Jakarta, Aktual.co — Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan bahwa kehadiran Bambang Widjojanto dan Abraham Samad di Kantor KPK, lantaran untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum saja.
Karena itu, Johan membantah bila keduanya dipandang masih berkantor di lembaga anti rasuah tersebut.
“Mengenai AS-BW, dalam rangka untuk tugas-tugas pembelaan, karena BW-AS juga pembelanya biro hukum di KPK. Selama di KPK dalam rangka konsultasi terkait kasus yang dituduhkan pada keduanya, dan itu tidak tiap hari ke KPK,” ucap  Johan,  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).
KPK, kata Johan, memang menyediakan satu ruangan di lantai dua kantor tersebut sebagai tempat BW-AS berkonsultasi dengan biro hukum KPK terkait perkara hukum yang dijalani. Keduanya masih dalam status pimpinan KPK yang non aktif dan masih menjadi tanggung jawab dari institusi pimpinan Taufiequrrachman Ruki itu.
“Memang sesekali hadir di KPK. BW dan AS ini pimpinan non-aktif. Dia masih melekat dengan administrasi, soal gaji, dia masih terima gaji 75 persen. Enggak (melanggar) statusnya non-aktif dan dia tidak tiap hari ya. Memang ada aturannya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan polri akan panggil oknum Tentara Nasional Indonesia angkatan laut (AL) Mayor Laut Zaid Joko Utomo yang diduga terlibat kasus narkotika dan dolar hitam yang menjeratnya sebagai saksi jika diperlukan oleh penyidik Bareskrim mabes polri.
“Kalau dibutuhkan ya bisa dipanggil jadi saksi ya, kalau tidak kita kesana untuk melakukan pemeriksaan, itu kan teknis ya,” kata Rikwanto, di mabes polri, JL. Trunojoyo, Jaksel, Senin (16/3).
Rikwanto menyebut, saat ini oknum anggota TNI AL tersebut sedang menjalani penyidikan di ranah militer sedangkan tersangka warga sipil yang terjerat bersama oknum tersebut sudah ditangani polri.
“Saat ini dia sedang ditangani oleh militer,” ujar Rikwanto.
Diketahui sebelumnya TNI melakukan penggeledahan untuk mencari narkoba yang diduga berada di rumah perwira menengah yang beralamat di Jalan Pulau Sambu I, kompleks TNI-AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Namun, diluar dugaan, di rumah tersebut ternyata tidak hanya ditemukan narkoba jenis sabu-sabu. Tapi, juga belasan tas yang ternyata berisi black dollar (bakal uang dolar) Amerika.
Setelah dihitung, jumlahnya mencapai 69 ribu lembar dengan pecahan 100 dolar AS atau senilai USD 6.900.000. Dolar-dolar tersebut beberapa hari yang lalu diserahkan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti di Mako Pusat Polisi Militer TNI-AL.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kisruh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (alias Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta terus bergulir. Pasalnya, kabar tersebut kali pertama berawal dari pembahasan evaluasi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015.

Dimana orang nomor satu DKI Jakarta satu ini, menuding banyak oknum DPRD telah menyodorkan anggaran tak terduga senilai Rp. 12,1 triliun yang dianggap tidak masuk akal.

Ketika menyikapi persoalan ini, sikap emosional yang meledak-ledak yang ditunjukkan Ahok akhirnya memberikan komentar dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Psikolog, Dinda Ardita, M.Psi. Ia mengatakan apa yang disampaikan Gubernur DKI, Jakarta ini merupakan sikap manusiawi seorang pemimpin melihat banyaknya ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan pada umumnya.  

“Kalau dari kacamata saya, apa yang dilakukan sama pak Ahok masih sangat manusiawi. Karena setiap orang memiliki logika dan emosi. Tetapi semua itu harus, seimbang dengan makna dan penyampaiannya,” terang psikolog lulusan 2010 Universitas Indonesia ini kepada Aktual.co, saat ditemui di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, Senin (16/3).

“Selain itu, setiap manusia ada plus minus-nya dan apa yang diutarakan orang nomor satu DKI Jakarta itu, saya rasa sudah dipikirkan. ” sambungnya.

Namun demikian, Psikolog yang memiliki satu anak tersebut menepis jawaban. Apakah perilaku keras yang selama ini ditunjukkan Ahok merupakan hal yang pantas? Di sisi yang lain, banyak masyarakat melihat Ahok sebagai pemimpin yang seharusnya mengayomi banyak orang.

“Saya rasa, kalau untuk yang satu ini nggak bisa dinilai dari situ. Karena untuk posisi Gubernur, dinilainya bisa dari personality, cara kerja, idealisme. Jadi memang ada orang lain yang pantas menilainya. Yang jelas, sebagai pemimpin itu harus ada emosional tapi juga harus  terpikir, ” ungkap perempuan kelahiran Jakarta 28 April 1985 tersebut.

“Sebagai contoh masyarakat kita pendidikan-nya belum semuanya sama sebagai Sarjana. Tetapi kan ada juga masyarakat yang berpendidikan rendah. Jadi tinggal bagaimananya kita menyampaikan kepada mereka dan harus memilah-milah. Agar apa yang kita samapaikan ke mereka bisa sampai tanpa perlu emosional.”

“Dan jangan kaget, kalau melihat pak Ahok itu sering gusar. Memang sih nggak enak kalau dilihat seperti itu terus. Faktor culture yang kental biasanya masih kebawa. Jadi beda dengan kita orang Jawa, misalnya. Setahu saya kalau orang Tiongkok bilang sayang dibilangnya lu.  Makanya, kita jangan langsung tersinggung kalau mereka harus menyebutkan seperti itu, “tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap membahayakan sistem demokrasi karena telah merubah RAPBD 2015 secara sepihak tanpa sepengetahuan DPRD DKI.
Selain menghambat pembangunan, langkahnya juga mengganggu peredaran dan perputaran uang di Jakarta.
“Persoalan itu kan memunculkan Ahok dianggap bersih dan stigma DPRD tidak bersih. Tapi kemudian langkah Ahok yang dibenarkan sepihak itu berbahaya terhadap sistem demokrasi kita,” ujar pengamat politik, Medrial Alamsyah, di Jakarta, Senin (16/3).
Secara pribadi dirinya mengapresiasi substansi yang dilakukan Ahok, namun navigasi proseduralnya dianggap membahayakan demokrasi.
“Saya setuju dengan substansi yang diungkapkan Ahok tetapi prosedur dia dan pilihan kata yang kasar, kemudian cenderung menavikan DPRD dan politisi partai, itu secara tidak sadar membahayakan demokrasi. Dia harus bijak sebagai kepala daerah,” katanya.
Menurutnya, dengan sistem e-budgeting yang direncanakan harusnya bisa dibuat lebih baik tanpa harus ada keributan. “secara substansi harus bisa dijaga, kalau Bu Risma kan santai-santai aja tuh dia bisa kontrol, dia kan yang pertama lakukan itu. Nah Ahok harusnya kontrol juga ketika perubahan ada, saat itu juga jaga, supaya tahu, bukan belakangan,” ujar dia.
Sementara itu, Ahok juga dituding menghambat pembangunan karena tidak lancarnya anggaran rutin yang bisa dicairkan.
“Menunda itu menghambat pembangunan, anggaran rutin di kecamatan dan kelurahan sudah bobrok, anggaran ditunda-tunda, nah selama itu duitnya darimana kan nggak bisa cairkan anggaran tahun sekarang. Belum lagi penundaan terhadap tender,  itu kan bukan hanya mengganggu pembangunan DKI tapi mengganggu uang beredar di Jakarta.”

Artikel ini ditulis oleh: