Jakarta, Aktual.co —  Perseteruan Gubernur Basuki Tjahja Purnama (alias Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta terus berlanjut. Pasalnya, kabar tersebut kali pertama berawal dari pembahasan evaluasi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015.

Dimana reaksi spontan berupa ucapan ‘nyeleneh’ dari orang nomer satu DKI Jakarta ini pun sering ‘meledak-ledak’. Hingga akhirnya, menimbulkan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai Ahok cukup keras menghadapi masalah tersebut.

Sebut saja Wayan (30) lelaki yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini menilai apa yang dilakukan Ahok, merupakan sebagai hal yang sah-sah saja, “

“Pertama aku memang suka sama Ahok. Dengan kerjanya selama ini dia ingin membersihkan pemerintahan DKI dari hal yang tidak penting. Misalnya dana anggaran yang sedang ramai diperbincangakan kemarin, ” kata Wayan, saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Senin (16/3).

Lebih lanjut, Wayan mengatakan permasalahan yang sedang dihadapi Gubernur DKI satu ini seharusnya diapresiasi oleh masyarakat dengan baik dan bukan malah sebaliknya, yakni membencinya. Perihal melihat sang Gubernur dengan kemunculannya selalu terlihat emosional.  

“Apalagi, kalau melihat permasalahan pak Ahok dengan DPRD seharusnya di apreasiasi dengan logika. Coba lihat dari zaman dulu, sebelumnya apa pernah ada ribut-ribut soal dana siluman. Cuma zamannya Ahok aja yang berani mengangkat ini semua.,” tuturnya.

“Cuma memang kalau aku ditanya soal kinerja Ahok, sekarang. Jujur aku sendiri belum merasa puas. Karena penanganan Jakarta nggak bisa cukup di atasi dengan hitungan 2 tahun kerja. Apalagi melihat masalah Jakarta complicated misalnya banjir dan macet. Tapi, kami sudah hafal kapan waktunya banjir itu datang.”

“Semua sedang dikerjakan sama pak Ahok sekarang ini, sampai proyek MRT baru terealisasi. Padahal di zaman Gubernur sebelumnya memang sudah direncanakan. Jadi tinggal kita-nya sebagai masyarakat harus bersabar. Kalau memang tidak ada hasilnya buat masyarakat, ke depan bagi kita mudah aja kan, nggak usah harus dipilih lagi, ” tutup Wayan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri kirim tim khusus ke Turki guna menemui 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diamankan pihak Turki di perbatasan Suriah.
Demikian disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Kantornya Jakarta, Senin (16/3).
“Kita sudah kirim tim khusus ke Turki,” ujar Rikwanto.
Rikwanto mengatakan, tim khusus dari polri akan melakukan penyelidikan terkait hal tersebut di Turki bersama dengan tim yang dikirimkan instansi terkait dari Indonesia.
“Dari densus, dari BNPT, ada juga,”kata Rikwanto
Rikwanto menambahkan, bahwa warga negara Indonesia di Turki itu bukan tersangka melainkan diamankan di Turki.
“Bukan tersangka ya, diamankan di Turki, Tim yang kita kirim untuk menyelidiki dan mengembangkan,” tambah Rikwanto.
Sebanyak 16 WNI yang mayoritas anak-anak ditangkap di perbatasan Turki-Suriah, diduga hendak bergabung dengan ISIS. Mabes Polri bergerak cepat mengusut motif para WNI tersebut dengan mengirimkan tim khusus ke Turki.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penerapan sistem E budgating Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai telah melanggar konstitusi. Pasalnya Ahok tak melewati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengirimkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke Kemendagri.
Menilik hal tersebut, akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir berpendapat,  penerapan sistem e-budgeting Ahok jangan sampai tak transparan. Sekalipun penerapan e-badgeting ini memudahkan rakyat.
“Kalau tak lebih transparan ini sama saja. Tapi yang harus dipantau ini pada pelaksanaanya itu. Sehingga proses lelang termonitor,” kata Mudzakir ketika berbincang dengan Aktual.co, Senin (16/3).
Dia pun mempertanyakan penerapan e-budgeting ini, apakah sudah diterapkan secara ditail oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Saya ambil contoh kualitas barang, apakah secara menyeluruh detail. Kalau sudah sampai detil itu bagus,” kata dia.
Dia pun tak menyakini penerapan sistem e-budgeting ini dapat mengontrol pencegahan korupsi. “Kalau tidak untuk apa,” kata dia.
Laporan : Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby