Gubernur Lemhanas, Budi Soesilo Soepandji bersama Pengamat Politik Yudi Latief saat Journalist Meeting Kebangsaan di Jakarta, Senin (16/3/2015). Acara yang digelar oleh Founding Fathers House bertema ‘Menanti Kehancuran Negara Republik Indonesia? AKTUAL/MUNZIR
Jakarta, Aktual.co —Adalah Antonio Ladezma. Pejabat Wali Kota daerah metropolitan Caracas, Venezuela.
Secara mengejutkan, pada 19 Februari lalu, dia ditangkap, digiring oleh beberapa polisi seperti seorang pesakitan. Dia ditangkap tanpa ada perlawanan ketika istrinya ada disampingnya.
Setelah penangkapan itu, pemerintah Venezuela menjelaskan dihadapan pers bahwa ada bukti rekaman hasil sadapan intelijen bahwa Wali Kota Ladezma berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Rekaman dua menit itu sudah dianggap sangat cukup sebagai bukti bahwa Wali Kota yang pernah dinobatkan sebagai Wali Kota terbaik se dunia pada 2010 lalu itu terancam dibui.
Pemerintahan Maduro menyebut, berdasarkan data intelijen yang dia peroleh, bahwa kendali Amerika Serikat ada dibelakang Wali Kota yang juga salah satu tokoh dibalik upaya kudeta yang gagal terhadap Presiden sebelum Maduro, Hugo Chavez beberapa saat lalu.
Namun, ada yang aneh kali ini. Kegagalan rencana kudeta oleh AS kali ini disikapi keras oleh Obama dengan mengeluarkan sebuah Executive Order yakni “Venezuela Executive Order”. Isunya soal sanksi dan hukuman AS terhadap Venezuela.
Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengatakan seperti ini: “Venezuelan officials past and present who violate the human rights of Venezuelan citizens and engage in acts of public corruption will not be welcome here, and we now have the tools to block their assets and their use of US financial systems.”
Ya. Isu yang dipakai tetap. Bahwa masalah HAM dan korupsi di Venezuela sangat mengganggu AS. Oleh karena itu, AS akan memberi sanksi buat Venezuela.
Sekadar catatan, ada beberapa upaya kudeta yang digagalkan oleh intelijen dan militer dibawah pemerintahan Maduro setelah Presiden Hugo Chaves meninggal. Isu kudeta di Venezuela selalu menunggangi isu inflasi yang meroket disana, isu korupsi pejabat, isu kesejahteraan, kerusuhan sosial dan demonstrasi anti pemerintah.
Lalu mengapa AS (baca Obama) sangat marah dan sampai mengeluarkan Executive Order yang menghebohkan itu? Jawabannya singkat, pada Januari lalu, Putin dan Maduro bertemu. Dua negara yang memiliki potensi migas terbesar di bumi ini sepakat untuk kerjasama untuk keluar dari tekanan rendahnya harga minyak global akibat konspirasi AS dan Arab Saudi.
Skenario Venezuela dan Russia ini bisa dianggap akan memutus rencana AS untuk mendestabilisasi kawasan Amerika Latin. Harus dingat, sampai saat ini Venezuela adalah motor penggerak bersatunya Amerika Latin melawan hegemoni AS di kawasan Amerika Latin.
Revolusi Bolivarian yang didengungkan Hugo Chaves telah merubah secara dramatik model kebijakan internasional Venezuela. Dengan potensi migasnya, Chaves mampu merangkul dan memimpin solidaritas gerakan negara-negara Amerika Latin baru. Bantuan migas ke negara tetangganya (termasuk Kuba) berhasil “menyatukan” 11 negara di Amerika Latin.
Lewat organisasi The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA) bergabunglah negara Antigua dan Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominika, Ekuador, Grenada, Nikaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Grenadines dan Venezuela dalam sebuah kerjasama ekonomi saling menguntungkan antara negara Amerika Latin untuk keluar dari hegemoni ekonomi dan politik negara Asing seperti kanada, Inggris dan AS. Intinya, Amerika Latin ingin memiliki kedaulatan ekonomi dan politik yang sudah dirampas negara asing selama puluhan tahun itu.
Alhasil, ketika upaya kudeta Wali Kota Ladezma gagal maka beranglah AS dan sekutunya. Program destabilisasi kawasan negara Amerika Latin jadi terhambat karena Venezuela dapat ‘sokongan” penuh dari Rusia. Intinya, Amerika Latin masih belum bisa ditaklukkan.
Bahkan Presiden Kuba, Ekuador, Bolivia dan banyak Presiden dari negara lain mendukung secara penuh posisi Presiden Maduro dan mempertanyakan sanksi AS buat Venezuela. Mereka menganggap AS sudah keterlaluan.
Akan halnya, Wali Kota Ladezma yang banyak diperbincangkan akan menjadi pengganti Maduro kalau upaya kudetanya berhasil. Walau dia membantah dihadapan pers bahwa dia akan melakukan kudeta, toh beberapa bukti sudah cukup untuk membungkamnya. Bahkan cukup untuk dijerujibesikan.
Negara dan pemerintah Indonesia harus bercermin dari peristiwa ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Ketua Umum Partai Golkar versi Ancol, Agung Laksono bersalaman dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat bertemu di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015). Kedatangan Agung Laksono bersama jajaran DPP Partai Golkar versi Munas Ancol dalam rangka safari politik dan silahturahmi. AKTUAL/MUNZIR
Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, ditutup melemah 45 poin menjadi Rp13.230 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.185 per dolar AS.
Analis mengatakan faktor eksternal masih menjadi perhatian para pelaku pasar sehingga dolar AS masih berada dalam area positif. Pada pekan ini, pasar mencermati hasil rapat moneter Bank Sentral AS (Fed) mengenai sinyal kenaikan suku bunga.
“Pelaku pasar berekspektasi bahwa the Fed akan memberi sinyal kenaikan suku bunga di tahun ini dan ekspektasi itu membuat dolar AS masih menguat terhadap mata uang dunia lainnya,” ujar Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Senin (16/3).
Kendati demikian, lanjut dia, pelemahan rupiah masih dalam kisaran terbatas seiring dengan pemerintah yang akan mengeluarkan beberapa paket kebijakan salah satunya kemudahan untuk berinvestasi, insentif fiskal, kebijakan pengurangan impor dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) serta pemanfaatan biodiesel, diharapkan menahan tekanan rupiah lebih dalam.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca jasa, yang selama ini dominan menjadi penyumbang defisit neraca transaksi berjalan.
“Diharapkan rupiah akan lebih stabil seiring dengan adanya fokus untuk memperkecil defisit transaksi berjalan, agar fundamental ekonomi tetap terjaga dan tidak rapuh dalam menghadapi tekanan ekonomi global,” katanya.
Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu (11/3) ini tercatat mata uang rupiah bergerak melemah menjadi Rp13.164 dibandingkan hari sebelumnya, Selasa (10/3) di posisi Rp13.059 per dolar AS.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
Jakarta, Aktual.co — Penerapan sistem e-budgeting Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilakukan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang telah menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD) dalam rapat paripurna.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir berpendapat, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan sistem “E-budgeting” duduk bersama dengan DPRD.
“Karena e budgeting ini terkait dengan kewenangan DPRD dan pemerintah,” kata Mudzakir ketika berbincang dengan Aktual.co, Senin (16/3).
Dia mengatakan, seharusnya Ahok duduk bersama dengan DPRD, agar bisa mengontrol anggaran APBD. “Agar tahu juga, ini kan seolah-olah sok-sokan. Bagaimanapun DPRD ini jangan sampai dituding seperti penjahat,” kata dia.
Ahok, sambung dia, mestinya mensosialisasikan kepada DPRD soal penerapan e budgeting ini. Karena satu sama lain berkaitan dengan pemerintah. “Kan bisa saling kontrol, seharusnya ini ada komunikasi,” kata dia.
Sementara itu Ketua Umum Jaringan Penggerak (Jamper) Ghea Hermansyah menilai, Ahok telah melawan konstitusi, karena dilakukan tanpa persetujuan DPRD yang telah menyepakati APBD dalam rapat paripurna.
“Opini di publik yang mendukung Ahok ini sangat berbahaya. Kekuatan politik telah dihabisi. Bahasa emosi Ahok yang meledak-ledak dijadikan senjata memutar balikan semua fakta dan data,” kata Ghea dihubungi terpisah.
Dia pun mempertanyakan Ahok yang mengandalkan tim konsultannya untuk mengelola anggaran APBD DKI dan sarana serta aset Pemprov DKI.
“Ahok harus mengevaluasi dirinya dalam mempinpin Jakarta. E-budgeting sadar tidak sadar adalah kepentingan pengusaha-pengusaha raksasa distributor pabrikan langsung.”
Laporan: Wisnu Jusep
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
Surabaya, Aktual.co — Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang bertengger di atas Rp13.000 membuat industri pelayaran nasional terancam gulung tikar. Pasalnya, di saat rupiah terus melemah, kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang justru merugikan pelayaran.
“Kalau nilai tukar Rupiah terus melemah di atas level Rp13.000 dampak paling terasa adalah harga sparepart kapal dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, sparepart kapal berasal dari impor bahkan mengalami kenaikan 30 persen,” ujar Ketua Masyarakat Maritim Jawa Timur, Lukman Ladjoni, kepada Aktual di Jakarta, Senin (16/3).
Sementara soal BBM, lanjutnya, para perusahaan pelayaran sebagian besar menggunakan BBM impor. Pasalnya, ketika melakukan pelayaran ke luar negeri, perusahaan membutuhkan stok besar. Apalagi, satu kali kapal beroperasi, 60 persen pengeluarannya justru dari BBM. Dengan dua faktor tersebut, kondisi pelayaran sudah tidak menentu.
“Saat ini, kondisi pelayaran itu seperti hidup segan, mati tak mau,” tambahnya.
Terlepas dua faktor tersebut, ada kebijkan baru dari pemerintah per Maret 2015. Bahwa pemilik kapal diwajibkan mengikuti asuransi bangkai kapal yang disediakan dirjen perhubungan laut. Perusahaan setiap tahun harus membayar asuransi minimal 15.000 dolar untuk ukuran kapal paling kecil. Jika tidak mengikuti asuransi yang disediakan pemerintah, maka kapal tersebut tidak akan mendapat pelayanan pelayaran dan dilarang beroperasi.
“Padahal kita sudah ikut asuransi selain yang disediakan pemerintah. Dan rata-rata pengusaha kapal sudah ikut asuransi, dan asuransinya itu juga sesuai prosedur hukum pelayaran internasional, dan menyangkut semua aspek,” lanjutnya.
Ketika tidak ada kebijakan asuransi yang ditunjuk pemerintah, lanjutnya, biasanya pengusaha kapal akan menyerahkan bangkai kapal yang karam kepada pengusaha besi tua. Oleh pengepul besi tua, kapal akan disingkirkan dan pemilik kapal diberi ganti rugi.
“Sebelumnya juga bisa diserahkan ke pemerintah. Pemerintah akan menyingkirkan bangkai kapal yang karam dan biayanya dari pemilik kapal. Kalau pemilik kapal tidak punya dana, maka bangkai akan dijual, dan hasilnya diberikan ke pemerintah,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, Lukman Ladjoni berharap agar pemerintah termasuk menteri perhubungan, Ignatius Jonan, harus berpikir ulang sebelum memberikan keputusan atau kebijakan baru. Sebab, kewajiban asuransi pilihan pemerintah dan turunnya rupiah sangat mematikan industri pelayaran termasuk galangan kapal.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
