Jakarta, Aktual.co — Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang di Merapi Timur, Lahat, Sumatera Selatan dengan kapasitas 230 mega watt diperkirakan mulai beroperasi pada akhir Mei 2015 karena sedang memasuki proses verifikasi proyek.

Direktur Utama Dadan Kuswandana di Palembang, Senin (16/3), mengatakan kemungkinan besar otoritas yang ditunjuk pemerintah yakni anak perusahaan PT PLN, Jasa Sertifikasi akan merilis hasil verifikasinya pada akhir April.

“Proyek sudah rampung hampir 99 persen, saat ini tinggal tahapan komisioning (verifikasi proyek, red) jika sudah selesai maka PLTU siap beroperasi,” kata Dadan seusai menghadiri acara penandatangan nota kesepahaman (Mou) antara perusahaannya dan Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait bantuan hukum perdata dan tata usaha negara.

Ia mengemukakan, nantinya energi yang dihasilkan dari dua pembangkit berkapasitas 115 MW ini akan dikirim ke Jawa melalui jaringan interkoneksi antara Sumatera dan Jawa. “Negara terus mendorong pihak swasta mau menggeluti bisnis di pembangkit listrik karena untuk memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia, hingga saat ini PLN belum mampu,” ujar dia.

Ia menambahkan, energi yang dihasilkan ini harus dikirimkan ke luar Sumatera Selatan karena daerah asal dalam keadaan surplus atau menjadi tumpuan energi provinsi lain di Indonesia. “Tidak mudah untuk merealisasikan proyek ini, banyak kendala yang dihadapi sejak mulai merintis di 2007. Proyek juga sempat terhenti, namun pada 2011 mulai kelihatan geraknya seiring dengan program MP3I yang diusung pemerintah,” ujar dia.

Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian proyek ini, ia mengemukakan yakni finansial dan pembebasan lahan. “Setelah mendapatkan pemenang tender dari Tiongkok, justru pemenang ini terkendala biaya karena pengajuannya terlalu murah. Namun, setelah dibicarakan dengan pemerintah, akhirnya didapatkan titik temu nilai proyek yang baru pada 2011,” ujar dia.

Sementara, dari sisi pembebasan lahan seluas 40 hektare, pihaknya harus menghadapi masyarakat yang enggan lahannya dialiri jalur transmisi (untuk kali pertama, PT PLN tidak hanya membeli energi tapi juga meminta perusahaan swasta menyediakan jalur transmisi). Jalur transmisi proyek ini mencapai 25 kilometer dengan 78 tower.

Pemilik lahan berkeinginan seluruh miliknya dibeli, sementara aturan pemerintah mengatur hanya tanah yang dilewati jalur transmisi. “Ini tidak mudah, berbeda dengan Tiongkok yang menganut aturan bahwa tidak ada lahan milik warga. Jika negara menginginkan maka harus diserahkan,” kata dia.

Investasi 200 juta USD Sementara itu, Direktur PT BPI Sri Andini mengatakan perusahaannya telah menggelontorkan investasi sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun PLTU ini dengan menggunakan teknologi dari Tiongkok.

Dana investasi ini diperoleh dalam bentuk pinjaman jangka panjang dengan BNI sebesar 70 persen, dan pemegang saham sebesar 30 persen. “Dari investasi yang ditanam ini, diperkirakan tahun ke-10 baru akan kembali dalam bentuk jual energi ke PT PLN, sementara kerja sama dengan PT PLN disepakati selama 30 tahun,” ujar dia.

Pemerintah mendorong kalangan swasta terlibat dalam penyediaan listrik bagi masyarakat yang hingga kini masih defisit sekitar 35 ribu MW.

PT BPI yang merupakan perusahaan konsorsium yang dimiliki oleh tiga perusahaan yakni PT Bukit Asam, PT PLN, dan PT Navigate Innovate Indonesia. Perusahaan ini mendapatkan asupan batu bara dari PT Bukit Asam, tenaga ahli untuk mengawal teknologi dari PT PLN, dan manajemen perusahaan dari PT NII.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menjamin pada pelaksanaan ujian nasional (UN) computer based test (CBT) mendatang bebas pemadaman listrik karena perusahaan itu sudah mempersiapkan berbagai upaya mengantisipasi kejadian tersebut.

“Peristiwa yang memang paling dikhawatirkan pihak sekolah adalah pemadaman listrik. Untuk itu, ada beberapa sekolah yang telah menyediakan genset,” kata Manajer Komunikasi, Hukum, dan Administrasi PLN Distribusi Jatim, Suhatman, di Surabaya, Senin (16/3).

Ia menyatakan, kesiapan yang dilakukan perusahaan tersebut sekaligus bertujuan untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan ujian nasional dengan sistem CBT. Apalagi, hingga saat ini kondisi daya di PLN Jatim mengalami surplus.

“Sampai sekarang kami memiliki daya 8.700 MegaWatt (MW) sedangkan beban puncak masih sekitar 4.700 hingga 5.000 MW,” ujarnya.

Di sisi lain, jelas dia, selama ini pihaknya juga masih memiliki sisa daya. Bahkan PLN Distribusi Jatim berkomitmen provinsi ini tidak akan kekurangan listrik kecuali ada hal-hal yang tidak diinginkan mengingat situasi itu di luar prediksinya.

“Beberapa hal yang di luar prediksi kami contohkan saat pelaksanaan UN CBT. Tiba-tiba ada hujan lebat dan menumbangkan pohon yang dekat dengan kabel PLN,” katanya.

Akibat pohon tumbang, tambah dia, bisa saja membuat sejumlah kabel menjadi putus sehingga aliran listrik menjadi terhenti. Dengan demikian, sejumlah kejadian itu memang di luar kehendak perusahaan.

“Kami sebenarnya tidak takut hujan. Apalagi kadang hujan menyebabkan kabel-kabel milik PLN bermasalah putus dan lain-lain,” katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan PLN menyarankan agar pihak sekolah untuk memberi tahu petugasnya di rayon-rayon. Khususnya bisa melalui surat atau telepon agar jika terjadi masalah dengan listrik saat UN CBT berlangsung maka petugas PLN bisa langsung bergerak ke lokasi.

“Apabila ujiannya dilaksanakan Sabtu dan Minggu, idealnya juga segera beri tahu kami. Dengan demikian, kami bisa segera mengantisipasi dan listrik berjalan maksimal,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Permasalahan pasir besi di wilayah Malang Selatan kembali mencuat. Koperasi Tambang Indonesia (KTI) menegaskan sudah mendapat 16 titik izin untuk menambang pasir besi di Kabupaten Malang.

Ketua KTI Najib Salim Atamimi mengatakan, mencuatnya dugaan izin penambangan pasir besi yang bermasalah setidaknya sudah merugikan dirinya.

“Semenjak tahun 2012, KTI telah mengurus seluruh perizinan yang melewati prosedur umum,” Kata Najib, Senin (16/3) di Malang, Jawa Timur

Ia menambahkan, berbagai perizinan termasuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan izin eksplorasi energi sumber daya mineral dari empat lembaga sudah dikantonginya.

“Selama kurun waktu tiga tahun ini, KTI sudah memproduksi pasir besi dengan jumlah cukup signifikan. Namun, belum pernah melakukan transaksi, karena perizinan untuk pemasaran belum lengkap. Namun, KTI tetap membayar PNBP kepada pemerintah,” urainya.

Lanjut Najib, terbaru, KTI telah mendapatkan izin Clean and Clear (CnC) dari Ditjen Minerba, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin itu dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2015 yang lalu. Artinya kata dia, seluruh kegiatan eksplorasi pasir besi oleh KTI, dilindungi undang-undang (UU).

“Untuk memperoleh izin tersebut, kami harus melewati beberapa tahap. Izin dari Pemkab Malang, izin dari provinsi baru pusat melalui Kementerian ESDM mengeluarkan CnC itu,” paparnya.

Lebih lanjut Najib menegaskan, KTI juga peduli dengan masyarakat yang terdampak, akibat eksplorasi tambang pasir besi. Diantaranya memperbaiki Jalur Lintas Selatan (JLS), memperbaiki jalan hutan dan memberikan bantuan terhadap masyarakat sekitar yang tidak mampu.

“Kami tidak semena-mena melakukan eksplorasi terhadap potensi tambang pasir besi yang berada di wilayah Malang Selatan. Tentunya saat kami melakukan eksplorasi, mengedepankan kaedah lingkungan. Kami juga peduli terhadap masyarakat sekitar tambang pasir besi yang kurang beruntung, dengan memberikan bantuan sosial,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka