Jakarta, Aktual.co — Pemerintah pada April mendatang akan memberlakukan kebijakan bebas visa bagi kunjungan singkat wisatawan kepada 30 negara di berbagai kawasan melengkapi fasilitas yang diberikan sebelumnya kepada 15 negara lainnya.

“Posisi kita saat ini baru 15 negara. Oleh karenanya dengan ditambah 30 ini total kita menjadi 45 negara yang bebas visa,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (16/3) sore.

“Nah, kita harapkan dari kebijakan ini pelayanan kita akan bagus karena orang kalau mau ke Indonesia tidak perlu pusing lagi dengan visa,” tambahnya.

Dengan penambahan negara-negara yang mendapatkan fasilitas ini maka diharapkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia akan meningkat. “Kita harapkan akan ada tambahan sekitar satu juta wisatawan mancanegara,” katanya.

Arief menjelaskan saat ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia baru mencapai sembilan juta orang per tahun. Hal itu masih relatif kecil dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 27 juta wisatawan dan Thailand yang mencapai 26 juta wisatawan.

Menurut Arief, target penambahan satu juta wisatawan mancanegara relatif mudah. Wisatawan asal Tiongkok, misalnya, pada tahun lalu sudah mencapai satu juta orang, padahal terhadap negara itu belum diberikan fasilitas bebas via. “Saya pernah ketemu dengan Menpar RRT, Tiongkok. Prediksi kita untuk dua juta (wisatawan) kalau dibebasvisakan itu akan mudah,” paparnya.

Negara-negara yang mendapatkan fasilitas tersebut yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Mexico, Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hongaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.

Menurutnya, untuk penandatanganan perjanjian bebas visa itu diperkirakan butuh watu sepekan dan berlaku sebulan sesudahnya. “Jadi, kalau short answer, bulan depan akan berlaku,” katanya.

Arief mengatakan dengan peningkatan jumlah wisatawan yang terjadi dengan kebijakan ini, semua infrastruktur yang ada telah siap. “Kita sudah hitung bahwa kita kalau naik 50 persen, kapasitas kita masih lebih dari lebih cukup termasuk kapasitas penerbangan,” paparnya.

Bahkan khusus wisatawan dari Tiongkok, kementerian pariwisata juga sudah berkoordinasi dengan penerbangan nasional Garuda Indonesia yang siap membuka jalur-jalur penerbangan baru dari Tiongkok.

“Itu pun saya bersama Garuda sudah membuka suatu flight baru dan sudah menjanjikan untuk tujuh kota lainnya di Tiongkok. Sekarang baru ada tiga, Guangzhu, Shanghai, dan Beijing. Tapi kami berdua sudah menjanjikan kalau dari tujuh kota di Tiongkok mau membuka, Garuda siap untuk melaksanakan tugas itu. Sehingga saya harapkan dari Tiongkok ini terutama ini akan naik dari satu juta menjadi dua juta,” kata Arief.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan performa dan melanjutkan reformasi struktur ekonomi nasional.

“Yang pertama adalah tentang fasilitas pajak atau yang kita kenal dengan ‘tax allowance’ untuk perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia, perusahaan yang menciptakan lapangan kerja kemudian perusahaan yang mempunyai ‘ekspor oriented’ dan perusahaan yang melakukan R and D akan mendapatkan tax allowance,” kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Senin (16/3).

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak pada beberapa perusahaan galangan kapal dan juga perusahaan yang memproduksi alat pertanian.

“Kita juga melakukan kebijakan tentang antidumping mengenakan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk industri impor yang ‘unfair trade’ karena ada dumping dalam rangka melindungi industri dalam negeri kita bisa mengenakan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara,” papar Sofyan.

Ditambahkannya,”ini yang sudah lama sekali dibicarakan dan sudah lama diperjuangkan oleh beberapa industri tapi tentu kita akan lihat dan akan cukup selektif sehingga tidak ada industri yang terganggu dengan kebijakan ini. tetapi tujuannya unfir trade tidak terjadi karena itu dilarangan oleh WTO”.

30 negara baru Sementara di sektor industri pariwisata, jika selama ini Indonesia sudah memberikan visa bebas kunjungan singkat bagi wisatawan untuk 15 negara , maka mulai April mendatang terdapat 30 negara baru yang akan mendapatkan fasilitas tersebut.

“Kemudian pemerintah juga mengumumkan kebijakan bebas visa kunjungan singkat wisatawan. hari ini pak menteri akan menjelaskan negara mana pemerintah akan memutuskan visa bebas visa kepada 30 negara baru dengan demikian begitu perpres ini jalan, seminggu ke depan umumnya peraturan pemerintah berlaku satu bulan setelah ditandatangani maka akan menjadi 45 negara yang berhak berkunjung ke indonesia untuk turis tanpa visa,” tegasnya.

Di bidang pengelolaan tambang dan sumber daya alam, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan penggunaan Letter of Credit (L/C) bagi usaha-usaha pertambangan seperti batu bara, migas dan CPO.

“Intinya adalah peraturan LC ini kita ciptakan dan kita ‘defined’ sedemikian rupa tidak menciptakan distorsi. Jadi tidak usah khawatir misalkan kontrak ‘long term’ karena kena LC kemudian akan dipotong kontraknya lantas harga akan turun, itu tidak akan terjadi,” paparnya.

Pemerintah juga mendorong perbaikan struktur perusahaan reassuransi domestik untuk mendorong tumbuhnya sektor tersebut. “Pemerintah lakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri reassuransi domestik. Kita hari ini dimulai dengan memperkenalkan perusahaan reassuransi BUMN penggabungan dua perusahaan reassuransi yang selama ini kecil-kecil menjadi sebuah perusahaan reassuransi nasional kita,” tegasnya.

Menko Perekonomian didampingi oleh Menkeu Bambang Brojonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo melangsungkan rapat terbatas membahas kebijakan ekonomi nasional pemerintah yang rata-rata akan berlaku pada April mendatang di Kantor Presiden Jakarta Senin sore.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pertanian memperkirakan selama Januari-April 2015 akan terjadi panen padi secara nasional sebanyak 32,85 juta ton gabah kering giling (GKG) dari areal seluas 6,35 juta hektar (ha).

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Hasil Sembiring di Jakarta, Senin (16/3) mengatakan, pada Januari 2015 luas areal panen sekitar 621.393 ha, kemudian pada Februari 1,3 juta ha, Maret 2,36 juta ha dan April diperkirakan 2,56 juta ha. “Jadi luas panen Januari hingga April 6,35 juta hektar, jika produktivitas sebanyak 5,71 ton per hektar maka akan panen sebanyak 32,82 juta ton,” katanya saat menyampaikan kinerja sektor tanaman pangan di kantornya.

Menurut dia, melalui program Upaya Khusus (Upsus) Swasembada Pangan salah satunya dengan perbaikan infrastruktur atau rehabilitasi saluran irigasi maka diharapkan panen pada bulan selanjutnya atau Mei hingga Juli akan lebih baik.

Selama ini, lanjutnya, panen pada musim hujan menyumbang hasil 60 persen dari produksi nasional sedangkan 40 persen sisanya dari panen pada musim kemarau. “Dengan program Upsus diharapkan akan lebih baik hasilnya,” katanya.

Sementara itu menyinggung realisasi tanam padi hingga Februari, Dirjen menyatakan mencapai 6,8 juta ha atau lebih rendah 417.734 ha dibanding musim tanam 2013/2014. Untuk komoditas jagung, realisai tanam seluas 2,149 juta ha atau lebih rendah 25.415 ha dibanding periode sama tahun lalu. Adapun kedelai, luas tanamnya lebih rendah 42.306 ha, dengan realisasi penanaman seluas 183.846 ha.

Pihaknya menduga, rendahnya realisasi tanam ini disebabkan beberapa faktor, seperti tidak meratanya curah hujan, kebijakan harga pembelian di tingkat petani belum sesuai dengan program stabilisasi harga. Terkait hal itu, menurut dia, Kementan segera melakukan sejumlah langkah seperti sosialisasi program Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui peningkatan indek pertanaman (PIP), serta mendorong penyelesaian Calon Petani Calon Lokasi Perluasan Areal Tanam PAT-PIP.

“Untuk mencapainya diperlukan jaminan pemasaran hasil dan ketepatan penyediaan sarana produksi dengan jadwal tanam,” katanya.

Di bidang perbenihan, tambahnya, akan didorong peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat tiga komodtias pangan tersebut. Untuk itu, akan dilakukan sejumlah langkah operasionalisasi seperti pemantapan produksi benih sumber, dan pemberdayaan penangkar benih, optimalisasi pengawasan mutu dan sertifikasi benih, serta sosialisasi dan peningkatan benih varietas unggul bersertifikat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa harga beras rata-rata nasional per 16 Maret 2015, mengalami penurunan sebesar satu persen dibanding minggu lalu dari Rp10.540 per kilogram menjadi Rp10.430.

Berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Perdagangan, Senin (16/3), harga beras di daerah sudah turun antara 0,6 persen sampai 6,3 persen di 11 daerah ibukota propinsi yaitu Surabaya, Mataram, Makassar, Yogyakarta, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Semarang, DKI Jakarta, Manado dan Pangkalpinang.

Penurunan harga tersebut disebabkan pasokan pasar bertambah karena telah terjadi panen di daerah sentra produksi, antara lain Jawa Barat seperti Karawang, Indramayu dan Cirebon, serta di Jawa Tengah seperti Demak, Pati, Kudus dan Sragen.

Untuk wilayah Jawa Timur diantaranya Ngawi dan Madiun, Sulawesi Selatan di Pinrang dan Sidrap dan Sumatera di Lampung dan Palembang. Sementara perkembangan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) per 16 Maret 2015 dibanding seminggu lalu harga beras premium mengalami penurunan sebesar 4-6,2 persen dan harga beras medium turun berkisar 4,2-7,4 persen.

Turunnya harga beras di PIBC disebabkan bertambahnya pasokan sebesar 86,4 persen dari pasokan rata-rata minggu keempat Februari 2015, dari 2.280 ton menjadi 4.252 ton pada minggu kedua Maret 2015. Pasokan minggu kedua Maret 2015 berasal dari Bulog sebesar 1.510 ton, Jawa Tengah sebesar 933 ton, Cirebon sebesar 503 ton, Karawang sebesar 382 ton, dan lain-lain sebesar 924 ton.

Sementara kenaikan harga beras hanya terjadi di Kendari sebesar 0,6 persen dari Rp10.350 per kilogram menjadi Rp10.410 per kilogram, sedangkan harga di daerah lainnya stabil.

Artikel ini ditulis oleh: