 4,68 poin (0,50 persen) ke level 942,18.

“IHSG melanjutkan penguatan seiring dengan ekspektasi positif terhadap data makroekonomi Indonesia yang sedianya akan dirilis pada awal bulan April nanti,” kata Analis Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya di Jakarta, Senin (30/3).

Ia memperkirakan bahwa inflasi pada bulan Maret 2015 ini masih akan stabil, sementara neraca perdagangan Indonesia juga diekspektasikan mencatatkan surplus meski belum signifikan. Di sisi lain, laporan keuangan emiten tahun buku 2014 juga cenderung mencatatkan pertumbuhan.

“Ekspektasi positif itu yang mendorong IHSG BEI kembali berada di area positif. Secara teknikal, indeks BEI berpeluang menuju level 5.444 poin,” katanya.

Sementara itu, Head of Research Valbury Asia Securities Alfiansyah mengatakan bahwa pernyataan ketua The Fed Janet Yellen berkenaan dengan kebijakan yang akan dilakukan terhadap kenaikan suka bunga akan membayangi pergerakan indeks bursa global, termasuk IHSG BEI.

Ia mengatakan bahwa The Fed cukup serius untuk menaikan suku bunganya, waktu dan laju kenaikan suku bunga tersebut akan tergantung data, jika data ekonomi yang dirilis gagal memenuhi ekspektasi The Fed maka kebijakan akan kembali disesuaikan.

“Kenaikan suku bunga di bulan Juni masih dalam perhitungan bank sentral AS, namun masih ada sikap ‘dovish’ dari the Fed sehingga memberikan indikasi suku bunga akan naik di bulan September atau setelahnya,” katanya.

Bursa regional, di antaranya indeks Hang Seng menguat 293,02 poin (1,20 persen) ke 24.779,22, indeks Bursa Nikkei naik 87,58 poin (0,45 persen) ke 19.373,21, dan Straits Times menguat 4,72 poin (0,14 persen) ke posisi 3.455,09.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

WNI Terjebak Peperangan di Yaman, PKS Pertanyakan Sikap Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Zainuddin mempertayakan kondisi ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih terjebak dalam peperangan di Yaman, kepada pemerintah Jokowi-JK.
Setidaknya, dari informasi yang diterima ada sebanyak 23 WNI ditangkap petugas keamanan pendukung pemberontak Syiah al-Houthi.
“Saya meminta agar pemerintah RI segera melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap 23 WNI yang ditangkap petugas keamanan dari pemberontak Syiah Al-Houthi,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, di Jakarta, Senin (30/3).
“Saya dengar dari KBRI di sana, ada 23 WNI yang ditangkap pemberontak Al-Houthi. Pemerintah harus pastikan lagi kebenaran kabar ini. Pastikan keselamatan mereka, dan WNI yang masih tertahan di sana harus segera dikeluarkan,” tambahnya.
Menurut dia, situasi di Yaman saat ini sangat tidak stabil dan tidak aman. Kenyamanan sosial dan politik di salah satu negara semenanjung Arab itu telah hilang menyusul serangan militer Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk lainnya hingga hari ini. Masih ada sekitar 2000 WNI di Yaman saat ini. Mereka ada yang bekerja sebagai tenaga kerja, ada juga sebagai pelajar.
“Jangan sampai ada korban dari WNI. Kedutaan kita di sana saya yakin sudah melakukan proses evakuasi. Jangan menunggu WNI melapor. Saya harap petugas di KBRI kita di sana proaktif mendata dan menjemput para WNI untuk ke KBRI seterusnya dipulangkan. Karena pasti keluarga yang di sini banyak yang bertanya-tanya keselamatan anggota keluarganya,” ujar anggota Tim Pengawas TKI dari DPR ini.
Tidak hanya itu, sambung dia, pemerintah juga harus antisipasi serangan negara-negara Arab dibawah kordinasi Arab Saudi terhadap Yaman, lanjut Zainuddin, sebab bisa berdampak luas. Tidak hanya dalam skala kawasan di Timur Tengah.
“Juga harus diantisipasi dampak konfliknya ke Indonesia. Negara Arab menyerang kelompok Al-Houti karena menumbangkan penguasa Sunni yang sah. Sementara isu ISIS belum juga reda,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain