Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadapi tiga gugatan praperadilan dari tiga tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/3). 
Gugatan praperadilan pertama diajukan oleh mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo yang menjadi tersangka kasus dugaan pemberian suap proyek bensin tetraethyl lead (TEL) yang terkait dengan PT Pertamina pada 2004-2005 atau yang lazim disebut korupsi Innospec. Praperadilan kedua yaitu bekas Menteri Agama Suryadharma Ali yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013.
Sedangkan gugatan ketiga dari mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo dalam perkara dugaan penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak Badan PT BCA.
Ketiga sidang praperadilan akan dipimpin tiga hakim yang berbeda yaitu sidang Suroso akan dipimpin hakim Suyadi, Suryadharma Ali dipimpin hakim Tati Hardianti, sedangkan Hadi Purnomo dipimpin hakim tunggal Baktar Jubri Nasution.
Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Girsang mengatakan KPK menyiapkan tiga tim hukum untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan.
Dia mengatakan, KPK menambah personil tim hukum untuk menghadapi praperadilan dengan bantuan dari jaksa.
 “Kalau sidang praperadilannya hanya satu perkara tidak perlu penambahan tenaga jaksa, cukup dihadapi biro hukum.”
“Ini kan sidang praperadilannya saja sudah empat dan hampir bersamaan. Jadi jumlah fungsional biro hukum tidak memadai. Itu alasannya mengapa ada tenaga tambahan, bukan masalah kemarin kalah,” kata Chatarina.
 Dia mengatakan, saat ini tim Biro Hukum KPK hanya 11 orang sehingga tidak memadai untuk menghadapi sejumlah gugatan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka korupsi.
Sedianya ketiga sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan digelar pada pukul 09.00 WIB, namun sidang ditunda karena pihak PN Jakarta Selatan mengadakan rapat bersama seluruh karyawan PN.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono mengimbau Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie berjiwa besar untuk menyerahkan ruangan Fraksi Partai Golkar DPR RI kepada pimpinan FPG yang baru.
Agung Laksono mengatakan di Singapura, pihak-pihak yang berupaya menghalang-halangi pimpinan Fraksi Partai Golkar (FPG) untuk berkantor di ruangan FPG DPR RI adalah perbuatan melawan hukum.
“Pimpinan Fraksi FPG di DPR RI yang sah adalah Agus Gumiwang Kartasasmita dan Fayakun Andriyadi,” katanya, Minggu (29/3).
Menurut Agung Laksono, Agus Gumiwang dan Fayakun Andriyadi beserta jajarannya sudah harus bekerja menjalankan tugas-tugasnya di fraksi, tapi masih belum dapat berjalan lantar.
Fraksi, kata dia, adalah perpanjangan tangan partai di DPR RI.
“Berdasarkan legalitas formal, Partai Golkar yang sah dan diakui negara adalah Partai Golkar hasil Munas Jakarta,” katanya.
Agung menjelaskan Pemerintah melalui Menkumham sudah menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta, pada Senin (23/3).
Pimpinan DPR RI pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2014-2015, pada Senin (23/3), kata dia, juga sudah mengumumkan pimpinan FPG DPR RI adalah Ketua Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekretaris Fayakun Andriyadi.
Ia menambahkan KPU juga sudah menyatakan Partai Golkar yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon kepala daerah pada pilkada serentak pada Desember mendatang adalah Partai Golkar hasil Munas Jakarta.
Karena itu Ketua DPR RI periode 2004-2009 ini mengimbau Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie agar berjiwa besar untuk memberikan ruangan FPG DPR RI kepada pimpinan FPG DPR RI yang sudah diumumkan pimpinan DPR RI.
“Kalau ada pihak-pihak yang masih melakukan gugatan, itu hanya upaya untuk menunda-nunda waktu,” katanya.
Menurut Agung, langkah Partai Golkar yang dipimpinnya ke depan akan melakukan konsolidasi kader baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk penguatan organisasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono menyatakan Partai Golkar yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon kepala daerah pada pilkada serentak pada Desember mendatang adalah Partai Golkar hasil Munas Jakarta.
“KPU sudah memutuskan yang berhak mengusung calon pilkada yakni Partai Golkar versi Munas Jakarta,” katanya di Singapura, Minggu (29/3). 
Agung menjelaskan Pemerintah melalui Menkumham sudah menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta, pada Senin (23/3).
“Kalau ada pihak-pihak yang masih melakukan gugatan, itu hanya upaya untuk menunda-nunda waktu,” ungkapnya.
Menurut Agung, langkah Partai Golkar yang dipimpinnya ke depan akan melakukan konsolidasi kader baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk penguatan organisasi.

Artikel ini ditulis oleh: